Jumat, 12 Februari 2016
   
Text Size

Bedah Buku Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan acara bedah buku Panduan Memahami Peraturan Daerah di Hotel JS. Luwansa Rabu, 27 januari 2016. Acara ini dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo, praktisi hukum, serta pejabat eselon I dan II dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

acara bedah buku ini bertujuan dalam rangka sosialisasi dan meminta masukan dari para pemerhati hukum, pemangku kepentingan dan masyarakat guna penyempurnaan penyusunan Buku Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah ini.

Baca Selanjutnya: Bedah Buku Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah

   

Pengambilan Sumpah Jabatan, Pelantikan dan Deklarasi Janji Kinerja Pejabat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI

Jakarta (21/12/2015), Menteri Hukum dan HAM telah mencatatkan sejarah baru dengan mengambilkan sumpah jabatan, pelantikan dan deklarasi janji kinerja “kami PASTI” bagi pejabat dari Pratama, Administrator, Pelaksana dan Pejabat Fungsional secara serentak di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pengambilan sumpah jabatan, pelantikan dan deklarasi janji kinerja “kami PASTI” ini dilakukan di halaman upacara Kementerian Hukum dan HAM terhadap 1007 (seribu tujuh) pejabat diseluruh jajaran unit kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI yang mengalami perubahan dalam hal struktur dan penyatuan fungsi dari beberapa unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Baca Selanjutnya: Pengambilan Sumpah Jabatan, Pelantikan dan Deklarasi Janji Kinerja Pejabat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI

   

Kunjungan Kerjasama JICA ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Direktur Pengundangan, Publikasi dan Kerjasama Peraturan Perundang-undangan menerima kunjungan delegasi JICA di Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta Selatan, Kamis (17/12). Direktur didampingi Kasubdit Kerjasama beserta jajarannya.

Dalam kunjungan tersebut,  delagasi JICA yang hadir diantaranya Mr. Kosuke Yokomaku, Ministry of Justice, Mr. Hiromitsu Magira, Ministry of Justice, Ms. Yasuyo Honda, Prospective expert for Project Coordinator; dan Ms. Maiko Takeuchi, JICA.

Maksud acara kunjungan delegasi JICA adalah untuk membahas kelanjutan rencana kerjasama antara JICA dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2016 sekaligus mempererat kerjasama antara kedua Negara.

Selanjutnya Kementerian Kehakiman Jepang akan mengundang Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan kunjungan ke Jepang.

   

Forum Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Jakarta (16/12/2015), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan Forum Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan tahun 2015. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI,  Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipill Kementerian Dalam Negeri, Ketua DPD, Sekjen DPD dan Pimpinan Eselon I dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam acara ini Menteri Hukum dan HAM RI memberikan sambutan positif sekaligus membuka acara tersebut.

Menurut Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam sambutannya menyatakan bahwa banyak produk hukum di Indonesia yang sifatnya copy paste dan melenceng dari Pancasila, sehingga beliau berinisiatif untuk mengumpulkan kementerian terkait serta DPD untuk membahas harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Baca Selanjutnya: Forum Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

   

Halaman 1 dari 146 halaman

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Tata Nilai

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

February 2016
S S R K J S M
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 601 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini4347
mod_vvisit_counterKemarin21127
mod_vvisit_counterMinggu ini195796
mod_vvisit_counterMinggu Lalu897919
mod_vvisit_counterBulan ini1093715
mod_vvisit_counterBulan Lalu2593036
mod_vvisit_counterTotal145867361

Hari ini: 12 Feb 2016

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: sisinfo.ppk.djpp@gmail.com
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id