Selasa, 03 Maret 2015
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Diskusi dan Paparan Diklat Fungsional Perancang

Rabu, 25 Februari 2015, berlangsung diskusi dan paparan terkait dengan diklat fungsional perancang perundang-undangan dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM Dr. Bambang Rantam Sariwanto di ruang rapat Dharma Wanita Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan

Bapak Wicipto Setiadi, S.H., M.H. selaku pimpinan diskusi menyampaikan harapannya agar tahun ini BPSDM bisa mendidik banyak tenaga perancang, karena berdasarkan data kepegawaian dan pemetaan yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan Jabatan Fungsional Umum  dan Jabatan Fungsionla Tertentu, ternyata masih terdapat kekurangan tenaga fungsional tenaga perancang. Lebih lanjut pimpinan diskusi menyampaikan akan selalu berkoordinasi dengan BPSDM untuk mendorong terus dilakukan pendidikan-pendidikan tenaga perancang, dan kalau melihat dari permintaan Kementerian/Lembaga lain saat ini semakin banyak, tentu saja ini harus kita carikan jalan keluar dari unit Eselon I lain dari Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai PNBP bisa membantu untuk pendidikan, sehingga kalaupun anggaran tidak bisa dialokasikan dari APBN, anggaran tersebut dapat diperoleh dari PNBP Kementerian Hukum dan HAM

   

Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Rabu, 24 Februari 2015, bertempat di ruang rapat Legiprudensi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berlangsung rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga yang terkait diantaranya BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Hukum dan HAM. Bertindak sebagai pimpinan rapat Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Ibu Pocut Eliza,S.Sos, S.H., M.H. didampingi oleh Kasubdit harmonisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Benyamin, S.H., M.H., yang menyampaikan hal-hal terkait Rancangan Peraturan Presiden ini.

Rancangan Peraturan Presiden ini sendiri disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

   

Kunjungan Kelompok Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas

Jumat, 20 Februari 2014. Direktur Jenderal Peraturan Perundan-undangan menerima kunjungan kelompok kerja dan persatuan penyandang disabilitas Indonesia di ruang Legiprudensi Ditjen PP. Audiensi diterima langsung oleh Wicipto Setiadi, S.H. dan didampingi oleh Mien Usihen, S.H., M.H. selaku Direktur Perancangan dan Mukhamim, S.H.. M.H selaku kasubdit pembahasan RUU. Bapak Wicipto Setiadi, S.H., M.H.  mengucapkan terima kasih atas kunjungan ke Ditjen PP dalam rangka diskusi terkait dengan RUU tentang penyandang disabilitas, perlu diketahui dalam prolegans 2015 masuk menjadi urutan nomor 24 dan masuk menjadi usul inisiatif DPR. Posisi Pemerintah dalam RUU ini menunggu DPR menyampaikan RUU kepresiden dan presiden menunjuk menteri  yang mewakili presiden di DPR.

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa yang menjadi sentral dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini menunggu draft yang disampaikan ke DPR ke Presiden, dan nantinya akan berkoordianasi dengan Kementerian Sosial untuk menyusun daftar Intentaris Masalah  RUU yang telah disusun oleh DPR tersebut. Ditjen PP dalam hal ini sudah menerima Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini, apakah nanti yang akan disampaikan DPR kepada Presiden seperti apa yang diterima oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

   

Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Mojokerto

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menerima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Mojokerto pada hari Selasa, 20 Januari 2015 di Ruang Rapat Legiprudensi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Perwakilan DPRD Kabupaten Gorontalo ini  diterima oleh Bapak Erwin Fauzi, SH.,MH selaku Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I.

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka mengkonsultasikan dan mencari informasi terkait Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pimpinan  rapat menyampaikan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Legislasi Daerah telah diubah dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Legislasi Daerah harus dimaknai dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

   

Halaman 1 dari 120 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Pengumuman Lelang

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Maret 2015
S S R K J S M
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 1102 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini30001
mod_vvisit_counterKemarin89036
mod_vvisit_counterMinggu ini119037
mod_vvisit_counterMinggu Lalu534107
mod_vvisit_counterBulan ini206414
mod_vvisit_counterBulan Lalu1822433
mod_vvisit_counterTotal126696041

Hari ini: 03 Mar 2015

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id