Senin, 30 Maret 2015
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Rapat pengharmonisasian, pembulatan konsepsi, dan pemantapan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Jakarta(23/3/2015), Berlangsung rapat pengharmonisasian, pembulatan konsepsi, dan pemantapan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa kementerian/lembaga terkait antara lain Badan Pembinaan Hukum Nasional, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Intelegen Negara, Sekretariat Negara, Direktorat Jenderal HAM, praktisi Hukum dan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Bapak Wicipto Setiadi, S.H., M.H. selaku pimpinan rapat menjelaskan bahwa RUU ini sebenarnya tidak masuk dalam Prolegnas 2015, tetapi sesuai arahan Presiden dengan Nawacita untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu sebelum dibentuk Undang-Undang tentang HAM, maka ini menjadi prioritas pada tahun 2015. Lebih lanjut beliau menyampaikan meskipun rancangan undang-undang ini sudah ada tetapi masih belum optimal, yang harus diperhatikan adalah mengenai jangkauan dalam RUU ini sampai peristiwa kapan atau apakah perlu dibatasi sampai masa tertentu.

   

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Impor dan/dtau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Jakarta(17/3/2015), Berlangsung rapat pengharmonisasian, pembulatan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Rapat dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

RPP ini disusun untuk mendorong pembangunan nasional dengan memberikan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan /atau perolehan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis pada usaha sektor tertentu. Selain itu untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, dan untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentangĀ  Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

   

Rapat konsolidasi Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum pidana

Jakarta(10/3/2015), Bertempat di ruang Rapat Menteri Hukum dan HAM RI Gedung Sentra Mulia Jakarta berlangsung rapat konsolidasi Tim Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Dr. Yasonna H.Laoly, S.H., M.Sc., Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Prof. Dr. Muladi, Dr. Chaerul Huda, S.H., M..H., staf khusus menteri, serta pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Menteri Hukum dan HAM menyampaikan terima kasih kepada tim yang telah memberikan pemikiran-pemikiran yang cemerlang terhapad RUU KUHP ini, dan kalau ini berhasil merupakan lompatan besar kita mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana produk anak bangsa yang saya percaya sudah menggali filosofi dari nilai-nilai yang ada dinegara kita, jelasnya.

Sementara itu Prof.Dr. Muladi menyatakan sangat bahagia dengan munculnya RUU KUHP ini sebagai prolegnas prioritas. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa Naskah Akademis (NA) RUU KUHP ini harus diselesaikan karena itu bagian dari kesatuan yang tidak terpisahkan. Beliau berharap agar tim RUU KUHP tetap bersemangat untuk menyelesaikan RUU KUHP ini.

   

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta

Jakarta(9/3/2015), Bertempat di ruang Rapat C Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berlangsung rapat pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta yang dihadiri oleh perwakilan dari instansi terkait antara lain PPATK, Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Komite Informasi Pusat, serta fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Pemerintah ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana Rancangan Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.

   

Halaman 1 dari 122 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Pengumuman Lelang

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Maret 2015
S S R K J S M
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 219 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini221
mod_vvisit_counterKemarin0
mod_vvisit_counterMinggu ini221
mod_vvisit_counterMinggu Lalu137331
mod_vvisit_counterBulan ini914058
mod_vvisit_counterBulan Lalu1822433
mod_vvisit_counterTotal127403685

Hari ini: 30 Mar 2015

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id