Teks tidak dalam format asli.
Kembali



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.547, 2012

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:     bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;

Mengingat:   1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2010 Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan Keagamaan Kristen adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen dan mengamalkan ajaran agama Kristen.
2. Pendidikan Keagamaan Kristen formal adalah pendidikan keagamaan Kristen yang diselenggarakan di lembaga pendidikan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan menengah.
3. Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal adalah pendidikan keagamaan Kristen di luar pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok maupun perorangan.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
5. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
6. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
7. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Pasal 2
Penyelenggaraan pendidikan Keagamaan Kristen bertujuan untuk:
(1) mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen.
(2) membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 3
Pendidikan Keagamaan Kristen terdiri atas:
a. Pendidikan Keagamaan Kristen formal;dan
b. Pendidikan Keagamaan Kristen non formal.

BAB II
PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN FORMAL

Bagian Kesatu

Pasal 4
Pendidikan Keagamaan Kristen formal terdiri atas:
a. Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK);
b. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK); dan
c. Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)/Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK).

Pasal 5
(1) Satuan pendidikan SDTK terdiri atas 6 (enam) tingkat.
(2) Satuan pendidikan SMPTK terdiri atas 3 (tiga) tingkat;
(3) Satuan pendidikan SMTK/SMAK terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Bagian Kedua
Pendirian

Pasal 6
(1) Pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen formal wajib memperoleh izin dari Menteri.
(2) Pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
a. penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum;
b. memiliki struktur organisasi;
c. mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat;
d. melampirkan pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun.
(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(5) Pedoman pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Pasal 7
(1) Kurikulum SDTK, SMPTK, SMTK/SMAK terdiri atas kurikulum keagamaan Kristen dan kurikulum pendidikan umum.
(2) Kurikulum keagamaan Kristen pada SDTK, SMPTK, SMTK/SMAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Dogmatika;
b. Ilmu Pengetahuan Alkitab;
c. Sejarah Gereja/Sejarah Suci;
d. Etika;
e. Pembentukan Karakter; dan
f. Pendidikan Agama Kristen.

Pasal 8
(1) Kurikulum pendidikan umum pada SDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada SDTK paling sedikit wajib memuat mata pelajaran:
a. pendidikan kewarganegaraan;
b. bahasa Indonesia;
c. matematika;
d. ilmu pengetahuan alam; dan
e. ilmu pengetahuan sosial.
(2) Kurikulum muatan pendidikan umum pada SMPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit wajib memuat mata pelajaran:
a. pendidikan kewarganegaraan;
b. bahasa Indonesia;
c. bahasa Inggris;
d. matematika;
e. ilmu pengetahuan alam; dan
f. ilmu pengetahuan sosial.
(3) Kurikulum muatan pendidikan umum pada SMTK/SMAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit wajib memuat mata pelajaran:
a. pendidikan kewarganegaraan;
b. bahasa Indonesia;
c. bahasa Inggris;
d. matematika;
e. ilmu pengetahuan alam;
f. ilmu pengetahuan sosial;
g. seni dan budaya; dan
h. kewirausahaan.
(4) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f disusun oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen dengan berpedoman pada standar pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
(5) Mata pelajaran seni dan budaya dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan huruf h disusun oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen dengan berpedoman pada standar isi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9
(1) Proses pembelajaran pada Pendidikan Keagamaan Kristen dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
(2) Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

Bagian Keempat
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 10
(1) Pendidik pada Pendidikan Keagamaan Kristen harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Tenaga kependidikan pada Pendidikan Keagamaan Kristen terdiri atas kepala sekolah, pengawas, pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Bagian Kelima
Peserta Didik

Pasal 12
(1) Calon peserta didik pada SMPTK harus memiliki ijazah SDTK atau satuan pendidikan sederajat.
(2) Calon peserta didik pada SMTK/SMAK harus memiliki ijazah pendidikan SMPTK atau satuan pendidikan sederajat.

Pasal 13
Peserta didik yang dinyatakan lulus pada pendidikan SDTK, SMPTK dan SMTK/SMAK berhak melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi pada jenis pendidikan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Prasarana dan Sarana

Pasal 14
(1) Prasarana pendidikan yang harus dimiliki oleh Pendidikan Keagamaan Kristen paling sedikit meliputi:
a. ruang kelas;
b. ruang pendidik;
c. ruang tata usaha;
d. ruang perpustakaan; dan
e. prasarana lainnya yang diperlukan.
(2) Sarana pendidikan yang harus dimiliki oleh Pendidikan Keagamaan Kristen paling sedikit meliputi:
a. perabot/peralatan pendidikan;
b. media pendidikan;
c. buku/kitab dan sumber belajar lainnya;
d. bahan habis pakai; dan
e. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan dan Pengelolaan

Pasal 15
(1) Pembiayaan Pendidikan Keagamaan Kristen bersumber dari:
a. penyelenggara pendidikan;
b. masyarakat; dan/atau
c. sumber lain yang sah.
(2) Untuk mendirikan Pendidikan Keagamaan Kristen penyelenggara wajib memiliki sumber pembiayaan yang cukup untuk kelangsungan program pendidikan paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 16
(1) Pengelolaan Pendidikan Keagamaan Kristen dilaksanakan secara mandiri, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
(2) Pengelolaan Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan.

Bagian Kedelapan
Penilaian dan Kelulusan

Pasal 17
(1) Penilaian Pendidikan Keagamaan Kristen dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah.
(2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik.
(3) Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran.
(4) Penilaian oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
(5) Ketentuan mengenai pelaksanaan ujian nasional diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18
Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19
(1) Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta ujian nasional Pendidikan Keagamaan Kristen diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kesembilan
Akreditasi

Pasal 20
(1) Akreditasi dilakukan terhadap Pendidikan Keagamaan Kristen yang berbentuk Pendidikan Keagamaan Kristen formal.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan akreditasi independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN NONFORMAL

Pasal 21
(1) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Remaja Gereja, Pemuda Gereja, Katekisasi, dan Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sejenis lainnya.
(2) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program.
(3) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program dan memiliki sebanyak 15 (lima belas) orang peserta didik atau lebih harus mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pendidikan Keagamaan Kristen formal dan nonformal dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan Keagamaan Kristen dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2012
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN