Sabtu, 19 April 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal

Kamis (3/4/2014), Berlangsung Rapat Perngharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian terkait.

RPP ini disusun sebagai amanat dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 beserta lampirannya mengamanatkan perlunya prioritas pembangunan kelompok kesejahteraan masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal dan keberpihakan yang besar dari pemerintah, serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal, sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan secara khusus, terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

   

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Perdagangan dan Penanaman Modal Antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Nasional Republik Uni Myanmar

Kamis (3/4/2014), Berlangsung Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Perdagangan dan Penanaman Modal Antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Nasional Republik Uni Myanmar (Framework Agreement On Trade And Investment Between The Ministry Of Trade
Of The Republic Of Indonesia And The Ministry Of National Planning And Economic Development Of The Republic Of The Union Of Myanmar)

RPerpres ini merupakan ratifikasi dari penandatanganan Persetujuan Kerangka Kerja Perdagangan dan Penanaman Modal antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Nasional Republik Uni Myanmar (Framework Agreement on Trade and Investment between the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Ministry of National Planning and. Economic Development of the Republic of the Union of Myanmar) diNya Pyi Taw, Myanmar pada tanggal 23 April 2013.

   

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding Between The Governments Of The Member States Of Association Of Southeast Asian Nations (Asean) And The Government Of People's Republic Of China On Health Cooperation

Selasa(1/4/2014), Berlangsung Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding Between The Governments Of The Member States Of Association Of Southeast Asian Nations (Asean) And The Government Of People's Republic Of China On Health Cooperation (Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) dan Republik Rakyat China dalam Kerja Sama Kesehatan).

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mewakili Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Republik Rakyat China dalam Kerja Sama Kesehatan (Memorandum of Understanding Between The Government of The Member States of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and The Government of People's Republic of China on Health Cooperation) pada Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN dan China (AHMM­China) ke-4 di Phuket, Thailand pada tanggal 6 Juli 2012, sehingga perlu mengesahkan Memorandum of Understanding tersebut dengan Peraturan Presiden.

   

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rabu (2/4/2014) Berlangsung sidang di Mahkamah Konstitusi dengan nomor 7/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi Pemohon. Hadir dalam sidang tersebut Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Agus Hariadi, S.H., M.H.

Dalam sidang tersebut, saksi yang dihadirkan bernama Hilman Hidayat yang merupakan karyawan PT. Banteng Pratama Rubber yang di PHK/diputus kontraknya pada tahun ketiga lantaran berunjuk rasa bersama dengan teman-temannya untuk menuntut hak menjadi pegawai tetap dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

   

Halaman 1 dari 105 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
RUU Keinsinyuran segera disahkan

RUU Keinsinyuran segera dibawa ke pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU Keinsinyuran. RUU ini sangat penting dan strategis untuk penguasaan IPTEK oleh para tenaga insinyur Indonesia. Penguatan daya saing dan standardisasi...

Selengkapnya ...
Legislator desak pemerintah revisi Perpres 15/2012

Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani, mendesak Pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu karena merugikan nelayan. "Kami mendesak Pemerintah...

Selengkapnya ...
Ini 12 Poin RUU KUHAP yang Berpotensi Lemahkan KPK

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Reformasi Hukum mengindentifikasi 12 isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi polemik dan berpotensi melemahkan atau memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi....

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Komentar Terbaru

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

April 2014
S S R K J S M
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 649 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini31768
mod_vvisit_counterKemarin42654
mod_vvisit_counterMinggu ini283026
mod_vvisit_counterMinggu Lalu418919
mod_vvisit_counterBulan ini1126912
mod_vvisit_counterBulan Lalu1712550
mod_vvisit_counterTotal108318007

Hari ini: 19 Apr 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id