Teks tidak dalam format asli.
Kembali



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.529, 2012

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 26 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:     bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63, Pasal 69, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 110, Pasal 201, dan Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;

Mengingat:  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 12 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2004 Nomor 8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2011 Nomor 22 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2011 tentang Alur-Pelayaran di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
2. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha di bidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada Lintas Penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana, dan perairan.
3. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan adalah izin yang diberikan untuk mendirikan perusahaan Angkutan Penyeberangan.
4. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan adalah persetujuan yang diberikan untuk setiap kapal dalam melaksanakan kegiatan Angkutan Penyeberangan pada Lintas Penyeberangan yang ditentukan.
5. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai Lintas Penyeberangan.
6. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk Usaha Angkutan Penyeberangan.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan Angkutan Penyeberangan.

BAB II
ANGKUTAN

Bagian Pertama
Lintas Penyeberangan

Pasal 2
(1) Penetapan Lintas Penyeberangan dilakukan dengan memperhatikan pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang telah ada maupun yang direncanakan dan tersusun dalam kesatuan tatanan transportasi nasional.
(2) Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api.

Pasal 3
(1) Berdasarkan fungsi Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Lintas Penyeberangan digolongkan:
a. lintas penyeberangan antarnegara;
b. lintas penyeberangan antarprovinsi;
c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan
d. lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.
(2) Lintas Penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Lintas Penyeberangan yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarnegara.
(3) Lintas Penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Lintas Penyeberangan yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarprovinsi.
(4) Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Lintas Penyeberangan yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarkabupaten/kota dalam provinsi.
(5) Lintas Penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Lintas Penyeberangan yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kabupaten/kota.

Pasal 4
(1) Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Lintas Penyeberangan internasional dan nasional.
(2) Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyatukan ruang kegiatan dan simpul-simpul transportasi di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 5
(1) Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, untuk seluruh wilayah Republik Indonesia digambarkan dalam peta Lintas Penyeberangan dan diumumkan oleh Menteri.
(2) Peta Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. inventarisasi lintas;
b. pembuatan peta lintas; dan
c. pengesahan peta lintas.
(3) Peta Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disahkan oleh Menteri.
(4) Pengumuman peta lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui papan pengumuman resmi dan/atau website Kementerian Perhubungan atau media cetak.

Pasal 6
(1) Berdasarkan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun rencana penetapan Lintas Penyeberangan.
(2) Penyusunan rencana penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi secara nasional.
Rencana penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. rencana penetapan lintas penyeberangan antarnegara dan/atau antar provinsi;
b. rencana penetapan Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan
c. rencana penetapan Lintas Penyeberangan dalam kabupaten/kota.
(3) Rencana penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
a. Menteri, untuk rencana penetapan lintas penyeberangan antarnegara dan/atau antarprovinsi;
b. Gubernur, untuk rencana penetapan lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi; atau
c. Bupati/Walikota, untuk rencana penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.
(4) Untuk rencana penetapan Lintas Penyeberangan antarnegara dilakukan berdasarkan perjanjian antarnegara.
(5) Dalam hal usulan penambahan Lintas Penyeberangan belum masuk dalam rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7
(1) Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan pertimbangan:
a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang terputus oleh laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau;
b. melayani lintas dengan tetap dan teratur berdasarkan jadwal yang ditetapkan;
c. berfungsi sebagai jembatan bergerak;
d. hubungan antara dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan terminal penyeberangan, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
e. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
f. rencana tata ruang wilayah; dan
g. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intra dan antarmoda.
(2) Fungsi Angkutan Penyeberangan sebagai jembatan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pergerakan lalu lintas dan pemindahan penumpang dan kendaraan beserta muatannya dengan kapal penyeberangan.
(3) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelabuhan yang memenuhi ketentuan spesifikasi teknis dan fasilitas pelabuhan untuk Angkutan Penyeberangan.
(4) Tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa Angkutan Penyeberangan hanya mengangkut barang-barang yang melekat atau menjadi satu kesatuan dengan kendaraan pengangkutnya atau barang jinjingan yang dibawa oleh penumpang, sehingga tidak memerlukan proses bongkar muat barang dari dan ke kapal.

Pasal 8
(1) Penetapan Lintas Penyeberangan selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan:
a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
b. adanya kebutuhan angkutan (demand);
c. rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;
d. ketersediaan kapal (supply) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
e. potensi perekonomian daerah.
(2) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan spesifikasi teknis Lintas Penyeberangan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi mengenai:
a. kondisi daerah pelayaran;
b. perkiraan kapasitas lintas;
c. kemampuan pelayanan alur; dan
d. spesifikasi teknis kapal dan pelabuhan.
(3) Penetapan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pelayanan Angkutan Penyeberangan

Pasal 9
(1) Pelayanan Angkutan Penyeberangan wajib memenuhi persyaratan:
a. dilakukan hanya oleh badan usaha angkutan penyeberangan;
b. melayani lintas penyeberangan yang ditetapkan;
c. dilayani oleh kapal yang dipergunakan untuk melayani lintas angkutan penyeberangan; dan
d. dioperasikan sesuai sistem dan prosedur pelayanan dengan jadwal tetap dan teratur.
(2) Kapal yang diperuntukkan melayani Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus berbendera Indonesia dan diawaki oleh Warga Negara Indonesia.
(3) Angkutan Penyeberangan yang dilakukan antara 2 (dua) negara hanya dapat dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal berbendera negara tetangga yang bersangkutan.
(4) Sistem dan prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 10
Setiap kapal yang melayani Angkutan Penyeberangan wajib:
a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 11
Dalam pengoperasian kapal untuk pelayanan Angkutan Penyeberangan, awak kapal yang bertugas harus:
a. memiliki sertifikat kompetensi;
b. memakai pakaian seragam yang dilengkapi dengan identitas perusahaan;
c. memakai kartu tanda pengenal awak kapal;
d. tidak mengkonsumsi/menggunakan minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain yang dapat mempengaruhi pelayanan dan keselamatan pelayaran; dan
e. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian awak kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis

Pasal 12
(1) Angkutan Penyeberangan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota.
(2) Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayanan perintis dan penugasan.

Pasal 13
Kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan untuk:
a. menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan
c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana angkutan penyeberangan.

Pasal 14
(1) Kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Angkutan Penyeberangan.
(2) Kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
a. belum dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau atau angkutan penyeberangan yang beroperasi secara tetap dan teratur;
b. secara komersial belum menguntungkan;
c. tingkat pendapatan perkapita penduduknya masih rendah;
d. dilayani oleh perusahaan angkutan yang memiliki surat izin usaha angkutan penyeberangan dan surat persetujuan pengoperasian kapal; dan
e. faktor muatan rata-rata kapal kurang dari 60% (enam puluh per seratus) per tahun.

Pasal 15
(1) Kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan subsidi.
(2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan Angkutan Penyeberangan atas dasar penugasan oleh Pemerintah/pemerintah daerah yang sebagian biaya atau sepenuhnya dibebankan pada anggaran pemerintah baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Bagian Keempat
Tarif

Pasal 16
(1) Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kendaraan beserta muatannya.
(2) Tarif angkutan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan.
(3) Penggolongan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri berdasarkan ruang yang digunakan.

Pasal 17
(1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas tarif pelayanan kelas ekonomi dan tarif pelayanan kelas non-ekonomi.
(2) Struktur tarif pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tarif dasar dan jarak.
(3) Struktur tarif pelayanan kelas non-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tarif dasar, jarak, dan pelayanan tambahan.

Pasal 18
(1) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), formula perhitungannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(2) Tarif angkutan penumpang kelas non-ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa berdasarkan tarif dasar, jarak dan pelayanan tambahan.

Pasal 19
Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya ditetapkan oleh:
a. Menteri, untuk angkutan lintas penyeberangan antarnegara dan/atau antar provinsi;
b. Gubernur, untuk angkutan lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi; atau
c. Bupati/Walikota, untuk angkutan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota;

Pasal 20
Pemberlakuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus disosialisasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tarif diundangkan.

Pasal 21
Monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan tarif dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima
Penempatan Kapal

Pasal 22
Penempatan kapal pada setiap Lintas Penyeberangan harus sesuai dengan spesifikasi teknis lintas dan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan.

Pasal 23
(1) Penempatan jumlah kapal pada setiap Lintas Penyeberangan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.
(2) Penambahan kapasitas angkut pada setiap Lintas Penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. faktor muat rata-rata kapal pada lintas penyeberangan mencapai paling sedikit 65% (enam puluh lima per seratus) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
b. kapal yang ditempatkan tidak dapat memenuhi jumlah muatan yang ada;
c. jumlah kapal yang beroperasi kurang dari jumlah kapal yang diizinkan melayani lintas yang bersangkutan;
d. kapasitas prasarana dan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan yang tersedia;
e. tingkat kemampuan pelayanan alur; dan/atau
f. belum optimalnya frekuensi pelayanan kapal yang ditempatkan.
(3) Dalam hal frekuensi pelayanan kapal yang ditempatkan sudah optimal dan masih terdapat kekurangan pelayanan, maka dapat dilakukan:
a. penambahan jumlah kapal; atau
b. penggantian kapal dengan ukuran yang lebih besar.
(4) Penambahan kapasitas angkut pada setiap Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan faktor muat rata-rata paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) per tahun dengan tidak menambah waktu sandar dan waktu layar dari masing-masing kapal.

Pasal 24
(1) Dalam rangka pengembangan atau pengisian Lintas Penyeberangan yang membutuhkan penambahan atau penempatan kapal dilakukan berdasarkan pertimbangan:
a. jumlah trip per hari dan jumlah kapal yang diizinkan melayani lintas yang ditetapkan;
b. jumlah kapasitas kapal rata-rata tersedia;
c. jumlah kapasitas kapal rata-rata terpakai;
d. faktor muat;
e. fasilitas prasarana pelabuhan yang tersedia dan/atau;
f. tingkat kemampuan pelayanan alur.
(2) Penambahan atau penempatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan:
a. Direktur Jenderal, untuk lintas antarnegara dan lintas antarprovinsi;
b. Gubernur, untuk lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi; atau
c. Bupati/Walikota, untuk lintas dalam kabupaten/kota.

Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB III
PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 26
(1) Untuk melakukan Usaha Angkutan Penyeberangan wajib memiliki Izin Usaha Angkutan Penyeberangan.
(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Badan Usaha yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha.
(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk cabang/perwakilan Badan Usaha yang bersangkutan di seluruh Indonesia.

Pasal 27
Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan kepada Badan Usaha yang memenuhi persyaratan:
a. memiliki akta pendirian perusahaan;
b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
c. memiliki penanggung jawab;
d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
e. pernyataan tertulis sanggup memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;
f. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga; dan
g. memiliki tenaga ahli dalam pengelolaan usaha angkutan penyeberangan.

Pasal 28
(1) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan Penyeberangan, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada:
a. Gubernur, untuk badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
b. Bupati/Walikota, sesuai dengan domisili badan usaha.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(4) Berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
(5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah permohonan dilengkapi.
(6) Berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) telah terpenuhi, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Izin Usaha Angkutan Penyeberangan.

Pasal 29
Izin Usaha Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dinyatakan tidak berlaku apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan, tidak melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 30
Bentuk permohonan izin usaha angkutan, bentuk penolakan permohonan izin usaha angkutan, dan bentuk izin usaha angkutan sebagaimana tercantum dalam contoh 1, contoh 2, dan contoh 3 Lampiran Peraturan ini.

Pasal 31
(1) Untuk mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan, wajib memiliki Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan.
(2) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. surat izin usaha angkutan penyeberangan;
b. persetujuan prinsip pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal;
c. surat dan dokumen kapal yang akan dioperasikan yang membuktikan kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;
d. lintas yang dilayani;
e. spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan;
f. bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta); dan
g. proposal bisnis, yang paling sedikit memuat:
1) potensi jumlah permintaan angkutan (demand) dan target yang akan diraih sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
2) manajemen sumber daya manusia;
3) manajemen pengoperasian kapal.
(3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
a. Direktur Jenderal, untuk kapal yang melayani penyeberangan antarprovinsi dan/atau antarnegara;
b. Gubernur, untuk kapal yang melayani penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi; atau
c. Bupati/Walikota, untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam kabupaten/kota.

Pasal 32
(1) Untuk memperoleh persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Badan Usaha Angkutan Penyeberangan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 33
(1) Badan Usaha Angkutan Penyeberangan yang mengajukan permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, diberikan persetujuan prinsip pengadaan kapal Angkutan Penyeberangan.
(2) Persetujuan prinsip pengadaan kapal Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.
(3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan Angkutan Penyeberangan tidak mengadakan kapal yang memenuhi persyaratan spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan, maka persetujuan prinsip pengadaan kapal Angkutan Penyeberangan tidak berlaku.

Pasal 34
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian aspek teknis dan aspek hukum atas persyaratan permohonan persetujuan pengoperasian kapal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
(2) Dalam hal hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menolak dan mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
(3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali dengan permohonan baru, setelah pemohon melengkapi persyaratan.
(4) Dalam hal hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan.
(5) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 35
Bentuk permohonan, penolakan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan sebagaimana tercantum dalam contoh 4, contoh 5, dan contoh 6 Lampiran Peraturan ini.

Pasal 36
(1) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan diberikan pada 1 (satu) kapal hanya untuk melayani 1 (satu) Lintas Penyeberangan.
(2) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pelayanan angkutan perintis dapat diberikan lebih dari 1 (satu) lintas apabila merupakan satu rangkaian.

BAB IV
KEWAJIBAN PERUSAHAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Pasal 37
Perusahaan Angkutan Penyeberangan yang telah memperoleh persetujuan pengoperasian wajib:
a. mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian yang dimiliki;
b. mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;
c. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal;
d. mengasuransikan kapal, penumpang, dan kendaraan beserta muatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;
f. mentaati ketentuan wajib angkut kiriman pos universal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya, seperti contoh 7 Lampiran Peraturan ini;
h. melaporkan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan apabila akan melakukan perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal;
i. mengoperasikan kapal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan;
j. memelihara kebersihan dan kenyamanan kapal yang dioperasikan;
k. memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; dan
l. mempekerjakan awak kapal yang dilengkapi dengan pakaian seragam dan menggunakan tanda pengenal perusahaan.

Pasal 38
(1) Setiap awak kapal yang mengoperasikan kapal wajib mematuhi tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
(2) Tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 39
(1) Pengangkutan kendaraan beserta muatannya wajib mempertimbangkan kemampuan atau daya dukung kapal dan fasilitas pelabuhan penyeberangan.
(2) Pengangkutan kendaraan beserta muatannya yang bersifat khusus terkait dengan prosedur dan tata cara pengangkutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 40
(1) Penumpang dan kendaraan beserta muatannya wajib diberi karcis sebagai tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan.
(2) Penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang telah diberikan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam karcisnya.

Pasal 41
Dalam hal perusahaan Angkutan Penyeberangan tidak dapat melayani sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, harus melaporkan secara tertulis beserta alasannya kepada Otoritas Pelabuhan Penyeberangan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan setempat.

Pasal 42
Perusahaan Angkutan Penyeberangan yang telah mendapat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan wajib membuat laporan kedatangan dan keberangkatan kapal kepada:
a. Kepala Otoritas Pelabuhan di pelabuhan pemberangkatan maupun pelabuhan tujuan, untuk pelabuhan penyeberangan yang diusahakan secara komersial; atau
b. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan pemberangkatan maupun pelabuhan tujuan, untuk pelabuhan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 43
(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menugaskan perusahaan Angkutan Penyeberangan dan/atau meminta bantuan potensi lain untuk melayani Lintas Penyeberangan dalam keadaan tertentu.
(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam;
b. kerusuhan;
c. huru hara; dan
d. kepentingan umum yang mendesak
(3) Potensi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kapal Tentara Nasional Indonesia;
b. kapal Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. kapal angkutan laut; dan
d. kapal
Search and Rescue (SAR).

Pasal 44
(1) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan dapat dicabut berdasarkan hasil evaluasi oleh pemberi persetujuan pengoperasian.
(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan penyeberangan dapat dikenakan sanksi apabila:
a. tidak mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tanpa alasan yang jelas;
b. mengoperasikan kapal dengan pencapaian trip kurang dari 85% (delapan puluh lima per seratus) dari target yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal operasi bulanan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau
c. tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan bagi pemegang persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 37, Pasal 40, dan Pasal 42.

Pasal 45
(1) Pencabutan persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
(2) Dalam hal pemegang persetujuan pengoperasian kapal tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke-3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan pengoperasian kapal.
(3) Pembekuan persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
(4) Persetujuan pengoperasian kapal dicabut apabila pemegang persetujuan pengoperasian kapal tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Pasal 46
(1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), selain dikenai sanksi pencabutan persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dikenai sanksi denda administratif paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47
Izin usaha dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:
a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
b. memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah; dan/atau
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup.

BAB V
SISTEM INFORMASI

Pasal 48
Sistem informasi Angkutan Penyeberangan merupakan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data kinerja usaha dan kinerja operasional perusahaan angkutan penyeberangan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penentuan arah kebijaksanaan dan pengembangan angkutan.

Pasal 49
(1) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diselenggarakan oleh:
a. Direktur Jenderal, untuk sistem infomasi Angkutan Penyeberangan pada tingkat nasional;
b. Gubernur, untuk sistem infomasi Angkutan Penyeberangan pada tingkat provinsi; atau
c. Bupati/Walikota, untuk sistem infomasi Angkutan Penyeberangan pada tingkat kabupaten/kota.
(2) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien, dan terpadu yang melibatkan pihak terkait dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 50
(1) Perusahaan Angkutan Penyeberangan menyampaikan laporan kinerja usaha secara berkala, sekali dalam 1 (satu) tahun kepada:
a. pemberi izin usaha sesuai dengan domisili perusahaan; dan
b. pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.
(2) Laporan kinerja usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. lintasan yang dilayani;
b. nama perusahaan/pengusaha;
c. nama dan data kapal;
d. data produksi, yang meliputi:
1) jumlah hari operasi;
2) jumlah trip yang dilayani per kapal;
3) jumlah naik dan turun penumpang per kapal;
4) jumlah naik dan turun kendaraan beserta muatannya per kapal; dan
5) load factor muatan penumpang dan kendaraan.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin usaha dan pemberi Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan melakukan evaluasi.
(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan klarifikasi dan/atau tindak lanjut, dapat dilakukan survei lapangan.
(5) Bentuk laporan kinerja usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam contoh 8 Lampiran Peraturan ini.

Pasal 51
Pemberi Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan menyediakan informasi Angkutan Penyeberangan kepada masyarakat berdasarkan laporan kinerja usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52
(1) Sistem informasi Angkutan Penyeberangan paling sedikit memuat:
a. perusahaan angkutan penyeberangan;
b. kegiatan operasional angkutan penyeberangan;
c. armada dan kapasitas ruang kapal nasional;
d. jaringan trayek angkutan penyeberangan;
e. volume muatan berdasarkan jenis muatan dan pangsa muatan kapal nasional;
f. pergerakan operasional kapal berdasarkan jenis muatan;
g. usaha dan kegiatan jasa terkait dengan angkutan penyeberangan;
h. tarif angkutan penyeberangan;
i. sumber daya manusia di bidang angkutan penyeberangan;
j. peraturan perundang-undangan di bidang angkutan penyeberangan; dan
k. pelayanan publik di bidang angkutan penyeberangan.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam sistem informasi manajemen Angkutan Penyeberangan termasuk Informasi Muatan dan Ruang Kapal.

Pasal 53
(1) Data dan informasi Angkutan Penyeberangan didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Pengelolaan sistem informasi Angkutan Penyeberangan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54
Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55
Perusahaan Angkutan Penyeberangan yang telah memiliki izin usaha dan/atau Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat terus melakukan kegiatan sampai dengan berakhirnya masa berlaku persetujuan pengoperasian tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 57
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2012
MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


lamp