Selasa, 28 Juni 2016
   
Text Size

Anugerah Nawacita Legislasi 2016

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM menggelar Anugerah Nawacita Legislasi 2016, di Hotel Mercure, Jakarta. Kegiatan ini sebagai apresiasi bagi Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota yang membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Trisakti dan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang diskusi bersama guna mencari solusi terbaik untuk memperkuat kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Acara yang berlangsung selama tiga hari, dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidiqie, Dirjen. Peraturan Perundang-undangan Prof. DR. Widodo Ekatjahjana.

Baca Selanjutnya: Anugerah Nawacita Legislasi 2016

   

Menteri Yasonna: Buat Perda yang Benar daripada Dibatalkan

Presiden Jokowi telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun memberi peringatan agar pemerintah daerah tidak sembarangan membuat aturan.

"Jangan nanti buat perda yang bertentangan dengan yang di atasnya, daripada kita batalin dengan judicial review di Mahkamah Konstitusi atau melalui executive review melalui Kementerian Dalam Negeri," kata Yasonna usai menghadiri Anugerah Nawacita Legislasi 2016, di Hotel Mercure, Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Baca Selanjutnya: Menteri Yasonna: Buat Perda yang Benar daripada Dibatalkan

   

Halaman 1 dari 318 halaman

Move
-

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Berita Terbaru
Hari Ini, Paripurna DPR Bahas RUU Pengampunan Pajak

Dewan Perwakilan Rakyat akan kembali menggelar sidang paripurna pada Selasa, 28 Juni 2016. Salah satu pembahasan dalam sidang nanti adalah pengambilan keputusan atas Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Namun, jelang pengesahan...

Selengkapnya ...
EKONOMI PAPUA: PP Kawasan Ekonomi Khusus Sorong Disiapkan

Pemerintah segera menyiapkan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Sorong, Papua Barat, sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp5 triliun. KEK Sorong nantinya ditujukan untuk industri di bidang pertanian,...

Selengkapnya ...
Presiden: Perppu Kebiri untuk Melindungi Anak dan Efek Jera

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Presiden Jokowi, penerbitan Perppu ini merupakan respons...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa
Kriteria “Kegentingan yang Memaksa” dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ...

Sterilisasi Jalur Transjakarta  (Narasi Moralitas Bisnis dan Hukum Sebagai Agen Perubahan)
    ---“Die philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, eskommt darauf an, sie zu verandern”---[1] Karl ...

Hak Konstitusional Warga Negara
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. ...

Keuangan Negara dan Keuangan Publik
Pendahuluan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas Hotasi Nababan yang sebelumnya ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Tata Nilai

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Juni 2016
S S R K J S M
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 152 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini22190
mod_vvisit_counterKemarin27536
mod_vvisit_counterMinggu ini49726
mod_vvisit_counterMinggu Lalu507579
mod_vvisit_counterBulan ini1370629
mod_vvisit_counterBulan Lalu2102990
mod_vvisit_counterTotal158113746

Hari ini: 28 Jun 2016

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: humas.djpp@gmail.com
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id