Sabtu, 10 Desember 2016
   
Text Size

Ini Rahasia Korsel Bangun Transportasi Modern Pasca Diluluhlantakkan Perang

Obesitas hukum di Indonesia ditandai dengan 62 ribu aturan yang tersebar di berbagai instansi pusat hingga daerah. Salah satu akibatnya adalah modernisasi transportasi di Indonesia yang terhambat. Bagaimana dengan Korsel membangun transportasi modern yang sempat luluh lantak akibat Perang Korea?

"Perkembangan Hukum Transportasi di Korea Selatan (Korsel) dalam praktik ternyata terbagi dalam beberapa tahapan. Pertama yaitu tahap restorasi setelah perang 1960 yang menekankan kebijakan pemerintah Korsel untuk membentuk regulasi tentang sistem transportasi yang mendorong peningkatan efisiensi," kata Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkum HAM RI, Prof Widodo Ekatjahjana.

Hal itu disampaikan dalam sela-sela The 4th Asian Legislative Symposium di Korsel yang digelar pada 31 Oktober hingga 4 November 2016. Salah satu tema yang muncul adalah Legislative Modification Strategies for Ehancing Efficiency of ASEAN Transportation Systems. Kemenkum HAM diundang secara langsung oleh Minister of Government Legislation (MOLEG) Je Jeong-boo.

Baca Selanjutnya: Ini Rahasia Korsel Bangun Transportasi Modern Pasca Diluluhlantakkan Perang

   

Miris! Hanya 7 Persen UU yang Memberikan Rasa Keadilan

DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk UU terus memproduksi regulasi setiap tahunnya. Tapi sayangnya, hanya 7 persen UU dalam bidang sumber daya alam (SDA) yang memberikan rasa keadilan sosial.

"46 persen tidak memenuhi prinsip peraturan yang baik," kata Prof Maria SW Soemardjono.

Hal itu disampaikan dalam focus group discussion 'Penyusunan Program dan Strategi Reformasi Regulasi dalam Rangka Memperkuat Substansi dan Operasionalisasi UU Nomor 12 Tahun 2011' yang digelar di Hotel Rancamaya, Bogor, Kamis (27/10/2016).

Baca Selanjutnya: Miris! Hanya 7 Persen UU yang Memberikan Rasa Keadilan

   

Halaman 1 dari 333 halaman

Move
-

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Berita Terbaru
Tanpa Interupsi di Paripurna, DPR Sahkan Revisi UU ITE

Seluruh Fraksi di DPR RI menyetujui revisi Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengesahan ini turut dihadiri Menkominfo Rudiantara. Hal tersebut terungkap dalam sidang Paripurna...

Selengkapnya ...
Sempat Ditunda, DPR Akan Sahkan Perppu Kebiri Jadi UU

DPR akan menggelar rapat paripurna, Rabu (12/10/2016) pukul 10.00 WIB. Salah satu agenda paripurna adalah pengambilan keputusan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut...

Selengkapnya ...
Bamus Setujui Usulan Penambahan Waktu Pembahasan RUU PPILN

Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI menyetujui pengajuan penambahan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN)‎. Kesepakatan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna pada Rabu, 12 Oktober...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Koruptor yang Merampas Hak Rakyat harus di Hukum Sesuai dengan Perbuatannya ?
KASUS hak atas tanah rakyat menjadi polemik. Tarik ulur apalagi warga di hadapkan  dengan rencana pembangunan ...

Keadilan Buat Ahli Waris H.Yusuf Asal Kabupaten Fakfak Papua Barat Tak Ada
Nasib Ahli Waris H.Yusuf Bay Asal Kab. Fakfak, Papua Barat KASUS  ahli waris H. Yususf asal Kabupaten Fakfak, ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa
Kriteria “Kegentingan yang Memaksa” dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ...

Sterilisasi Jalur Transjakarta  (Narasi Moralitas Bisnis dan Hukum Sebagai Agen Perubahan)
    ---“Die philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, eskommt darauf an, sie zu verandern”---[1] Karl ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Survey Masyarakat

Apakah anda Puas dengan Informasi dan layanan website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Tata Nilai

HUT RI ke- 71

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Desember 2016
S S R K J S M
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 384 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini21258
mod_vvisit_counterKemarin27604
mod_vvisit_counterMinggu ini173603
mod_vvisit_counterMinggu Lalu170205
mod_vvisit_counterBulan ini270262
mod_vvisit_counterBulan Lalu526433
mod_vvisit_counterTotal163279898

Hari ini: 10 Des 2016

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: humas.djpp@gmail.com
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id