Teks tidak dalam format asli.
Kembali



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1275, 2012
PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka keseragaman Penatausahaan Barang Persediaan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam rangka pemeriksaan fisik barang persediaan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA).
2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
4. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh, disimpan, dan didistribusikan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada KPP dan PA yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
6. Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan adalah pemeriksaan antara stok fisik barang persediaan yang tersedia di gudang dan/atau tempat penyimpanan dengan stok yang tercatat pada komputer/aplikasi persediaan.
7. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan di lingkungan KPP dan PA bertujuan untuk keseragaman pelaksanaan dan pelaporan barang persediaan yang transparan dan bertanggung jawab.

Pasal 3
Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan di lingkungan KPP dan PA meliputi waktu pelaksanaan, metode, prosedur, dan pelaporan Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan.

BAB III
PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
(1) Persediaan diperoleh dari hasil pengadaan atau perolehan lainnya yang sah dan disimpan di gudang atau tempat penyimpanan.
(2) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Kuasa Pengguna Barang dan Petugas Pengelola Persediaan yang bertanggungjawab atas pengurusan persediaan di gudang dan/atau tempat penyimpanan.

Pasal 5
Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan di lingkungan KPP dan PA dilaksanakan sesuai dengan alur pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Waktu Pelaksanaan

Pasal 6
(1) Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan di lingkungan KPP dan PA harus dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. semester I pada tanggal 25 – 30 Juni; dan
b. semester II pada tanggal 26 – 31 Desember.

Bagian Ketiga
Metode

Pasal 7
Metode yang dilakukan di dalam pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan di lingkungan KPP dan PA dilaksanakan melalui 2 (dua) metode:
a. metode buku; dan
b. metode fisik.

Pasal 8
(1) Metode buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan mencatat perhitungan antara barang yang masuk dan barang yang keluar dalam buku persediaan.

(2) Metode fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan perhitungan secara langsung stok barang persediaan yang masih tersedia di gudang dengan buku persediaan.
Bagian Keempat

Prosedur
Pasal 9
(1) Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan di lingkungan KPP dan PA dilaksanakan oleh Petugas Pengelola Persediaan.
(2) Petugas Pengelola Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kuasa Pengguna Barang.
(3) Petugas Pengelola Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang, yang meliputi:
a. ketua minimal pejabat eselon IV; dan
b. sekretaris merupakan staf pengelola BMN setempat.

Pasal 10
(1) Petugas Pengelola Persediaan menyiapkan formulir isian Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan yang dibuat sesuai dengan contoh formulir isian Hasil Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Formulir isian Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penghitungan sisa barang yang tersedia di gudang.

Pasal 11
(1) Hasil penghitungan Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan pembukuan yang telah dilaksanakan secara rutin dalam buku persediaan dan diinput dalam aplikasi persediaan BMN.
(2) Jika terdapat selisih antara fisik barang dengan buku persediaan maka dilakukan pengecekan pada Dokumen Sumber yang meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Buku Persediaan, Laporan Persediaan dari aplikasi persediaan dan pembukuan barang masuk dan keluarnya barang persediaan.
(3) Jika telah dilakukan pengecekan pada Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih terdapat selisih maka pembukuan yang telah dilaksanakan secara rutin melalui buku persediaan barang dan media aplikasi persediaan BMN dianggap merupakan data yang benar sehingga antara fisik barang dengan buku persediaan akan sama.

Pasal 12
(1) Hasil Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan.
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Petugas Pengelola Persediaan dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Barang.
(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13
(1) Data yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan diinput oleh Petugas Pengelola Persediaan pada aplikasi persediaan.
(2) Pencatatan hasil aplikasi persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan contoh media aplikasi persediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 14
Hasil Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaporkan Petugas Pengelola Persediaan kepada Kuasa Pengguna Barang dengan tembusan Kepala Biro Umum.

Pasal 15
Hasil Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan di input Petugas Pengelola Persediaan dalam aplikasi persediaan untuk dilaporkan dalam laporan Persediaan Kuasa Pengguna Barang Semesteran dan Tahunan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Desember 2012
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN