Teks tidak dalam format asli.
Kembali



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.376, 2013
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Pembimbing Kesehatan Kerja. Jabatan Fungsional. Angka Kreditnya.


PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:  a.  bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan kerja, perlu ditetapkan jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7.  Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8.  Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9.  Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100);
14.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
15.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
16.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
>KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.  Jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2.  Pembimbing Kesehatan Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja.
3.  Pembimbingan kesehatan kerja adalah upaya untuk memberikan bimbingan kesehatan pada pekerja dan tempat kerja meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja.
4.  Upaya kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk pekerjaan yang meliputi kegiatan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit pengendalian faktor resiko, pertolongan pertama pada penyakit dan kecelakaan akibat kerja serta pemulihan kesehatan pekerja.
5.  Kesehatan kerja adalah keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap pekerja dapat bekerja produktif secara sosial ekonomi tanpa membahayakan diri sendiri, teman sekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
6.  Unit organisasi lingkup kesehatan kerja adalah tempat untuk memberikan bimbingan upaya kesehatan kerja, meliputi kantor kementerian/lembaga, kantor pemerintah provinsi, kantor pemerintah kabupaten/kota, rumah sakit, balai/loka, kantor kesehatan pelabuhan, puskesmas, politeknik kesehatan dan atau unit kesehatan kerja lainnya.
7.  Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
8.  Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pembimbing Kesehatan Kerja.
9.  Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pembimbing Kesehatan Kerja dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
10.Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang upaya kesehatan kerja dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
11.Penghargaan/tanda jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya.
12.Organisasi profesi adalah Organisasi profesi Pembimbing Kesehatan Kerja yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan etika profesi di bidang kesehatan kerja.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
Pasal 2
Jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3
(1)  Pembimbing Kesehatan Kerja berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kesehatan kerja pada unit organisasi lingkup kesehatan kerja pada instansi pemerintah.
(2)  Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4
Tugas pokok Pembimbing Kesehatan Kerja adalah melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
Pasal 5
(1)  Instansi Pembina jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah Kementerian Kesehatan.
(2)  Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pembinaan, antara lain:
a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
b. menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
e. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
f. mensosialisasikan jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja serta petunjuk pelaksanaannya;
g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pembimbing Kesehatan Kerja;
k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pembimbing Kesehatan Kerja; dan
l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG
Pasal 6
(1)  Jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja merupakan jabatan fungsional tingkat ahli.
(2)  Jenjang jabatan Pembimbing Kesehatan Kerja dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
a. Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama;
b. Pembimbing Kesehatan Kerja Muda; dan
c. Pembimbing Kesehatan Kerja Madya.
(3)  Jenjang pangkat, golongan ruang Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
a.  Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama:
1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b.  Pembimbing Kesehatan Kerja Muda:
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Pembimbing Kesehatan Kerja Madya:
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
(4)  Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
(5)  Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(6)  Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Pasal 7
Unsur dan sub unsur kegiatan Pembimbing Kesehatan Kerja yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:
a.  Pendidikan, meliputi:
1.  Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
2.  Pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional di bidang upaya kesehatan kerja dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3.  Diklat prajabatan.
b. Upaya kesehatan kerja, meliputi:
1. Persiapan upaya kesehatan kerja;
2. Pelaksanaan upaya kesehatan kerja; dan
3. Monitoring dan evaluasi upaya kesehatan kerja.
c. Pengembangan profesi, meliputi:
1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang upaya kesehatan kerja;
2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang upaya kesehatan kerja; dan
3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang upaya kesehatan kerja.
d. Penunjang tugas Pembimbing Kesehatan Kerja, meliputi:
1. Pengajar/pelatih/penyuluh/pembimbing di bidang upaya kesehatan kerja pada unit organisasi pemerintah;
2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi/pelatihan di bidang upaya kesehatan kerja;
3. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
4. Keanggotaan dalam organisasi profesi Pembimbing Kesehatan Kerja;
5. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT
Pasal 8
(1) Rincian kegiatan Pembimbing Kesehatan Kerja sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
a. Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama, yaitu:
1. Mengumpulkan data sekunder tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan jumlah kelompok pekerja informal;
2. Mengumpulkan data sekunder tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan jumlah tempat kerja formal;
3. Mengumpulkan data sekunder tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan kebijakan internal di fasilitas kesehatan;
4. Mengumpulkan data sekunder tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan jumlah pekerja berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan pekerja;
5. Melakukan pemetaan di wilayah kerja yang meliputi kelompok pekerja, jenis usaha/bidang kegiatan dan lokasi tempat kerja;
6. Menyusun perencanaan 5 (lima) tahunan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja, sebagai anggota;
7. Menyusun perencanaan tahunan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja, sebagai anggota;
8. Membuat kerangka acuan dalam rangka perencanaan triwulanan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja;
9. Mempersiapkan rencana triwulanan dalam rangka perencanaan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja;
10. Merumuskan output kegiatan rencana bulanan dalam rangka perencanaan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja, sebagai anggota;
11. Menyusun perencanaan program upaya kesehatan kerja di wilayah kerja, sebagai anggota;
12. Mengenalkan cara identifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja;
13. Mengenalkan potensi bahaya di lingkungan kerja;
14. Melakukan pengamatan lingkungan kerja secara sederhana;
15. Melakukan survey jalan lintas di kelompok pekerja dengan menggunakan kuesioner dan/ atau lembar tilik, sebagai anggota;
16. Memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program lingkungan kerja;
17. Menyusun saran/rekomendasi kepada pemberi kerja/pengusaha/pengurus untuk melakukan pengukuran;
18. Memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program pengendalian kecelakaan kerja;
19. Menyusun saran/rekomendasi kepada pemberi kerja/pengusaha/pengurus untuk melakukan pengendalian kecelakaan kerja;
20. Mengumpulkan literatur cetak dan elektronik mengenai upaya perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja;
21. Mengenalkan pentingnya minum air yang cukup selama bekerja untuk menghindari dehidrasi dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat;
22. Mengenalkan budaya cuci tangan untuk menghindari bahan-bahan lingkungan kerja yang menempel di tangan ikut termakan dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat;
23. Mengenalkan penggunaan baju kerja yang berbeda dengan baju yang digunakan di luar tempat kerja dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat;
24. Mengenalkan peregangan untuk menghindari kelelahan selama bekerja dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat;
25. Mengenalkan pentingnya makan sebelum bekerja dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat;
26. Mengenalkan pentingnya tidak membawa pulang baju kerja dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat;
27. Mengenalkan pentingnya mandi setelah bekerja dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat;
28. Memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja;
29. Menyusun saran/rekomendasi kepada pemberi kerja/pengusaha/pengurus untuk program PHBS ditempat kerja;
30. Mengumpulkan literatur tentang kecukupan gizi pada kelompok pekerja;
31. Mengenalkan status gizi pekerja;
32. Mengenalkan kecukupan gizi pada kelompok pekerja berdasarkan jenis pekerjaan, jenis kelamin, dan usia;
33. Mengidentifikasi masalah gizi pekerja;
34. Memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan gizi pekerja;
35. Menyusun saran/rekomendasi kepada pemberi kerja/ pengusaha/pengurus untuk program gizi pekerja;
36. Mengumpulkan literatur dalam rangka mengenalkan berbagai Alat Pelindung Diri (APD);
37. Mengidentifikasi sasaran (population at risk) dalam rangka mengenalkan berbagai APD;
38. Menyusun rekomendasi kepada pengusaha/ pemberi kerja/pengurus dalam penentuan APD yang sesuai dengan potensi bahaya pada kelompok pekerja;
39. Mengenalkan cara mengangkat dan mengangkut yang benar secara ergonomi;
40. Mengumpulkan literatur dalam rangka pengenalan ergonomi;
41. Menentukan media yang digunakan dalam rangka pengenalan ergonomi;
42. Memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program ergonomi;
43. Menyusun rekomendasi kepada pengusaha/ pemberi kerja/pengurus dalam program ergonomi;
44. Mengumpulkan literatur dalam rangka mengenalkan cara pertolongan pertama pada kecelakaan pada kelompok pekerja/pengelola tempat kerja;
45. Mengidentifikasi sasaran (population at risk) dalam rangka mengenalkan cara pertolongan pertama pada kecelakaan pada kelompok pekerja/pengelola tempat kerja;
46. Mengenalkan cara pertolongan pertama pada kecelakaan pada kelompok pekerja;
47. Mengumpulkan data medis dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;
48. Menganalisis data medis deskriptif dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;
49. Mengumpulkan data lingkungan kerja dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;
50. Menganalisis data deskriptif lingkungan kerja dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;
51. Mengumpulkan data monitoring biologi dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;
52. Menganalisis data deskriptif monitoring biologi dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;
53. Melakukan toolbox meeting/safety talk;
54. Melakukan safety patrol/safety inspection;
55. Mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan Bahan Beracun Berbahaya (B3);
56. Mengumpulkan bahan kebijakan dan/atau pedoman, prosedur, instruksi kerja, penyediaan, pengangkutan, penyimpanan, penanggulangan kontaminasi B3, tanggap darurat B3;
57. Mengidentifikasi sasaran (population at risk) dalam rangka penanggulangan bahan beracun berbahaya;
58. Mengenalkan rambu-rambu keselamatan (global harmonize standard, safety data sheet) tentang B3;
59. Melakukan identifikasi B3 dan/atau barang berbahaya;
60. Menginventarisasi daftar B3 yang digunakan;
61. Mengevaluasi hasil pelaksanaan simulasi tanggap darurat B3;
62. Melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi pemantauan B3;
63. Menginventarisasi/mengelompokkan tempat yang berisiko dan berbahaya serta membuat denahnya;
64. Memantau kesiapan sarana dan prasarana tanggap darurat di fasilitas kesehatan;
65. Mengusulkan rambu-rambu keselamatan/ tanggap darurat di fasilitas kesehatan;
66. Melakukan pemantauan keselamatan kebakaran di fasilitas kebakaran dengan mengidentifikasi sarana proteksi kebakaran;
67. Melakukan pemantauan keselamatan kebakaran di fasilitas kebakaran dengan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
68. Menyiapkan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
69. Melakukan persiapan simulasi penanggulangan kebakaran;
70. Melaksanakan pemberdayaan kesehatan masyarakat pekerja dan kemitraan melalui pemberdayaan kesehatan pekerja sektor informal dengan cara memfasilitasi persiapan kemitraan lintas sektor untuk pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) di tingkat Desa;
71. Melaksanakan pengisian formulir dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan survei mawas diri pada kelompok pekerja informal di wilayah kerja;
72. Melaksanakan pengolahan data dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan survei mawas diri pada kelompok pekerja informal di wilayah kerja;
73. Melakukan pembinaan kelompok pekerja dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan survei mawas diri pada kelompok pekerja informal di wilayah kerja;
74. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah masyarakat desa bersama dengan lintas sektoral pada kelompok pekerja informal di wilayah kerja dalam rangka pembentukan Pos UKK;
75. Memfasilitasi pembentukan Pos UKK bersama dengan lintas sektor terkait dan kelompok pekerja;
76. Melakukan pelatihan kader Pos UKK;
77. Melakukan bimbingan dan pembinaan bidang kesehatan pada kader Pos UKK;
78. Melakukan kunjungan ke tempat kerja untuk mengetahui permasalahan kesehatan pekerja dalam rangka kemitraan dengan pengelola tempat kerja sektor formal;
79. Melakukan monitoring bulanan kesehatan kerja;
80. Melakukan monitoring triwulanan kesehatan kerja;
81. Melakukan evaluasi bulanan kesehatan kerja;
82. Melakukan evaluasi triwulanan kesehatan kerja;
83. Melakukan pencatatan hasil pelaksanaan kesehatan kerja;
84. Melakukan pelaporan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja;
85. Melakukan penyusunan laporan upaya kesehatan kerja; dan
86. Mendokumentasi data.
b. Pembimbing Kesehatan Kerja Muda, yaitu :
1. Mengumpulkan data primer tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan jumlah kelompok pekerja informal;
2. Mengumpulkan data primer tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan jumlah tempat kerja formal;
3. Mengumpulkan data primer tentang demografi kesehatan kerja mengenai kebijakan internal di fasilitas kesehatan;
4. Mengumpulkan data primer tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan jumlah pekerja berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan pekerja;
5. Melakukan pemetaan di wilayah kerja berdasarkan perkiraan faktor risiko;
6. Mengumpulkan data kegiatan di tempat kerja/penilaian risiko kesehatan kerja berdasarkan alur kerja/produksi;
7. Mengumpulkan data kegiatan di tempat kerja/ penilaian risiko kesehatan kerja berdasarkan jenis faktor risiko kesehatan kerja (hazard);
8. Mengumpulkan data kegiatan di tempat kerja/ penilaian risiko kesehatan kerja berdasarkan upaya pengendalian faktor risiko;
9. Mengumpulkan data kesehatan/data kebugaran pekerja;
10. Mengumpulkan data Penyakit Akibat Kerja (PAK);
11. Mengumpulkan data kecelakaan kerja;
12. Mengumpulkan data kecacatan;
13. Mengumpulkan data data kematian;
14. Menyusun perencanaan lima tahunan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja, sebagai sekretaris;
15. Menyusun perencanaan tahunan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja, sebagai sekretaris;
16. Menyusun perencanaan triwulanan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja dengan menganalisis data;
17. Menyusun perencanaan kegiatan bulanan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja;
18. Menyusun perencanaan jadual kegiatan bulanan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja;
19. Menyusun perencanaan bulanan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja dengan merumuskan output kegiatan, sebagai sekretaris;
20. Menyusun perencanaan program upaya kesehatan kerja di wilayah kerja, sebagai sekretaris;
21. Menyusun kerangka acuan kegiatan sebagai rencana aksi upaya kesehatan kerja;
22. Menyusun rencana anggaran biaya untuk rencana aksi upaya kesehatan kerja;
23. Menyusun rencana aksi pembinaan upaya kesehatan kerja;
24. Menyusun rencana aksi pemantauan upaya kesehatan kerja;
25. Mengenalkan dampak potensi bahaya di lingkungan kerja pada pekerja;
26. Mengenalkan tanda-tanda/gejala yang diakibatkan oleh potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja pada kelompok pekerja;
27. Melakukan pengamatan lingkungan kerja dengan melakukan survey jalan lintas di kelompok pekerja dengan menggunakan kuesioner dan/atau lembar tilik sebagai ketua;
28. Melakukan pengamatan lingkungan kerja dengan mencatat hambatan pelaksanaan program lingkungan kerja;
29. Mengenalkan potensi kecelakaan kerja yang disebabkan bahan yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja;
30. Mengenalkan potensi kecelakaan kerja yang disebabkan cara kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja;
31. Mengenalkan potensi kecelakaan kerja yang disebabkan alat kerja yang digunakan yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja;
32. Melakukan identifikasi potensi kecelakaan kerja;
33. Mencatat hambatan pelaksanaan program kecelakaan kerja;
34. Mengidentifikasi sasaran (population at risk) upaya perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat;
35. Mengenalkan bahaya rokok, alkohol, napza, bagi lingkungan kerja dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja;
36. Mengenalkan cukup tidur, istirahat dan rekreasi dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat;
37. Mengenalkan cara pengendalian emosi dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat;
38. Mencatat hambatan pelaksanaan program perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja;
39. Mengidentifikasi sasaran (population at risk) kecukupan gizi pada kelompok pekerja;
40. Menentukan metode dan media pengenalan kecukupan gizi pada kelompok pekerja;
41. Melaksanakan pengenalan kecukupan gizi pada kelompok pekerja berdasarkan kondisi khusus;
42. Melakukan pemantauan pelaksanaan program kecukupan gizi di tempat kerja;
43. Memfasilitasi penetapan kebutuhan gizi bagi pekerja;
44. Mencatat hambatan pelaksanaan kecukupan gizi pekerja;
45. Menentukan media yang digunakan sebagai APD untuk mencegah pengaruh buruk dari bahaya di lingkungan kerja;
46. Mengenalkan berbagai alat pelindung diri untuk mencegah pengaruh buruk dari bahaya di lingkungan kerja;
47. Melakukan pengecekan ketersediaan alat pelindung diri yang sesuai dari segi jenis dan jumlah pekerja ditempat tersebut;
48. Melakukan peragaan penggunaan APD;
49. Mengenalkan dan mengajak menerapkan prosedur standar precaution;
50. Melakukan pengamatan dan pemantauan pelaksanaan prosedur standar precaution;
51. Mengenalkan posisi kerja yang aman dan nyaman;
52. Mengenalkan gerakan berulang yang mengganggu kesehatan;
53. Mengenalkan posisi statis yang menganggu kesehatan;
54. Mengenalkan beban berlebih yang menganggu kesehatan;
55. Mengidentifikasi sasaran (population at risk) ergonomi;
56. Menyusun materi pengenalan ergonomi sesuai sasaran;
57. Menentukan metode yang digunakan dalam pengenalan ergonomi;
58. Melaksanakan pengenalan pengendalian gangguan ergonomi;
59. Mencatat hambatan pelaksanaan program ergonomi;
60. Menyusun materi pengenalan cara pertolongan pertama pada kecelakaan pada kelompok pekerja/pengelola tempat kerja sesuai sasaran;
61. Menentukan metode dan media yang digunakan dalam pengenalan cara pertolongan pertama pada kecelakaan pada kelompok pekerja/pengelola tempat kerja;
62. Mengenalkan cara pemilahan korban (triage) dalam pertolongan pertama pada kecelakaan pada kelompok pekerja/pengelola tempat kerja;
63. Mengenalkan cara pertolongan pertama pada penyakit pada kelompok pekerja;
64. Mengenalkan prosedur rujukan penyakit dan kecelakaan pada kelompok pekerja dalam pengenalan cara pertolongan pertama pada kecelakaan pada kelompok pekerja/pengelola tempat kerja;
65. Melakukan pengamatan keluhan kesehatan pada kelompok pekerja;
66. Memberikan rekomendasi terhadap upaya pengurangan sumber bahaya dari pekerja;
67. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan ventilasi ruang kerja;
68. Memberikan rekomendasi terhadap penerapan teknologi tepatguna sesuai dengan potensi bahaya;
69. Mengolah data rekam medis dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;
70. Menganalisis data rekam medis secara analitik dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;
71. Menyusun laporan medis dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;
72. Mengolah data lingkungan kerja dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;
73. Menganalisis data lingkungan kerja secara analitik dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;
74. Menyusun laporan lingkungan kerja dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;
75. Mengolah data monitoring biologi dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;
76. Menganalisis data secara analitik monitoring biologi dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;
77. Menyusun laporan monitoring biologi dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;
78. Melakukan bimbingan mengenai pekerjaan yang mungkin dilakukan dan sesuai dengan kondisi pekerja serta kemungkinan kesempatan atau peluang kerja yang tersedia;
79. Mempersiapkan pekerja beradaptasi pada pekerjaan semula atau jenis pekerjaan lain yang memerlukan keterampilan khusus;
80. Menentukan media yang digunakan dalam rangka mengenalkan B3;
81. Mengenalkan tentang pengertian, ruang lingkup, potensi bahaya, cara pengelolaan B3;
82. Mengenalkan tentang metode dekontaminasi dan pengendalian tumpahan bahaya B3;
83. Mengenalkan tentang penyediaan, penerimaan, pengangkutan, penyimpanan dan pembuangan B3;
84. Melaksanakan simulasi tanggap darurat bahan B3;
85. Melaksanakan pemantauan penyediaan/ pengangkutan/ penyimpanan/kontaminasi B3;
86. Memantau pengelolaan limbah medis;
87. Memantau pengelolaan limbah non medis;
88. Menyusun rencana tanggap darurat di fasilitas kesehatan;
89. Memfasilitasi organisasi/tim tanggap darurat di fasilitas kesehatan;
90. Melakukan ujicoba terhadap kesiapan petugas tanggap darurat di fasilitas kesehatan;
91. Membuat prosedur dan/atau instruksi kerja tanggap darurat pada tempat-tempat yang berisiko;
92. Memfasilitasi uji fungsi sarana proteksi kebakaran dalam rangka pemantauan keselamatan kebakaran di fasilitas kesehatan;
93. Melakukan sosialisasi pencegahan penanggulangan kebakaran;
94. Melakukan simulasi penanggulangan kebakaran;
95. Memfasilitasi persiapan kemitraan lintas sektor pembentukan Pos UKK di tingkat Kecamatan dalam rangka pemberdayaan kesehatan pekerja sektor informal;
96. Melakukan penilaian hasil survei dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan survei mawas diri pada kelompok pekerja informal di wilayah kerja dalam rangka pembentukan Pos UKK;
97. Melakukan bimbingan dan pembinaan bidang kesehatan pada pekerja di sektor informal dalam rangka pemberdayaan kesehatan pekerja sektor informal;
98. Memfasilitasi pertemuan lintas sektor dalam rangka kemitraan dengan pengelola tempat kerja sektor formal;
99. Melakukan pelatihan pada pekerja dan pengusaha tentang kesehatan kerja dalam rangka kemitraan dengan pengelola tempat kerja sektor formal;
100. Memfasilitasi/memotivasi pengusaha dalam rangka kemitraan dengan pengelola tempat kerja sektor formal;
101. Melakukan bimbingan/pembinaan di tempat kerja dalam rangka kemitraan dengan pengelola tempat kerja sektor formal;
102. Melakukan monitoring semesteran kesehatan kerja;
103. Melakukan monitoring tahunan kesehatan kerja;
104. Melakukan evaluasi semesteran kesehatan kerja;
105. Melakukan evaluasi tahunan kesehatan kerja;
106. Mempersiapkan internal audit kesehatan kerja di fasilitas kesehatan;
107. Mempersiapkan eksternal audit kesehatan kerja;
108. Menyajikan laporan upaya kesehatan kerja;
109. Menyebarluaskan informasi kesehatan kerja;
110. Melakukan investigasi kecelakaan kerja pada petugas/ pengunjung di fasilitas kesehatan;
111. Melakukan pembinaan upaya kesehatan kerja pada majikan/pengusaha/ pengurus tempat kerja; dan
112. Melakukan pembinaan upaya kesehatan kerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.
c. Pembimbing Kesehatan Kerja Madya, yaitu :
1. Mengumpulkan data tertier tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan jumlah kelompok pekerja informal;
2. Mengumpulkan data tertier tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan jumlah tempat kerja formal;
3. Mengumpulkan data tertier tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan kebijakan internal di fasilitas kesehatan;
4. Mengumpulkan data tertier tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan jumlah pekerja menurut umur, jenis kelamin, pendidikan pekerja;
5. Mengumpulkan data kegiatan di tempat kerja/penilaian risiko kesehatan kerja dalam rangka menyusun denah tempat kerja;
6. Mengumpulkan data kegiatan di tempat kerja/penilaian risiko kesehatan kerja dalam rangka menyusun hasil ukur hazard;
7. Mengumpulkan data absensi kesehatan kerja;
8. Menyusun perencanaan 5 (lima) tahunan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja, sebagai ketua;
9. Menyusun perencanaan tahunan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja, sebagai ketua;
10. Menyusun perencanaan evaluasi data triwulanan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja;
11. Menyusun perencanaan anggaran biaya bulanan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja;
12. Menyusun perencanaan output kegiatan bulanan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja, sebagai ketua;
13. Menyusun perencanaan program upaya kesehatan kerja di wilayah kerja, sebagai ketua;
14. Menyusun rencana evaluasi dalam rangka rencana aksi upaya kesehatan kerja;
15. Memfasilitasi penyusunan kebijakan tertulis dari pimpinan tertinggi dalam rangka pengembangan kebijakan K3;
16. Melakukan pembentukan/revitalisasi organisasi K3 dalam rangka pengembangan kebijakan K3;
17. Menyampaikan saran/rekomendasi kepada pemberi kerja/ pengusaha/ pengurus untuk melakukan pengukuran dalam pengamatan lingkungan kerja;
18. Menyampaikan saran/rekomendasi kepada pemberi kerja/ pengusaha/pengurus untuk melakukan pengendalian kecelakaan kerja;
19. Melakukan analisis kemampuan daya serap sasaran dalam rangka upaya perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja;
20. Menyusun materi sesuai sasaran dalam rangka upaya perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja;
21. Menentukan metode sesuai sasaran dalam rangka upaya perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja;
22. Menyampaikan saran/rekomendasi kepada pemberi kerja/ pengusaha/ pengurus untuk program PHBS di tempat kerja;
23. Mengidentifikasi kemampuan daya serap sasaran dalam rangka mengenalkan kecukupan gizi pada kelompok pekerja;
24. Menyusun materi sesuai sasaran dalam rangka mengenalkan kecukupan gizi pada kelompok pekerja;
25. Melakukan penilaian status gizi pekerja dalam rangka mengenalkan kecukupan gizi pada kelompok pekerja;
26. Menyampaikan saran/rekomendasi kepada pemberi kerja/ pengusaha/ pengurus untuk program gizi pekerja dalam rangka mengenalkan kecukupan gizi pada kelompok pekerja;
27. Melakukan analisis kesesuaian alat pelindung diri dengan faktor risiko untuk mencegah pengaruh buruk dari bahaya di lingkungan kerja;
28. Melakukan fit test alat pelindung diri untuk mencegah pengaruh buruk dari bahaya di lingkungan kerja;
29. Membuat program pemeliharaan dan perawatan alat pelindung diri untuk mencegah pengaruh buruk dari bahaya di lingkungan kerja;
30. Memotivasi pengusaha/pemberi kerja/pengurus kelompok pekerja untuk menyediakan alat pelindung diri yang sesuai dengan potensi bahaya pada kelompok pekerja yang menjadi tanggungjawabnya;
31. Melakukan pemantauan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja saat bekerja;
32. Melakukan analisis kesesuaian alat pelindung diri;
33. Menyampaikan rekomendasi kepada pengusaha/pemberi kerja/pengurus dalam penentuan APD yang sesuai dengan potensi bahaya pada kelompok pekerja;
34. Melakukan evaluasi pelaksanaan;
35. Mengenalkan postur janggal yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan berdasarkan ergonomi;
36. Mengenalkan cara merancang tempat kerja secara ergonomi;
37. Mengenalkan cara melakukan analisis dampak kesehatan akibat hazard ergonomi;
38. Menyampaikan rekomendasi kepada pengusaha/pemberi kerja/pengurus dalam program ergonomi;
39. Melakukan analisis tempat yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit pada kelompok pekerja/pengelola tempat kerja;
40. Menganalisis proses yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit pada kelompok pekerja/pengelola tempat kerja;
41. Memberikan rekomendasi bahan-bahan yang berbahaya dengan bahan yang mempunyai risiko lebih rendah;
42. Memberikan rekomendasi upaya menghilangkan bahaya terhadap pekerja;
43. Menyajikan laporan medis terkait pelaksanaan surveilans kesehatan kerja;
44. Menyebarluaskan hasil laporan medis terkait pelaksanaan surveilans kesehatan kerja;
45. Menyajikan laporan lingkungan kerja terkait pelaksanaan surveilans kesehatan kerja;
46. Menyebarluaskan hasil laporan lingkungan kerja terkait pelaksanaan surveilans kesehatan kerja;
47. Menyajikan laporan monitoring biologi terkait pelaksanaan surveilans kesehatan kerja;
48. Menyebarluaskan hasil laporan monitoring biologi terkait pelaksanaan surveilans kesehatan kerja;
49. Melakukan identifikasi sisa dari kemampuan, kecakapan, keterampilan, potensi dan motivasi pekerja yang bersangkutan dalam rangka implementasi program kembali kerja pasca sakit;
50. Menyusun saran atau rekomendasi terhadap penempatan pekerja pada pekerjaan yang sesuai dengan kondisinya berdasarkan pemeriksaan kondisi medis oleh dokter, dalam rangka implementasi program kembali kerja pasca sakit;
51. Menyampaikan saran atau rekomendasi terhadap penempatan pekerja pada pekerjaan yang sesuai dengan kondisinya berdasarkan pemeriksaan kondisi medis oleh dokter, dalam rangka implementasi program kembali kerja pasca sakit;
52. Menyusun kebijakan dan/atau pedoman, prosedur, instruksi kerja penyediaan, pengangkutan, penyimpanan, penanggulangan kontaminasi B3, dan tanggap darurat B3;
53. Menyusun rekomendasi hasil pemantauan B3;
54. Menyampaikan rekomendasi kepada manajemen hasil pemantauan B3;
55. Memantau pengelolaan limbah padat;
56. Memantau pengelolaan limbah cair;
57. Memantau pengelolaan limbah gas;
58. Membuat kebijakan dan/atau pedoman kerja tanggap darurat pada tempat-tempat yang berisiko;
59. Melakukan evaluasi simulasi dan/atau pelatihan penanggulangan kebakaran di fasilitas kesehatan;
60. Melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dengan dunia usaha dalam rangka kemitraan dengan pengelola tempat kerja sektor formal;
61. Melakukan internal audit keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas kesehatan;
62. Menjelaskan pelaksanaan audit kesehatan kerja di fasilitas kesehatan;
63. Melakukan analisis biaya atas kejadian penyakit akibat kerja dan/atau kecelakaan akibat kerja pada pekerja di fasilitas kesehatan;
64. Melakukan evaluasi audit internal dan/atau eksternal kesehatan kerja di fasilitas kesehatan;
65. Menyusun rekomendasi hasil investigasi di fasilitas kesehatan;
66. Menyampaikan rekomendasi hasil investigasi di fasilitas kesehatan.
(2)  Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama sampai dengan Pembimbing Kesehatan Kerja Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pembimbing Kesehatan Kerja diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pembimbing Kesehatan Kerja yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Pembimbing Kesehatan Kerja lain yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10
Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan, sebagai berikut:
a.  Pembimbing Kesehatan Kerja yang melaksanakan kegiatan Pembimbing Kesehatan Kerja satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
b.  Pembimbing Kesehatan Kerja yang melaksanakan kegiatan Pembimbing Kesehatan Kerja di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11
(1)  Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
a. Unsur utama; dan
b. Unsur penunjang.
(2)  Unsur utama terdiri dari:
a.Pendidikan;
b.Upaya kesehatan kerja; dan
c.Pengembangan profesi.
(3)  Unsur penunjang terdiri dari:
a. Pengajar/pelatih/penyuluh/pembimbing di bidang upaya kesehatan kerja pada unit organisasi pemerintah;
b. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi/pelatihan di bidang upaya kesehatan kerja;
c. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
d. Keanggotaan dalam organisasi profesi Pembimbing Kesehatan Kerja;
e. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
(4)  Rincian kegiatan Pembimbing Kesehatan Kerja dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12
(1)  Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pembimbing Kesehatan Kerja, untuk:
a.  Pembimbing Kesehatan Kerja dengan pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan kerja/hygiene perusahaan dan kesehatan kerja (hyperkes) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b.  Pembimbing Kesehatan Kerja dengan pendidikan Magister (S2) di bidang kesehatan kerja/hyperkes sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
c.  Pembimbing Kesehatan Kerja dengan pendidikan Doktor (S3) di bidang kesehatan kerja/hyperkes sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)  Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.  paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
b.  paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13
(1)  Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 2 (dua) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
(2)  Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pembimbing Kesehatan Kerja Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 4 (empat) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
(3)  Pembimbing Kesehatan Kerja Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 6 (enam) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
(4)  Pembimbing Kesehatan Kerja Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pembimbing Kesehatan Kerja Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 8 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
(5)  Pembimbing Kesehatan Kerja Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 10 (sepuluh) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
(6)  Pembimbing Kesehatan Kerja Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 14
(1)  Pembimbing Kesehatan Kerja yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
(2)  Pembimbing Kesehatan Kerja pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pembimbing Kesehatan Kerja.

Pasal 15
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 16
(1)  Pembimbing Kesehatan Kerja yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang upaya kesehatan kerja, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
a.  apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
b.  apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
c.  apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
(2)  Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 17
(1)  Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pembimbing Kesehatan Kerja wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
(2)  Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Pembimbing Kesehatan Kerja dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
(3)  Pembimbing Kesehatan Kerja yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI
JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA, DAN PEJABAT
YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
Pasal 18
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:
a.  Direktur Jenderal yang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan bagi Pembimbing Kesehatan Kerja Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan dan instansi selain Kementerian Kesehatan.
b.  Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan bagi Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembimbing Kesehatan Kerja Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kesehatan.
c.  Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembimbing Kesehatan Kerja Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan.
d.  Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Provinsi bagi Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembimbing Kesehatan Kerja Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
e.  Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Kabupaten/Kota bagi Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembimbing Kesehatan Kerja Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Tim Penilai
Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja
Pasal 19
Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:
a.  Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal yang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan bagi Direktur Jenderal yang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
b.  Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja unit kerja eselon II yang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan bagi pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
c.  Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja unit kerja eselon II yang membidangi kesehatan kerja instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja instansi pusat selain Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
d.  Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja unit kerja eselon II yang membidangi kesehatan kerja Provinsi bagi Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
e.  Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja unit kerja eselon II yang membidangi kesehatan kerja Kabupaten/Kota bagi Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 20
(1)  Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja terdiri dari unsur teknis yang membidangi kesehatan kerja, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja.
(2)  Susunan keanggotaan Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja, sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap anggota;
b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
(3)  Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
(4)  Sekretaris Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.
(5)  Anggota Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pembimbing Kesehatan Kerja.
(6)  Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja, harus:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pembimbing Kesehatan Kerja yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pembimbing Kesehatan Kerja; dan
c. aktif melakukan penilaian.
(7)  Apabila jumlah anggota Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi dari Pembimbing Kesehatan Kerja, maka anggota Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pembimbing Kesehatan Kerja.

Pasal 21
(1)  Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pembimbing Kesehatan Kerja dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
(2)  Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pembimbing Kesehatan Kerja dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
(3)  Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pembimbing Kesehatan Kerja dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/ Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
(4)  Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja, ditetapkan oleh:
a. Direktur Jenderal yang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Pusat;
b. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
c. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja instansi pusat selain Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Instansi;
d. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
e. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 22
(1)  Masa jabatan anggota Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2)  Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(3)  Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 23
Tata kerja tim penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku pimpinan instansi pembina.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit
Pasal 24
Usul penetapan angka kredit Pembimbing Kesehatan Kerja diajukan oleh:
a.  Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan, Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Provinsi/Kabupaten/ Kota kepada Direktur Jenderal yang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan untuk angka kredit Pembimbing Kesehatan Kerja Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan dan instansi selain Kementerian Kesehatan.
b.  Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja eselon II yang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan kepada Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan untuk angka kredit Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembimbing Kesehatan Kerja Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kesehatan.
c.  Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja eselon II yang membidangi kesehatan kerja instansi pusat selain Kementerian Kesehatan kepada Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja instansi pusat selain Kementerian Kesehatan untuk angka kredit Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembimbing Kesehatan Kerja Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan.
d.  Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja eselon II yang membidangi kesehatan kerja Provinsi kepada Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Provinsi untuk angka kredit Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembimbing Kesehatan Kerja Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
e.  Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja eselon II yang membidangi kesehatan kerja Kabupaten/Kota kepada Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Kabupaten/Kota untuk angka kredit Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembimbing Kesehatan Kerja Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 25
(1)  Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Pembimbing Kesehatan Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)  Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pembimbing Kesehatan Kerja yang bersangkutan.

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 26
Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27
(1)  Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja harus memenuhi syarat:
a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan kerja/hyperkes;
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
c. Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)  Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
(3)  Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja setelah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja.
(4)  Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam jabatan, harus mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja.
(5)  Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti dan lulus diklat dasar Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberhentikan dari jabatan Pembimbing Kesehatan Kerja.

Pasal 28
(1)  Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, sebagai berikut:
a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5);
b. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki pengalaman di bidang upaya kesehatan kerja paling kurang 2 (dua) tahun; dan
(2)  Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(3)  Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB X
KOMPETENSI
Pasal 29
(1)  Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pembimbing Kesehatan Kerja yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja.

BAB XI
FORMASI
Pasal 30
(1)  Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dilaksanakan sesuai formasi jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.  Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dilaksanakan sesuai dengan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
b.  Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dilaksanakan sesuai dengan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(2)  Penetapan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja didasarkan pada indikator, antara lain:
a. Jumlah pekerja;
b. Luas wilayah kerja; dan
c. Jumlah unit organisasi lingkup kesehatan kerja pada instansi pemerintah.
(3)  Formasi jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
a. Kementerian Kesehatan, paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang;
b. Kementerian selain Kementerian Kesehatan, paling sedikit 4 (empat) orang dan paling banyak 8 (delapan) orang;
c. Pemerintah Daerah Provinsi paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang;
e. Rumah Sakit Umum Kelas A, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang;
f. Rumah Sakit Umum Kelas B, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang;
g. Rumah Sakit Umum Kelas C, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang;
h. Rumah Sakit Umum Kelas D, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
i. Balai paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang;
j. Loka paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang;
k. Kantor Kesehatan Pelabuhan, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang;
l. Puskemas, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang; dan
m. Politeknik Kesehatan, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(4)  Formasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.

BAB XII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara
Pasal 31
(1)  Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembimbing Kesehatan Kerja Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)  Pembimbing Kesehatan Kerja Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
(3)  Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Pembimbing Kesehatan Kerja dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali
Pasal 32
(1)  Pembimbing Kesehatan Kerja yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan.
(2)  Pembimbing Kesehatan Kerja yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
(3)  Pembimbing Kesehatan Kerja yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
(4)  Pembimbing Kesehatan Kerja yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja apabila telah selesai cuti di luar tanggungan negara.
(5)  Pembimbing Kesehatan Kerja yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja apabila telah selesai menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
(6)  Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga
Pemberhentian dari Jabatan
Pasal 33
Pembimbing Kesehatan Kerja diberhentikan dari jabatannya, apabila:
a.  Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
b.  Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
c.  Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan.

Pasal 34
Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENURUNAN JABATAN
Pasal 35
(1)  Pembimbing Kesehatan Kerja yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
(2)  Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIV
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT
Pasal 36
(1)  Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang kesehatan kerja berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/ diinpassing dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan kerja/hyperkes;
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
c. mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
d. prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)  Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
(3)  Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.
(4)  Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/ inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 38
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2013
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,


AZWAR ABUBAKAR


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


AMIR SYAMSUDIN