Teks tidak dalam format asli.
Kembali



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 407, 2011

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.55/Menhut-II/2011
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT
DALAM HUTAN TANAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:  a.  bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2008;
b.  bahwa untuk lebih memberikan kepastian dan kemudahan berusaha serta hasil evaluasi, maka Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
c.  bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman;

Mengingat:  1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.  Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
9.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
12.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani Hutan Untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat;
13.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;
14.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:   PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1.  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur yang sesuai untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
2.  Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTR adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTR, antara lain memuat aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang disetujui Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
3.  Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat selanjutnya disingkat RKT adalah rencana kerja yang disusun secara gabungan dalam satu kelompok tani hutan (KTH) dan/atau koperasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran RKUPHHK-HTR yang disampaikan kepada UPT sebagai bahan pemantauan.
4.  Penetapan areal Hutan Tanaman Rakyat adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan untuk lokasi hutan tanaman rakyat.
5.  Perorangan adalah warga negara Indonesia orang yang cakap bertindak menurut hukum.
6.  Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan sebagai kesatuan komunitas sosial yang mata pencaharian utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan.
7.  Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan individu petani di desa sekitar kawasan hutan yang membentuk wadah organisasi, tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama mengembangkan usaha hutan tanaman rakyat untuk mencapai kesejahteraan anggota dan kelompoknya.
8.  Koperasi adalah koperasi primer yang didirikan dan beranggotakan orang seorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9.  Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang selanjutnya disingkat Pusat P2H adalah satuan kerja di Kementerian Kehutanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum untuk memberikan pelayanan berupa penyediaan pembiayaan pembangunan hutan antara lain kepada pemegang IUPHHK- HTR.
10.Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
11.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.
12.Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi.
13.Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten/Kota.
14.Kesatuan pengelolaan hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
15.Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
16.Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakat desa dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota serta merupakan pimpinan pemerintah desa.

BAB II
PENETAPAN AREAL
Pasal 2
(1)  Alokasi dan penetapan areal HTR dilakukan oleh Menteri pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin/hak lain.
(2)  Alokasi dan penetapan areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pencadangan areal HTR yang didasarkan pada rencana pembangunan HTR yang diusulkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala KPHP, dan luas areal pencadangan disesuaikan dengan keberadaan masyarakat sekitar hutan.
(3)  Rencana pencadangan areal HTR dimaksud pada ayat (2), dilampiri pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala KPHP yang memuat :
a.  informasi kondisi areal dan penutupan lahan, informasi (kawasan atau areal) tumpang tindih perizinan, tanaman reboisasi dan rehabilitasi;<
b.  daftar nama-nama masyarakat calon pemegang izin IUPHHK HTR yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai KTP setempat;
c.  pernyataan bahwa aksesibilitas areal yang diusulkan tidak sulit; dan
d.  peta usulan rencana pembangunan HTR skala 1:50.000 atau skala 1 : 100.000, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
(4)  Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a.  Direktur Jenderal Planologi Kehutanan melakukan verifikasi peta usulan lokasi HTR yang disampaikan oleh Bupati/Walikota dan menyiapkan konsep peta pencadangan areal HTR serta hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal;
b.  Direktur Jenderal melakukan verifikasi rencana pembangunan HTR yang disampaikan oleh Bupati/Walikota dari aspek teknis dan administratif, dan menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang penetapan/alokasi areal HTR dengan dilampiri konsep peta pencadangan areal HTR dan mengusulkan melalui Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 3
(1)  Berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, Menteri Kehutanan menerbitkan pencadangan areal untuk pembangunan HTR.
(2)  Pencadangan areal HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati/Walikota atau Kepala KPHP dengan tembusan kepada Gubernur.
(3)  Dalam hal Bupati/Walikota atau Kepala KPHP tidak menerbitkan IUPHHK HTR pada areal yang telah dicadangkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan pencadangan, maka ketetapan pencadangan tersebut dapat dibatalkan oleh Menteri.
(4)  Dalam hal areal pencadangan dibatalkan oleh Menteri, Menteri menetapkan untuk pemanfaatan lebih lanjut.
(5)  Berdasarkan pencadangan areal HTR, Bupati/Walikota atau Kepala KPHP melakukan sosialisasi ke desa terkait alokasi areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)  Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Jakarta, Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB III
KEGIATAN DAN POLA HTR
Pasal 4
(1)  Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) pada HTR melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
(2)  Tanaman yang dihasilkan dari UPHHK pada HTR merupakan asset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.
(3)  Dalam hal terdapat tegakan hutan alam pada areal yang dicadangkan sebagai areal pencadangan HTR, areal hutan alam tersebut ditetapkan sebagai areal perlindungan setempat dan pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK).
(4)  Dalam hal terdapat tegakan mangrove pada areal yang dicadangkan sebagai areal pencadangan HTR, areal mangrove tersebut dapat dikembangkan sebagai kegiatan usaha HTR.
(5)  Dalam hal di areal pencadangan HTR terdapat tegakan hasil rehabilitasi dengan dana reboisasi (DR)/DJR, izin pemanfaatannya dengan IUPHHK hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Pola HTR terdiri dari :
a.  pola Mandiri;
b.  pola Kemitraan; atau
c.  pola Developer.

Pasal 6
(1)  HTR Pola Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah HTR yang dibangun oleh pemegang IUPHHK-HTR.
(2)  HTR Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah HTR yang dibangun oleh pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitra berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak.
(3)  HTR Pola Developer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah HTR yang dibangun oleh BUMN atau BUMS atas permintaan pemegang IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab pemegang IUPHHK-HTR.
(4)  Developer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukan pemegang IUPHHK-HTR.
(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan dan developer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV
BUDIDAYA TANAMAN HTR
Pasal 7
(1)  Budidaya tanaman HTR dilaksanakan berdasarkan kondisi tapak, sosial ekonomi dan sosial budaya setempat.
(2)  Jenis tanaman pokok yang dapat dikembangkan untuk pembangunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR terdiri dari:
a.  tanaman sejenis; atau
b.  tanaman berbagai jenis.
(3)  Jenis tanaman pokok sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri satu jenis (species) dan varietasnya.
(4)  Jenis tanaman pokok berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu antara lain karet, tanaman berbuah, bergetah dan pohon penghasil pangan dan energi. Tanaman budidaya tahunan paling luas 40% (empat puluh persen) dari areal kerja dan tidak didominasi oleh satu jenis tanaman.

Pasal 8
(1)  Dalam hal pengembangan hutan tanaman pokok berbagai jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), terdapat tanaman campuran atau tanaman monokultur (sawit) yang telah ada, pemegang izin wajib mengembangkan tanaman kehutanan yang bercampur dengan tanaman yang sudah ada.
(2)  Dalam hal terdapat tanaman sawit di atas areal HTR dan berumur rata-rata diatas 3 (tiga) tahun, pemegang izin diberikan kesempatan mengembangkan tanaman sawit tersebut sampai umur 20 (dua puluh) tahun, dengan kewajiban menanam tanaman kehutanan sebagai batas petak dan blok.
(3)  Dalam hal tanaman sawit berumur rata-rata diatas 10 (sepuluh) tahun, wajib ditanami tanaman kehutanan sebagai tanaman sela menyebar dengan jumlah 400 pohon per hektar dan/atau dengan jarak 5 (lima) x 5 (lima) meter.
(4)  Dalam hal tanaman sawit berumur rata-rata 20 (dua puluh) tahun atau lebih, tanaman sawit harus ditebang dan diganti tanaman hutan dan tanaman sela sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dipelihara sampai umur masak tebang sesuai dengan jenis dan tapaknya.
(5)  Pemanfaatan hasil hutan tanaman sejenis dan tanaman berbagai jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), serta tanaman campuran atau tanaman monokultur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)  Ketentuan lebih lanjut mengenai budidaya tanaman HTR, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN
Bagian Kesatu
Pemohon
Pasal 9
(1)  Yang dapat memperoleh IUPHHK-HTR, adalah:
a.  perorangan; atau
b.  koperasi.
(2)  Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah warga negara Indonesia orang yang cakap bertindak menurut hukum yang tinggal di sekitar hutan.
(3)  Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah koperasi dalam skala usaha mikro, kecil, menengah dan dibangun oleh masyarakat setempat yang tinggal di desa terdekat dari hutan, dan diutamakan penggarap lahan pada areal pencadangan HTR.
(4)  Dalam hal seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan kehutanan formal dan bidang ilmu lain yang pernah bekerja dibidang kehutanan dan pendamping, bersama-sama dengan masyarakat setempat yang tinggal di sekitar hutan dapat mendirikan koperasi guna memperoleh IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)  Dalam hal ketentuan pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sulit diwujudkan, perorangan dapat diberikan izin IUPHHK HTR paling luas 4 (empat) hektar.

Pasal 10
(1)  Luas areal HTR paling luas 15 (lima belas) hektar untuk setiap pemegang izin perorangan;
(2)  Dalam hal pemegang izin berbentuk koperasi, areal HTR paling luas 700 (tujuh ratus) hektar dengan didukung oleh daftar nama anggota koperasi yang jelas identitasnya.
(3)  Letak areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus berada dalam lokasi pencadangan HTR yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan
Pasal 11
(1)  Persyaratan permohonan yang diajukan oleh perorangan :
a.  foto copy KTP, sesuai dengan yang diusulkan pada saat pencadangan areal;
b.  keterangan dari Kepala Desa bahwa pemohon berdomisili di desa tersebut;
c.  sketsa areal yang dimohon.
(2)  Persyaratan permohonan yang diajukan oleh koperasi :
a.  foto copy akte pendirian;
b.  keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa koperasi dibentuk oleh masyarakat desa tempatan, bukan dari masyarakat luar desa bersangkutan;
c.  beberapa desa tempatan sekitar hutan dapat membentuk satu koperasi HTR;
d.  dalam hal di desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, sudah memiliki koperasi, koperasi tersebut dapat mengajukan permohonan IUPHHK HTR;
e.  peta areal yang dimohon untuk luasan di atas 15 (lima belas) hektar dengan paling kecil skala 1:10.000.
(3)  Pembuatan peta dan/atau sketsa areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e, difasilitasi oleh pendamping HTR.
(4)  Sketsa dan/atau Peta areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e, antara lain memuat informasi mengenai wilayah administrasi pemerintahan, koordinat dan batas-batas yang jelas, dan berada dalam areal pencadangan HTR yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12
Pemohon IUPHHK-HTR perorangan membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk memudahkan pelayanan dalam proses permohonan IUPHHK-HTR.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Perorangan
Pasal 13
(1)  Perorangan dan/atau Ketua Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mengajukan permohonan IUPHHK-HTR kepada Bupati/Walikota atau Kepala KPHP melalui Kepala Desa dengan tembusan kepada Kepala UPT.
(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dan/atau dilampiri dengan susunan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH).
(3)  Berdasarkan permohonan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan verifikasi KTP atau domisili, dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan atau Kepala KPHP dengan tembusan kepada Camat dan Kepala UPT.
(4)  Kepala UPT berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi dan sketsa/peta areal yang dimohon, berkoordinasi dengan BPKH dan hasilnya disampaikan kepada Bupati/Walikota dan atau Kepala KPHP sebagai pertimbangan teknis.
(5)  Berdasarkan pertimbangan dari Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati/Walikota atas nama Menteri menerbitkan IUPHHK-HTR dengan tembusan kepada:
a.  Menteri;
b.  Gubernur;
c.  Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
d.  Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
e.  Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan; dan
f.  Kepala UPT.
(6)  Dalam hal KPHP dan personilnya sudah ditetapkan, Kepala KPHP atas nama Menteri menerbitkan IUPHHK-HTR dengan tembusan kepada:
a.  Menteri;
b.  Gubernur;
c.  Bupati /Walikota;
d.  Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
e.  Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
f.   Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan; dan
g.  Kepala UPT.
(7)  Kepala UPT melaporkan kepada Menteri, rekapitulasi penerbitan Keputusan IUPHHK-HTR secara periodik tiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat
Tata Cara Permohonan Koperasi
Pasal 14
(1)  Ketua koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mengajukan permohonan IUPHHK-HTR kepada Bupati/Walikota atau Kepala KPHP dengan tembusan kepada Kepala Desa dan Kepala UPT.
(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dan dilampiri dengan susunan anggota koperasi.
(3)  Berdasarkan tembusan permohonan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan verifikasi keabsahan anggota koperasi dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Kepala KPHP dengan tembusan kepada Camat dan Kepala UPT.
(4)  Kepala UPT berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi dan sketsa/peta areal yang dimohon serta berkoordinasi dengan BPKH dan hasilnya disampaikan kepada Bupati / Walikota atau Kepala KPHP sebagai pertimbangan teknis.
(5)  Berdasarkan pertimbangan dari Kepala UPT, Bupati/Walikota atas nama menteri menerbitkan IUPHHK-HTR dengan tembusan kepada:
a.  Menteri;
b.  Gubernur;
c.  Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
d.  Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
e.  Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan; dan
f.   Kepala UPT.
(6)  Dalam hal KPHP dan personilnya sudah ditetapkan, Kepala KPHP atas nama Menteri menerbitkan IUPHHK-HTR dengan tembusan kepada:
a.  Menteri;
b.  Gubernur;
c.  Bupati /Walikota;
d.  Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
e.  Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
f.   Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan; dan
g.  Kepala UPT.
(7)  Kepala UPT melaporkan kepada Menteri, rekapitulasi penerbitan Keputusan IUPHHK-HTR secara periodik tiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 15
Dalam hal areal yang dimohon untuk HTR berada di luar areal yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati/Walikota atau Kepala KPHP mengusulkan areal dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai areal pencadangan HTR.

Pasal 16
(1)  IUPHHK-HTR diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun, dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun.
(2)  Setiap 2 tahun diadakan evaluasi terhadap perizinan seperti pada ayat (1), oleh Balai.
(3)  Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan perizinan tidak sesuai ketentuan, Bupati dapat membatalkan izin yang telah diterbitkan.
(4)  Selanjutnya Bupati dapat menerbitkan kembali perizinan IUPHHK-HTR kepada pemohon lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 17
(1)  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat tidak dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan tanpa izin, dan diwariskan.
(2)  Dalam hal pemegang IUPHHK-HTR Perorangan meninggal dunia, salah satu ahli waris diutamakan untuk memohon IUPHHK-HTR pada areal yang sama untuk melanjutkan pembangunan HTR.

Pasal 18
(1)  Pemberian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal 14 ayat (5) dan ayat (6), dilampiri sketsa areal kerja yang memuat informasi untuk luasan sampai dengan 15 (lima belas) hektar dan peta areal kerja untuk luasan diatas 15 (lima belas) hektar.
(2)  Dalam hal pelaksanaan tata batas antar pemegang izin perorangan dan koperasi, pemegang IUPHHK-HTR melakukan pengukuran dan perpetaan partisipatif dengan difasilitasi oleh pendamping HTR.
(3)  Balai Pemantapan Kawasan Hutan melakukan pelatihan pengukuran dan perpetaan partisipatif kepada pemegang IUPHHK-HTR dan pendamping HTR.
(4)  Biaya pelatihan pengukuran dan perpetaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada anggaran Kementerian Kehutanan.

BAB VI
KELEMBAGAAN KELOMPOK, PENDAMPINGAN DAN PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Kelembagaan Kelompok
Pasal 19
(1)  Perorangan dalam masyarakat desa tempatan sekitar hutan membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan difasilitasi oleh pendamping HTR.
(2)  Setiap Kelompok Tani Hutan harus memiliki nama kelompok, pengurus kelompok dan peraturan kelompok.
(3)  Peraturan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi antara lain:
a.  hak dan kewajiban anggota;
b.  kewajiban terhadap penyelenggaraan HTR;
c.  kewajiban pengamanan dan perlindungan areal;
d.  hak dan kewajiban terhadap keuangan kelompok; dan
e.  kewajiban membangun hubungan antar kelompok di dalam atau di desa terkait.
(4)  Bupati, Camat, dan Kepala Desa dalam memfasilitasi penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas, dapat bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan/atau pendamping HTR.

Bagian Kedua
Pendamping HTR
Pasal 20
(1)  Pendamping HTR adalah perorangan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota untuk mendampingi masyarakat dalam melakukan pembangunan HTR.
(2)  Kegiatan pendampingan HTR pada pemegang IUPHHK-HTR dilakukan sejak pembentukan KTH atau koperasi.
(3)  Seleksi dan pengusulan pendamping dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota bersama dengan UPT.
(4)  Pendamping berasal dari penyuluh kehutanan, LSM, lulusan pendidikan formal kehutanan dan pertanian, sarjana sosial, dan purna bhakti kehutanan, serta bidang ilmu lainnya yang pernah bekerja dibidang kehutanan.
(5)  Pendamping HTR yang berasal dari LSM diusulkan oleh pengurus LSM.
(6)  Pendamping HTR bertugas memfasilitasi pengembangan organisasi pemegang izin HTR, transfer pengetahuan dan keterampilan kehutanan, perencanaan dan pelaksanaan HTR, peluang kerja dan peluang berusaha, partisipasi dan sikap dalam pelaksanaan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat.
(7)  Biaya pendampingan dibebankan pada anggaran Pemerintah selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dibebankan pada anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota.
(8)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan pendampingan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Pembiayaan
Pasal 21
(1)  Pembangunan HTR dapat dibiayai melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H), Perbankan maupun pihak lain yang tidak mengikat.
(2)  Dalam hal Pemegang IUPHHK-HTR meminjam dana pembangunan HTR kepada BLU Pusat P2H, maka pemegang IUPHHK-HTR wajib melunasi pinjaman tersebut kepada BLU Pusat P2H dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)  Tata cara dan persyaratan permohonan pinjaman dana untuk pembangunan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 22
Pemegang IUPHHK-HTR mempunyai hak :
a.  melakukan kegiatan sesuai izin;
b.  mendapatkan pinjaman dana bergulir sesuai ketentuan;
c.  bimbingan dan penyuluhan teknis; dan
d.  mengikuti pendidikan dan latihan serta peluang mendirikan industri dan memperoleh fasilitasi pemasaran hasil hutan.

Pasal 23
(1)  Pemegang IUPHHK-HTR wajib :
a.  menyusun RKU PHHK-HTR dan RKT PHHK-HTR;
b.  melaksanakan pengukuran dan perpetaan areal kerja.
(2)  Penyusunan RKU PHHK-HTR dan RKT PHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat difasilitasi oleh pendamping HTR, UPT dan/atau Perguruan Tinggi dibidang kehutanan.

BAB VIII
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 24
(1)  Kepala Desa melakukan pengawasan peserta pelaksanaan kegiatan pembangunan HTR.
(2)  Kepala Dinas Kabupaten dan Kepala KPHP melaksanakan pembinaan IUPHHK-HTR.
(3)  Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala UPT melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan HTR, dan melaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.
(4)  Kepala Pusat P2H melakukan pengendalian dan evaluasi penggunaan dana pinjaman pembangunan HTR.
(5)  Biaya pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibebankan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 25
(1)  Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dengan bentuk peta digital, dibuat dalam format digital Shapefile (.shp) dengan sistem koordinat geografis latitude-longitude untuk dapat dipergunakan dalam pemantauan dan diunggah (up load ) ke dalam penyedia jasa kehutanan.
(2)  Peta digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa hasil pengukuran peta tanaman dan dilengkapi dengan tabel register atau atribut yang berisi informasi: nomor blok, luas blok, nomor petak, luas petak, koordinat pusat petak, jenis tanaman, tahun tanaman dan persentasi tumbuh.
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengukuran, pelaporan dan verifikasi kegiatan pemanfaatan hutan lestari pada areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IX
HAPUSNYA IZIN
Pasal 26
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam hutan tanaman hapus karena:
a.  dikembalikan oleh pemegang izin;
b.  dicabut oleh pemberi izin;
c.  berakhirnya masa berlaku izin; atau
d.  meninggalnya pemegang IUPHHK-HTR perorangan.

Pasal 27
Pencabutan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dikenakan apabila pemegang izin:
a.  memindahtangankan IUPHHK-HTR tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
b.  tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan; atau
c.  tidak menyusun RKUPHHK-HTR , paling lambat 2 (dua) tahun setelah izin diberikan.

Pasal 28
Hapusnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban melunasi pinjaman pemegang izin.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
(1)  Dalam hal terdapat IUPHHK-HTR bagi koperasi yang diterbitkan oleh Bupati sebelum diberlakukannya ketentuan ini, yang memiliki luasan lebih dari 700 (tujuh ratus) hektar dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(2)  Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan berkinerja buruk, Bupati dapat membatalkan izin luasannya dan sisa luasan areal diberikan kepada pemohon lainnya.
(3)  Dalam hal terdapat Keputusan Pencadangan HTR yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum diterbitkan IUPHHK-HTR, diatur sebagai berikut :
a.  Terhadap Keputusan Pencadangan HTR yang telah berumur lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) tahun, diberi kesempatan 1 (satu) tahun sejak terbitnya Peraturan ini untuk menerbitkan IUPHHK-HTR; dan
b.  Terhadap Keputusan Pencadangan HTR yang berumur 1 (satu) hingga 2 (dua) tahun, diberi kesempatan 2 (dua) tahun sejak terbitnya Peraturan ini untuk menerbitkan IUPHHK-HTR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR