Kamis, 23 Oktober 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran dan Pendataan Organisasi Masyarakat

Jakarta(15/10/2014), Bertempat di ruang Rapat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, berlangsung rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendaftaran dan Pendataan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait diantaranya Sekretariat Negara, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta Kementerian Dalam Negeri sebagai pemrakarsa.

Rapat dibuka oleh Bapak Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. yang menyampaikan bahwa RPP ini jangan mengharapkan untuk mengejar tanda tangan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menurut informasi hanya sampai tanggal 17 Oktober 2014, serta diharapkan agar Kementerian Luar Negeri juga ikut dilibatkan untuk pembahasan RPP ini

   

Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Jakarta(13/10/2014), Bertempat di ruang Rapat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berlangsung rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

RPP ini disusun untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, dan biaya rendah, perlu dilakukan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, serta untuk mengganti ketentuan mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

   

Kunjungan Delegasi JICA

Jakarta (29/09/2014), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menerima kunjungan perwakilan dari JICA yang diterima langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Bapak Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. di ruang rapat Legiprudensi.

Kunjungan delegasi JICA ini dalam rangka mengetahui perkembangan regulasi peraturan perundang-undangan tentang hak kekayaan intelektual. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan memberikan informasi peraturan perundang-undangan terkait HKI yang telah selesai dan sedang disusun di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Program kerja sama JICA dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dalam rangka memperkuat HKI di Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan kemampuan pemeriksa dan beberapa kegiatan di instansi terkait. Oleh karena itu, perwakilan JICA tertarik untuk mengetahui perkembangan regulasi terkait HKI.

   

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri

Jakarta (29/09/2014), Bertempat di ruang rapat  Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berlangsung rapat pleno pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri

RPP ini sendiri disusun untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. RPP ini juga nantinya akan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995.

Pokok-pokok pengaturan dalam RPP ini meliputi prinsip-prinsip dasar Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri, kewenangan pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri, tata cara pemberian izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri, Izin Perluasan Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri, serta jenis sanksi administrative dan tata cara pengenaanya.

   

Halaman 1 dari 114 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Oktober 2014
S S R K J S M
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 934 pengunjung dan 1 pengurus yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini35186
mod_vvisit_counterKemarin63938
mod_vvisit_counterMinggu ini270945
mod_vvisit_counterMinggu Lalu598083
mod_vvisit_counterBulan ini1882947
mod_vvisit_counterBulan Lalu1380687
mod_vvisit_counterTotal117659098

Hari ini: 23 Okt 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id