Teks tidak dalam format asli.
Kembali



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 160, 2013
KEMENTERIAN PERTAHANAN. Perawat. PNS. Jabatan Fungsional. Angka Kredit.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2012
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT
PERAWAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk penetapan dan pengangkatan dalam jabatan fungsional Perawat Kementerian Pertahanan serta menetapkan langkah kebijakan pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan, diperlukan kebijakan dalam pelaksanaannya;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya dan Keputusan Bersttama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN Nomor 733/Menkes/SKB/VI/2002 Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Perawat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009.
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan PNS Dephan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Bersttama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN Nomor: 733/Menkes/SKB/VI/2002 Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT PERAWAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Perawat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan keperawatan.
2. Pelayanan keperawatan adalah bentuk pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup biopsikososiospiritual yang komprehensif.
3. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Perawat dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
4. Tim penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Perawat.
5.  Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat PNS Kemhan adalah Menteri Pertahanan.
6. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.

BAB II
RUMPUN JABATAN,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN INSTANSI PEMBINA
Pasal 2
(1) Jabatan fungsional Perawat termasuk dalam Rumpun Kesehatan.
(2) Satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional Perawat pada Kementerian Pertahanan adalah Pusrehab Kementerian Pertahanan.

Pasal 3
(1) Perawat berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan.
(2) Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstttatus sebagai PNS Kemhan.

Pasal 4
Perawat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan/kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang keperawatan/kesehatan.

Pasal 5
Kementerian Kesehatan merupakan Instansi Pembina jabatan fungsional Perawat.

Pasal 6
a.  membuat petunjuk pelaksanaan sesuai ketentuan jabatan fungsional masing-masing;
b.  mengusulkan Tim Penilai Instansi kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian;
c.  mengusulkan Sekretariat Tim Penilai Instansi kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian;
d.  menerima usul Penetapan Angka Kredit dari Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan untuk ditetapkan angka kreditnya;
e.  mengembalikan hasil penetapan Angka Kredit kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian; dan
f.  menetapkan Angka Kredit jabatan fungsional Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda.

BAB III
TIM PENILAI
Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Penilai
Pasal 7
(1) Tim Penilai terdiri atas:
a. Tim Penilai Pusat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.  Tim Penilai Instansi adalah Tim Penilai di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan.
(2) Tim Penilai Instansi di lingkungan Kementerian Pertahanan diusulkan oleh Kapusrehab Kemhan selaku Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Kesehatan kepada Sekjen Kemhan u.p. Karopeg Setjen Kemhan, dengan tembusan Sekjen Kemhan.
(3) Tim Penilai Instansi di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan diatur lebih lanjut oleh Mabes TNI dan Angkatan masing-masing.
(4) Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pengesahannya ditetapkan oleh:
a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan untuk Unit Organisasi Kemhan;
b. Asisten Persttonel Panglima TNI untuk Unit Organisasi Mabes TNI;
c. Asisten Persttonel Kasad untuk Unit Organisasi TNI AD;
d. Asisten Persttonel Kasal untuk Unit Organisasi TNI AL; dan
e. Asisten Persttonel Kasau untuk Unit Organisasi TNI AU;
(5) Dalam hal Tim Penilai Instansi pada Unit Organisasi Mabes TNI dan Angkatan belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dilaksanakan oleh:
a. Tim Penilai Instansi Unit Organisasi Kemhan; atau
b. Tim Penilai Pusat.

Bagian Kedua
Persttyaratan Tim Penilai
Pasal 8
Persttyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai Instansi meliputi:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Perawat yang dinilai.
b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Perawat; dan
c. dapat aktif melakukan penilaian.

Bagian Ketiga
Susunan Tim Penilai
Pasal 9
(1) Susunan Anggota Tim Penilai Instansi, terdiri atas:
a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis/Perawat;
b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
(2) Anggota penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional perawat.
(3) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Instansi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(4) Anggota Tim Penilai Instansi yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(5) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai Instansi tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Perawat, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Perawat dan dapat aktif melakukan penilaian.
(6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai Instansi kepada Pejabat yang berwenang.
(7) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Instansi Pengganti.
(8) Jumlah Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari Perawat harus lebih banyak daripada Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari pejabat lain bukan Perawat.

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Tata Kerja Tim Penilai
Pasal 10
(1) Tim Penilai Instansi di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan mempunyai tugas pokok:
a. membantu Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan;
b.  melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(2) Tata kerja Tim Penilai Instansi meliputi:
a.  menerima dan mengadministrasikan Surat Pernyataan melaksanakan tugas;
b.  meneliti persttyaratan dan bukti yang dilampirkan;
c.  melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan;
d. membuat rekomendasi jenjang pangkat dan jabatan atas kumulatif angka kredit yang dinilai dalam Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK);
e.  menandatangani BAPAK; dan
f.   mengajukan BAPAK untuk disahkan menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh pejabat yang berwenang.



Bagian Kelima
Sekretariat Tim Penilai
Pasal 11
(1) Untuk membantu Tim Penilai Instansi dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Instansi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian paling rendah Eselon IV atau setara pada masing-masing satuan kerja Koordinator Pelaksana.
(2) Sekretariat Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang pada masing-masing unit organisasi.
(3) Dalam hal Sekretariat Tim Penilai Instansi pada masing-masing unit organisasi belum dibentuk, maka tugasnya dapat dilaksanakan oleh pejabat Eselon IV di lingkungan Biro Kepegawaian Setjen Kemhan yang ditunjuk oleh Kepala Biro Kepegawaian.

Bagian Keenam
Tim Penilai Teknis
Pasal 12
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit mengesahkan Tim Penilai Teknis yang diusulkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana jabatan fungsional Perawat.
(2) Keanggotaan Tim Penilai Teknis terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Persttonel TNI yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan.
(3) Tim Penilai Teknis mempunyai tugas pokok untuk memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersttifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
(4) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
(5) Ketentuan tentang tata kerja dan masa kerja keanggotaan Tim Penilai Teknis pada masing-masing Unit Organisasi serta ketentuan lainnya yang terkait ditentukan oleh masing-masing pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Pasal 13
Unsur kegiatan Perawat yang dinilai untuk mendapatkan angka kredit terdiri atas:
a. Unsur utama:
1.  Pendidikan, meliputi:
a)  mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
b)  mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).
2.  Pelayanan keperawatan, meliputi:
a) memberikan asuhan keperawatan individu/keluarga/ kelompok masyarakat;
b) mengelola pelayanan keperawatan;
c) melaksanakan tugas jaga dan siaga; dan
d) melaksanakan tugas khusus
3.  Pengabdian pada masyarakat, meliputi:
a) melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan;
b) melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan; dan
c) melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah tertentu;
4.  Pengembangan profesi, meliputi:
a) membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang keperawatan/kesehatan;
b) mengembangkan teknologi tepat guna di bidang keperawatan;
c) menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang keperawatan/kesehatan;
d) menyusun pedoman pelaksanaan pelayanan keperawatan; dan
e) menyusun petunjuk teknis pelayanan keperawatan;
b. Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas keperawatan yang meliputi:
a) menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional perawat;
b) menjadi anggota organisasi profesi perawat;
c) menjadi anggota komite/sub komite keperawatan;
d) mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai;
e) mengikuti seminar/lokakarya dalam bidang keperawatan/ kesehatan;
f)  memperoleh piagam kehormatan;
g) peran serta dalam delegasi ilmiah dalam bidang keperawatan/ kesehatan;
h) membimbing dalam bidang keperawatan di kelas/lahan praktek;
i)  menilai/menguji di kelas/lahan praktek dalam bidang keperawatan/ kesehatan; dan
j)  memperoleh gelar sarjana lainnya.

BAB V
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Bagian Kesatu
Jenjang Jabatan
Pasal 14
(1) Jenjang jabatan perawat dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi yaitu:
a.  Tingkat Terampil, terdiri atas;
1. Perawat Pelaksana Pemula;
2. Perawat Pelaksana;
3. Perawat Pelaksana Lanjutan; dan
4. Perawat Penyelia.
b.  Tingkat Ahli, terdiri atas;
1. Perawat Pertama;
2. Perawat Muda; dan
3. Perawat Madya.
(2) Jenjang pangkat Perawat tingkat terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
a.  Perawat Pelaksana Pemula, Golongan Ruang II/a;
b.  Perawat Pelaksana, terdiri atas:
1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
c.  Perawat Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
d.  Perawat Penyelia, terdiri atas:
1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
(3) Jenjang pangkat Perawat tingkat ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
a.  Perawat Pertama, terdiri atas:
1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b;
b.  Perawat Muda, terdiri atas:
1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
c.  Perawat Madya, terdiri atas:
1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

Bagian Kedua
Jenjang Pangkat
Pasal 15
(1) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan perawat merupakan jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit kumulatif minimal tingkat terampil dan kumulatif minimal tingkat ahli yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Penetapan jenjang jabatan perawat ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MENETAPKAN ANGKA KREDIT
Pasal 16
(1) Rincian kegiatan Perawat Terampil, sebagai berikut:
a. Perawat Pelaksana Pemula, yaitu:
1. melaksanakan pengkajian data keperawatan dasar pada individu;
2. melaksanakan tindakan keperawatan dasar, kategori I;
3. melaksanakan tindakan keperawatan dasar, kategori II;
4. melaksanakan penyuluhan pada individu;
5. melaksanakan pertolongan persttalinan normal tanpa episiotomi;
6. melaksanakan tugas instrumentator/asisteren pada operasi kecil;
7. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di rumah sakit;
8. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di rumah sakit;
9. melaksanakan tugas siaga "on call" di rumah sakit;
10. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di rumah sakit Perawatan;
11. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di rumah sakit Perawatan;
12. melaksanakan tugas siaga "on call" di rumah sakit Perawatan;
13. melaksanakan tugas khusus di daerah terpencil;
14. melaksanakan tugas di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;
15. melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/kelompok/ masyarakat di daerah sulit transportasi;
16. melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/sepi pasien;
17. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan;
18. membantu dalam kegiatan kesehatan antara lain di Palang Merah Indonesia, Yayasan Kanker, Yayasan Penyandang Anak Cacat dan Olah Raga;
19. melaksanakan tugas mengamati penyakit/wabah di lapangan;
20. melaksanakan tugas supervisi bidang kesehatan;
21. melaksanakan penanggulangan penyakit wabah dengan menjadi Ketua Tim; dan
22. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim.
b. Perawat Pelaksana, yaitu:
1. melaksanakan pengkajian keperawatan pada keluarga;
2. melaksanakan analisis data sederhana untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada individu;
3. merencanakan tindakan keperawatan sederhana pada individu;
4. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori I;
5. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori II;
6. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
7. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
8. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori I;
9. melaksanakan penyuluhan kepada keluarga;
10. melaksanakan pelatihan kader;
11. membimbing kader di lapangan;
12. melaksanakan pertolongan persttalinan normal dengan episiotomi;
13. melaksanakan tugas anestesi operasi kecil;
14. melaksanakan instrumentator/asisteren pada operasi sedang;
15. melaksanakan tugas limpah;
16. melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada individu;
17. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan di rumah sakit sebagai Ketua Tim Perawatan;
18. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan di rumah sakit Pembantu sebagai penanggung jawab;
19. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan di rumah sakit sebagai penanggung jawab tugas jaga sore/malam;
20. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di rumah sakit;
21. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di rumah sakit;
22. melaksanakan tugas siaga "on call" di rumah sakit;
23. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di rumah sakit Perawatan;
24. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di rumah sakit Perawatan;
25. melaksanakan tugas siaga "on call" di rumah sakit Perawatan;
26. melaksanakan tugas di daerah terpencil;
27. melaksanakan tugas khusus di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;
28. melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/kelompok/ masyarakat di daerah sulit;
29. melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/sepi pasien;
30. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan;
31. membantu dalam kegiatan kesehatan antara lain di Palang Merah Indonesia, Yayasan Kanker, Yayasan Penyandang Anak Cacat dan Olah Raga;
32. melaksanakan tugas mengamati penyakit/wabah di lapangan;
33. melaksanakan tugas supervisi bidang kesehatan;
34. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi Ketua Tim; dan
35. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim.
c. Perawat Pelaksana Lanjutan, yaitu:
1. melaksanakan pengkajian data keperawatan pada kelompok;
2. melaksanakan analisis untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada keluarga;
3. merencanakan tindakan keperawatan sederhana pada keluarga;
4. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori I;
5. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori II;
6. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
7. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
8. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori I;
9. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori II;
10. menyusun program penyuluhan dengan metoda sederhana;
11. melaksanakan penyuluhan kesehatan pada kelompok;
12. menyusun rancangan pelatihan untuk kader;
13. melaksanakan pertolongan persttalinan dengan pertolongan khusus;
14. melaksanakan tugas anestesi operasi sedang;
15. melaksanakan instrumentator/asisteren pada operasi besar;
16. melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana keluarga;
17. menerima konsultasi evaluasi keperawatan sederhana pada individu;
18. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai pengawas keliling di rumah sakit;
19. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai Kepala Ruangan di rumah sakit;
20. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai penanggung jawab di Fasilitas kesehatan;
21. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai koordinator Fasilitas kesehatan /kesehatan ibu dan anak/Ruang Rawat Inap di Fasilitas kesehatan;
22. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di rumah sakit;
23. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di rumah sakit;
24. melaksanakan tugas siaga "on call" di rumah sakit;
25. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di fasilitas kesehatan;
26. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di fasilitas kesehatan;
27. melaksanakan tugas siaga "on call" di fasilitas kesehatan;
28. melaksanakan tugas khusus di daerah terpencil;
29. melaksanakan tugas di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;
30. melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/kelompok/ masyarakat di daerah sulit;
31. melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/sepi pasien;
32. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan;
33. membantu dalam kegiatan kesehatan antara lain di Palang Merah Indonesia, Yayasan Kanker, Yayasan Penyandang Anak Cacat dan Olah Raga;
34. melaksanakan tugas mengamati penyakit/wabah di lapangan;
35. melaksanakan tugas supervisi bidang kesehatan;
36. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi Ketua Tim; dan
37. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim.
d. Perawat Penyelia, yaitu:
1. melaksanakan pengkajian data keperawatan pada masyarakat;
2. menerima konsultasi data pengkajian keperawatan dasar;
3. melaksanakan analisis data sederhana untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada kelompok;
4. melaksanakan analisis data sederhana untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada masyarakat;
5. merencanakan tindakan keperawatan sederhana pada kelompok;
6. merencanakan tindakan keperawatan sederhana pada masyarakat;
7. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori I;
8. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori II;
9. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
10. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV
11. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori I;
12. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori II;
13. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori III;
14. melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
15. menerima konsultasi penyusunan program pelatihan kader;
16. melaksanakan tugas anestesi operasi besar;
17. melaksanakan tugas anestesi operasi khusus;
18. melaksanakan tugas instrumentator/asisteren pada operasi khusus;
19. melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada kelompok;
20. melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada masyarakat;
21. menerima konsultasi evaluasi keperawatan sederhana pada keluarga;
22. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai pengawas di rumah sakit;
23. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di rumah sakit;
24. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di rumah sakit;
25. melaksanakan tugas siaga "on call" di rumah sakit;
26. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di fasilitas kesehatan;
27. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di fasilitas kesehatan;
28. melaksanakan tugas siaga "on call" di fasilitas kesehatan:
29. melaksanakan tugas khusus di daerah terpencil;
30. melaksanakan tugas di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;
31. melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/kelompok/ masyarakat di daerah sulit;
32. melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/sepi pasien;
33. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan;
34. membantu dalam kegiatan kesehatan antara lain di Palang Merah Indonesia, Yayasan Kanker, Yayasan Penyandang Anak Cacat dan Olah Raga;
35. melaksanakan tugas mengamati penyakit/wabah di lapangan;
36. melaksanakan tugas supervisi bidang kesehatan;
37. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi Ketua Tim; dan
38. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim.
(2) Rincian kegiatan Perawat Ahli, sebagai berikut:
a. Perawat Pertama, yaitu:
1. melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan pada individu;
2. melaksanakan analisis kompleks untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada individu;
3. merencanakan tindakan keperawatan kompleks pada individu;
4. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori II;
5. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
6. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
7. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori I;
8. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori II;
9. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori III;
10. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori IV;
11. menyusun rancangan pelatihan untuk kader;
12. menerima konsultasi pertolongan persttalinan;
13. menerima konsultasi pelaksanaan tugas anestesi;
14. melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada masyarakat;
15. melakukan evaluasi keperawatan kompleks pada individu;
16. menerima konsultasi evaluasi keperawatan sederhana pada kelompok;
17. menerima konsultasi evaluasi keperawatan sederhana pada masyarakat;
18. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai Ketua Tim Perawatan di rumah sakit;
19. melaksanakanpengelolaan pelayanan keperawatan sebagai penanggung jawab rumah sakit;
20. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai koordinator rumah sakit/kesehatan ibu dan anak/Ruang Rawat Inap rumah sakit;
21. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di rumah sakit;
22. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di rumah sakit;
23. melaksanakan tugas siaga "on call" di rumah sakit;
24. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di fasilitas kesehatan;
25. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di fasilitas kesehatan;
26. melaksanakan tugas siaga "on call" di fasilitas kesehatan;
27. melaksanakan tugas khusus di daerah terpencil;
28. melaksanakan tugas khusus di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;
29. melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/kelompok/ masyarakat di daerah sulit;
30. melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/sepi pasien;
31. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan;
32. membantu dalam kegiatan kesehatan antara lain di Palang Merah Indonesia, Yayasan Kanker, Yayasan Penyandang Anak Cacat dan Olah Raga;
33. melaksanakan tugas mengamati penyakit/wabah di lapangan;
34. melaksanakan tugas supervisi bidang kesehatan;
35. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi Ketua Tim; dan
36. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim.
b. Perawat Muda, yaitu:
1. melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan pada keluarga;
2. melaksanakan analisis data kompleks untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada keluarga;
3. menerima konsultasi analisis data sederhana untuk merumuskan diagnosa keperawatan;
4. merencanakan tindakan keperawatan kompleks pada keluarga;
5. menerima konsultasi penyusunan rencana tindakan keperawatan sederhana;
6. menerima konsultasi penyusunan rencana tindakan keperawatan kompleks;
7. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
8. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
9. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori I;
10. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori II;
11. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori III;
12. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori IV;
13. menerima konsultasi tindakan keperawatan dasar;
14. menyusun program penyuluhan dengan metode kompleks;
15. melakukan penyuluhan kepada masyarakat;
16. menerima konsultasi penyusunan program pelatihan kader;
17. melaksanakan evaluasi keperawatan kompleks pada keluarga;
18. menerima konsultasi evaluasi keperawatan kompleks pada individu;
19. menerima konsultasi evaluasi keperawatan kompleks pada keluarga;
20. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai pengawas di rumah sakit;
21. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai pengawas keliling di rumah sakit;
22. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai Kepala Ruangan di rumah sakit;
23. melaksanakan tugas khusus di daerah terpencil;
24. melaksanakan tugas khusus di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;
25. melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/ kelompok/ masyarakat di daerah sulit;
26. melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/sepi pasien;
27. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam di lapangan;
28. melaksanakan tugas supervisi bidang kesehatan;
29. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi Ketua Tim; dan
30. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim.
c.Perawat Madya, yaitu:
1. melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan pada kelompok;
2. melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan pada masyarakat;
3. menerima konsultasi pengkajian lanjutan keperawatan;
4. melaksanakan analisis data kompleks untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada kelompok;
5. melaksanakan analisis data kompleks untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada masyarakat;
6. menerima konsultasi analisa data kompleks untuk merumuskan diagnosa keperawatan;
7. merencanakan tindakan keperawatan kompleks pada kelompok;
8. merencanakan tindakan keperawatan kompleks pada masyarakat;
9. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori II;
10. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
11. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
12. menerima konsultasi tindakan keperawatan kompleks;
13. melaksanakan evaluasi keperawatan kompleks pada kelompok;
14. melaksanakan evaluasi keperawatan kompleks pada masyarakat;
15. menerima konsultasi evaluasi keperawatan kompleks pada kelompok;
16. menerima konsultasi evaluasi keperawatan kompleks pada masyarakat;
17. melaksanakan tugas khusus di daerah terpencil;
18. melaksanakan tugas khusus di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;
19. melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/kelompok/ masyarakat di daerah sulit;
20. melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/sepi pasien;
21. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan;
22. membantu dalam kegiatan kesehatan antara lain di Palang Merah Indonesia, Yayasan Kanker, Yayasan Penyandang Anak Cacat dan Olah Raga;
23. melaksanakan tugas mengamati penyakit/wabah di lapangan;
24. melaksanakan tugas supervisi bidang kesehatan;
25. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi Ketua Tim; dan
26. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim.
(3) Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang pelayanan keperawatan diberikan nilai angka kredit yang terdapat di dalam Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Perawat Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Perawat Pertama sampai dengan Perawat Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang pelayanan keperawatan diberikan nilai angka kredit yang terdapat di dalam Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Perawat Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17
Dalam hal pada satuan kerja tidak terdapat perawat yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), maka Perawat lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersttebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan satuan kerja yang bersttangkutan.

Pasal 18
Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai berikut:
a. Perawat yang melaksanakan tugas perawat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh perstten) dari setiap angka kredit butir kegiatan.
b. Perawat yang melaksanakan kegiatan perawat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan.

Pasal 19
(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Perawat Terampil dan Perawat Ahli, dengan ketentuan:
a. paling rendah 80% (delapan puluh perstten) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
b. paling tinggi 20% (dua puluh perstten) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
(2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Perawat Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Perawat Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
(3) Perawat yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersttebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
(4) Perawat yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang didudukinya atau pangkat yang dimilikinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling sedikit 20% (dua puluh perstten) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan keperawatan.
(5) Perawat Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang lll/d setiap tahun diwajibkan memperoleh angka kredit paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan keperawatan.
(6) Perawat Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun diwajibkan memperoleh angka kredit paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan keperawatan.

Pasal 20
(1) Perawat yang bersttama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang keperawatan/kesehatan, maka pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
a. 60% (enam puluh perstten) bagi penulis utama; dan
b. 40% (empat puluh perstten) bagi semua penulis pembantu.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Bagian Kesatu
Penilaian Angka Kredit
Pasal 21
(1) PAK dilakukan atas perhitungan perawat yang bersttangkutan sebagai dasar Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang meliputi DUPAK Terampil dan DUPAK Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Penilaian terhadap angka kredit Perawat dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
(3) Pejabat yang berwenang di lingkungan Kemhan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan dalam membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, harus dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Pejabat yang berwenang di lingkungan Kemhan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan, dalam membuat Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan, harus dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Pejabat yang berwenang di lingkungan Kemhan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan, dalam membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, harus dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22
(1) Hasil penilaian oleh Tim Penilai Instansi adalah berupa BAPAK yang selanjutnya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kreditnya untuk ditetapkan menjadi PAK, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. asli PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN apabila yang bersttangkutan berada di daerah; dan
b.  tembusan disampaikan kepada;
1. Asperstt yang bersttangkutan bagi PNS di Mabes TNI atau Angkatan;
2. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan;
3. Pimpinan Satuan Kerja yang bersttangkutan;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersttangkutan; dan
5. Perawat yang bersttangkutan.

Bagian Kedua
Penetapan Angka Kredit
Pasal 23
(1) Setiap usul penetapan angka kredit Perawat harus dinilai secara saksama dan objektif oleh Tim Penilai.
(2) PAK jabatan fungsional Perawat ditetapkan berdasarkan penilaian DUPAK oleh Tim Penilai.
(3) Setiap usul penetapan angka kredit Perawat, antara lain dilampiri:
a. surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan keperawatan serta bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelayanan keperawatan dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
e. salinan atau fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan/atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
(4) PAK untuk kenaikan pangkat oleh pejabat yang berwenang, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:
a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun sebelumnya; dan
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Maret tahun berjalan.
(5) Dalam hal pejabat yang berwenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, maka PAK didelegasikan kepada pejabat yang setingkat secara fungsional bertanggung jawab di bidang kesehatan.
(6) Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersttangkutan.
(7) Untuk kelancaran pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit, setiap Perawat diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

Pasal 24
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Perawat yaitu:
a.  Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Madya; dan
b. Pimpinan Instansi paling rendah pejabat eselon II yang ditunjuk atau Pimpinan Satuan Kerja Koordinator Pelaksana pada masing masing Unit Organisasi Kemhan dan TNI bagi Perawat Pelaksana Pemula golongan ruang II/a sampai dengan Perawat Penyelia golongan ruang III/d dan Perawat Pertama golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Muda III/d.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan.
(3) Dalam hal Satuan Kerja Koordinator pelaksana pada Mabes TNI dan Angkatan belum ditetapkan, maka penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditetapkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Unit Organisasi Kemhan.

Pasal 25
(1) Usul penetapan angka kredit jabatan fungsional Perawat di lingkungan Kemhan diajukan oleh :
a. Sekjen Kemhan atau pejabat eselon II yang ditunjuk mengusulkan kepada Menteri Kesehatan u.p. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk Perawat Madya; dan
b. Pejabat eselon I atau eselon II di lingkungan Kemhan dan TNI mengusulkan kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian untuk Perawat Pelaksana Pemula golongan ruang II/a sampai dengan Perawat Penyelia golongan ruang III/d dan Perawat Pertama golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Muda III/d;
c. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan atau pejabat eselon III yang ditunjuk mengusulkan kepada Kapusrehab Kemhan selaku koordinator pelaksana Jabatan Fungsional Kesehatan Kemhan untuk angka kredit Perawat Pelaksana Pemula golongan ruang II/a sampai dengan Perawat Penyelia golongan ruang III/d dan Perawat Pertama golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Muda III/d.
(2) Mekanisme pengusulan angka kredit jabatan fungsional Perawat di lingkungan TNI diatur lebih lanjut oleh Mabes TNI dan Angkatan masing-masing.

Pasal 26
(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Perawat yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penilaian
Pasal 27
Mekanisme Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. bagi Perawat:
1. mengumpulkan dan menggandakan berkas kegiatan yang telah dilakukan;
2. mencatat dalam buku kegiatan harian yang telah dilakukan dan diketahui oleh atasan langsung setiap minggu sekali; dan
3. mengajukan usul penetapan angka kredit kepada pimpinan satuan kerja masing-masing.
b. bagi pimpinan satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk:
1.  menerima usul PAK dari pejabat fungsional di lingkungannya;
2. meneliti bahwa usul PAK yang bersttangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi untuk:
a) Perawat Terampil dapat dilihat dalam DUPAK Perawat Terampil; dan
b) Perawat Ahli dapat dilihat dalam DUPAK Perawat Ahli.
3.  setiap usul PAK Perawat Terampil dan Perawat Ahli harus dilampiri dengan:
a)  surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan serta bukti fisiknya;
b)  surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya;
c)  surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Perawat; dan
d) salinan atau fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan/atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
c. bagi Sekretariat Tim Penilai:
1.  membantu Tim Penilai dalam verifikasi DUPAK;
2. menerima DUPAK yang diajukan oleh Satker dengan cara menandatangani tanda terima berkas Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang diterima;
3.  memeriksa kelengkapan DUPAK dari masing-masing Perawat yang dikirim oleh Satker;
4.  sekretariat berkewajiban mempersttiapkan persttidangan Tim Penilai termasuk ruang Rapat, ATK, Konsumsi; dan
5. sekretariat berkewajiban untuk mengisi DUPAK dalam lajur 8 sesuai dengan hasil sidang dan menjumlahkan hasilnya pada lajur 9 di akhir halaman DUPAK.
d. bagi Tim Penilai;
1.  meneliti persttyaratan PAK dan bukti yang dilampirkan;
2.  melakukan sidang penilaian angka kredit terhadap Perawat yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi;
3.  memutuskan hasil sidang penilaian angka kredit dan menandatangani BAPAK; dan
4. menyampaikan BAPAK kepada pejabat yang berwenang menetapkan dan mengesahkannya menjadi PAK yang bersangkutan.

BAB VIII
PENGANGKATAN PERTAMA
Pasal 28
(1) Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan PNS Kemhan dalam dan dari Jabatan Perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional Perawat:
a. PNS Kemhan yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Perawat Terampil, harus memenuhi syarat sebagai berikut;
1.  berijazah paling rendah pendidikan keperawatan;
2.  pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a; dan
3. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
b. PNS Kemhan yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Perawat Ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1.  berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV keperawatan;
2.  pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a; dan
3. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
(3) Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Perawat, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Penetapan jenjang jabatan fungsional Perawat ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh.

Pasal 29
(1) Pengangkatan PNS Kemhan ke dalam jabatan Perawat dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan PNS Kemhan dari jabatan lain ke dalam jabatan Perawat dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Perawat ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
PEMBERHENTIAN, DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN
Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara
Pasal 30
(1) Perawat Pelaksana Pemula golongan ruang II/a sampai dengan Perawat Penyelia golongan ruang III/d dan Perawat Pertama golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Madya golongan ruang IVb dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
(2) Dalam hal Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kewajiban untuk mengumpulkan angka kredit, maka Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan memberikan surat peringatan kepada yang bersttangkutan, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah:
a. 10 (sepuluh) angka kredit bagi Perawat Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
b. 20 (dua puluh) angka kredit bagi Perawat Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
(4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perawat dibebaskan sementara pula dari jabatannya apabila :
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
b. diberhentikan sementara dari jabatan Pegawai Negeri Sipil;
c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Perawat;
d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persttalinan keempat dan seterusnya; dan
e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
(5) Untuk pembebasan sementara dari jabatan Perawat ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali
Pasal 31
(1) Perawat yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Perawat.
(2) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan keperawatan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Perawat setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Ketiga
Pemberhentian dari jabatan
Pasal 32
(1) Perawat diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

Bagian Keempat
Perpindahan Jabatan
Pasal 33
(1) Pengangkatan PNS Kemhan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Perawat atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana berikut:
a. untuk dapat diangkat dalam jabatan Perawat, seorang PNS Kemhan harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
b. disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana tersttebut pada ayat (1) huruf a, pengangkatan Perawat didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
c. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kedalam Perawat Terampil atau Perawat Ahli dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan Pasal 29.
2. memiliki pengalaman (pernah bertugas) dalam kegiatan pelayanan keperawatan paling sedikit 1 (satu) tahun pada sarana kesehatan.
3.  usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dalam jabatan terakhir yang didudukinya.
4.  telah mengikuti masa adaptasi/orientasi tugas Perawat pada sarana kesehatan paling sedikit selama 6 (enam) bulan.
5. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Perawat ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang.
(3) Bagi Perawat yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan fungsional Perawat yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah 1 (satu) tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersttebut.

BAB X
PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN
Pasal 34
(1) Tunjangan jabatan fungsional Perawat dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersttangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
(2) Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal satu, tunjangan jabatan fungsional Perawat dibayarkan pada bulan yang bersttangkutan/bulan berjalan.
(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, tunjangan jabatan fungsional dibayarkan mulai bulan itu juga.
(4) Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan disampaikan kepada Pejabat Perbendaharaan dan Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tembusannya kepada:
a. Menteri u.p. Sekretaris Jenderal Kemhan;
b. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
c. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan;
d. Pejabat lain yang terkait;
e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersttangkutan; dan
f.  PNS Kemhan yang bersttangkutan.

BAB XI
ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN
Pasal 35

(1) Anggaran penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional Perawat di lingkungan Kementerian Pertahanan diajukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya indeks anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh Pejabat yang berwenang di bidang anggaran.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36
Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karir keperawatan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37
Perawat Terampil dapat dipindahkan/diangkat menjadi Perawat Ahli, apabila yang bersttangkutan memiliki ijazah Sarjana/Diploma IV Keperawatan.

Pasal 38
(1) Dalam keadaan darurat dimana Bidan atau Dokter tidak ada dan pasien memerlukan pertolongan persttalinan, maka Perawat dapat melakukan tindakan persttalinan dan memperoleh angka kredit.
(2) Besarnya angka kredit yang diperoleh perawat dari setiap butir kegiatan tindakan persttalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% (dua puluh lima perstten) dari angka kredit setiap butir kegiatan jabatan Bidan.
(3) Angka kredit kumulatif tindakan persttalinan yang dilakukan Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperhitungkan paling banyak 25% (dua puluh lima perstten) dari angka kredit yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan/pangkat perawat setingkat lebih tinggi dengan ketentuan apabila terdapat kelebihan angka kredit yang berasal dari tindakan persttalinan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN