Rabu, 01 Oktober 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri

Jakarta (29/09/2014), Bertempat di ruang rapat  Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berlangsung rapat pleno pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri

RPP ini sendiri disusun untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. RPP ini juga nantinya akan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995.

Pokok-pokok pengaturan dalam RPP ini meliputi prinsip-prinsip dasar Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri, kewenangan pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri, tata cara pemberian izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri, Izin Perluasan Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri, serta jenis sanksi administrative dan tata cara pengenaanya.

   

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035

Jakarta (29/09/2014), Bertempat di ruang rapat  Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berlangsung rapat pleno pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035. RPP ini sendiri disusun untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dimana peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 ini meliputi:

   

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam

Jakarta (26/09/2014), Bertempat di ruang rapat B Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berlangsung rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam yang dipimpin langsung oleh Bapak Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Bapak Wicipto Setiaji, S.H., M.H. yang didampingi oleh Bapak Suharpriyono, S.H., M.H. selaku staf ahli menteri, Ibu Pocut Eliza, S.Sos., S.H., M.H. selaku Direktur Harmonisasi, serta Bapaka Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H. selaku Kasubdit Harmonisasi Bidang Poliitk, Hukum, dan Keamanan

RUU ini sendiri disusun sebagai ratifikasi dari perjanjian bantuan timbal balik dalama masalah pidana antara pemerintah Indonesia dengan Republik Sosialis Vietnam pada tanggal 27 Juni 2013 dijakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama yang erat dalam bidang penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan termasuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan, atau perampasan hasil dana sarana tindak pidana.

   

Kunjungan DPRD Kabupaten Bangka Selatan

Jakarta (12/8/2014), Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah (Dit. Perda) menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 12 Agustus 2014 Ruang Rapat Dharma Wanita, dalam rangka konsultasi mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan. Kunjungan diterima oleh Subdit. Fasilitasi Perancangan Perda Wilayah I dan dipimpin Ibu Andriana Krisnawati, SH., MH selaku Kasi. Bimbingan dan Konsultasi Peraturan Daerah Wilayah I.2.

Permasalahan yang dikonsultasikan oleh DPRD Kabupaten Bangka Selatan mengenai latar belakang pembentukan raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan karena adanya konflik terkait izin perkebunan yang ada, misalnya perkebunan kelapa sawit sehingga perlu ada materi yang mengatur terkait pendirian pabrik dan izin yang sudah dikeluarkan harus ada batasan. Permasalahan timbul ketika izin prinsip sudah dikeluarkan namun masyarakat tidak setuju, bagaimana mengakomodir pengaturan dalam materi raperda ini?

   

Halaman 1 dari 113 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Komentar Terbaru

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Oktober 2014
S S R K J S M
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 804 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini58651
mod_vvisit_counterKemarin73681
mod_vvisit_counterMinggu ini209193
mod_vvisit_counterMinggu Lalu409347
mod_vvisit_counterBulan ini58651
mod_vvisit_counterBulan Lalu1380687
mod_vvisit_counterTotal115834802

Hari ini: 01 Okt 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id