Teks tidak dalam format asli.
Kembali



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 58, 2013
BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Tunjangan Kinerja. Pelaksanaan. Pedoman.


PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah 4 (empat) kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
6.  Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7.  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga;
10.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246);
11.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 247);
12.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 251);
13.Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SR-275/MK.02/2012, tanggal 24 Oktober 2012, tentang Persetujuan Prinsip Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan BPPT, LAN, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, BATAN, Badan POM, BKN, BKPM, BPS, LKPP, Kementerian Pertanian, BNPT, ANRI, BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional, Lemhanas, LIPI, dan Kementerian Perumahan Rakyat;
14.Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/515/XI/2012/BNN tanggal 28 November 2012 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1.  Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
2. Pegawai di lingkungan BNN adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan BNN.
3. Evaluasi jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai setiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi dalam rangka menetapkan nilai jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor-faktor jabatan.
4. Kelas jabatan (grading) adalah hubungan hierarki antara jabatan yang ada dalam sebuah satuan kerja dan instansi dimana satuan kerja itu berada.
5.  Bobot jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang dinilai sesuai dengan faktor jabatan.
6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dalam kerangka reformasi birokrasi.

Pasal 2
(1) Maksud peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai BNN.
(2) Tujuan peraturan ini adalah terwujudnya tertib administrasi dalam pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai BNN.

Pasal 3
Prinsip-prinsip dalam pembayaran Tunjangan Kinerja:
a.  adil, yaitu Tunjangan Kinerja yang diberikan sesuai antara beban pekerjaan dengan tanggung jawab yang dimiliki;
b. layak, yaitu Tunjangan Kinerja yang diberikan secara wajar sesuai kinerja dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada;
c.  transparan, yaitu pemberian Tunjangan Kinerja dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan
d.  akuntabel, yaitu pemberian Tunjangan Kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

BAB II
PEMBAYARAN TUNJANGAN
Pasal 4
(1) Kepada Pegawai yang mempunyai tugas, pekerjaan, jabatan tertentu di lingkungan BNN selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)  Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2012.
(3)  Besarnya indeks Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan (grading).

Pasal 5
(1)  Penentuan kelas jabatan di Lingkungan BNN berdasarkan atas hasil:
a. pengumpulan data dan informasi jabatan;
b. analisa jabatan;
c. evaluasi jabatan dan pembobotan; dan
d. penentuan bobot jabatan (job pricing).
(2) Besaran indeks Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas jabatan dan besaran indeks Tunjangan Kinerja ditetapkan dalam Keputusan Kepala BNN.

Pasal 6
Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 7
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai di lingkungan BNN yang:
a.  nyata-nyata tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan BNN;
b.  diberhentikan untuk sementara atau dinon-aktifkan;
c.  diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
d.  diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan BNN;
diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun;
e.  diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f.   menjalani cuti bersalin untuk anak ke-4 (empat) dan seterusnya;
g.  tidak masuk kerja selama 20 (dua puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;
h.  banding administratif kepada BNN serta tidak diizinkan masuk kerja; dan
i.   menerima gaji terusan karena meninggal dunia.

BAB III
KEWAJIBAN PEGAWAI
Pasal 8
(1) Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja maka seluruh Pegawai di lingkungan BNN wajib melaksanakan Agenda Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)  Setiap Pegawai BNN wajib membuat laporan hasil kerja setiap hari dari seluruh kegiatan yang dilakukan.
(3)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh atasan langsung.
(4)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara kumulatif dan berjenjang dilaporkan oleh atasan langsung kepada atasan yang setingkat lebih tinggi.
(5) Format laporan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB IV
PENGURANGAN TUNJANGAN
Pasal 9
(1) Pegawai BNN yang tidak mematuhi ketentuan hari dan jam kerja dilaksanakan pengurangan Tunjangan Kinerja.
(2)  Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam prosentase (%) dari Tunjangan Kinerjanya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hari dan jam kerja pegawai BNN sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata Tertib Kerja Pegawai Badan Narkotika Nasional.

Pasal 10
(1) Pembayaran dan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan memperhitungkan ketidakhadiran dan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)  Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pegawai:
a. terlambat masuk kerja;
b. pulang sebelum waktunya;
c. tidak masuk kerja;
d. cuti sakit yang tidak dirawat inap kecuali Pegawai yang menjalani rawat jalan setelah menjalani rawat inap; dan
e. dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 11
(1) Pegawai yang terlambat masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).
(2) Pegawai yang terlambat masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya pada hari yang sama, dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga perseratus).
(3) Penghitungan jumlah waktu keterlambatan dan pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan konversi 8 (delapan) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
(4) Pegawai yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dikenakan pemotongan sebagai berikut:
a.  tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan pemotongan sebesar 4% (empat perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
b. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
(5) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dikenakan sebesar 1% (satu perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
(6) Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan/pekerjaannya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin Pasal 10 ayat (2) huruf e, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan terakhir.
(7) Pegawai yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
(8)  Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
1.  teguran lisan, dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 1 (satu) bulan;
2.  teguran tertulis, dikenakan pemotongan 15% (lima belas perseratus) selama 2 (dua) bulan; dan
3.  pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 3 (tiga) bulan.
b.  Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan;
2.  penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan; dan
3.  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan.
c.  Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa:
1.  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pemotongan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan;
2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan; dan
3.  Pembebasan dari jabatan dikenakan pemotongan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama tiga bulan.
(9) Pegawai BNN yang tidak mengikuti Upacara Hari Besar Nasional tanpa alasan yang sah, dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu perseratus).

Pasal 12
(1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila pegawai yang bersangkutan melakukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan hukuman disiplinnya meringankan pegawai maka Tunjangan Kinerja yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9).
(2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila pegawai yang bersangkutan melakukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan hukumannya dibatalkan maka Tunjangan Kinerjanya dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya.
(3) Pemotongan atau pembayaran kembali Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Pasal 13
(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9), diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku.
(2) Dalam hal hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9) huruf b diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah maka Tunjangan Kinerja yang bersangkutan dilakukan pemotongan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
(3) Pemotongan atau pembayaran kembali Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pasal 14
(1) Dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya sama maka terhadap pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja pegawai berdasarkan hukuman disiplin yang terakhir.
(2) Dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya lebih ringan atau lebih berat maka terhadap pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a.  dipotong sesuai jenis hukuman disiplin yang pertama; dan
b. dipotong kembali sesuai jenis hukuman disiplin berikutnya setelah selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 15
(1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara manual dan/atau elektronik pada jam masuk dan/atau jam pulang tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja.
(2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan/Surat Perintah Tugas.

Pasal 16
(1) Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan atau pekerjaannya karena melaksanakan tugas belajar dan tidak mendapatkan tunjangan tugas belajar, tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja.
(2) Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan atau pekerjaannya karena melaksanakan tugas belajar dan mendapatkan tunjangan tugas belajar, dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang didudukinya.

Pasal 17
(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan Tunjangan Kinerja selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
(2) Pagawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah maka Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya pada saat pegawai yang bersangkutan telah melaksanakan tugas.

Pasal 18
(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja tidak berlaku bagi Pegawai BNN yang tidak hadir bekerja karena:
a.  menjalankan penugasan ke luar negeri dalam batas waktu yang ditentukan;
b.  sakit akibat kecelakaan dalam rangka pelaksanaan tugas;
c.  mendapat tugas dari pimpinan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas;
d.  selesai menjalankan tugas piket paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam;
e.  menjalankan cuti tahunan dan cuti karena alasan penting; dan
f.  menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari Puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya dan pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 19
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh atasan langsung secara obyektif, profesional, dan transparan untuk menilai disiplin kehadiran dan pelaksanaan pekerjaan.
(2) Hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan tertulis dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja sebagai pedoman perhitungan Tunjangan Kinerja berikutnya.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BNN untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.
(4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala oleh Kepala BNN dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMBAYARAN
Pasal 20
(1) Kelengkapan administrasi pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai (RDHP).
(2) Daftar pembayaran Tunjangan Kinerja dibuat per bulan dengan mempedomani daftar kehadiran Pegawai BNN yang bersangkutan.
(3) Pegawai BNN yang mengalami mutasi ke dalam lingkungan BNN diberikan Tunjangan Kinerja terhitung mulai tanggal Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dan Surat Keterangan Pemberhentian Penghasilan (SKPP) dari instansi asal.
(4) Pegawai BNN yang mengalami mutasi keluar BNN tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung mulai tanggal Surat Keputusan Pemberhentian.

Pasal 21
Mekanisme pembayaran Tunjangan Kinerja, sebagai berikut:
a.  RDHP dari satuan kerja diterima oleh Biro Keuangan BNN paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya;
b. Biro Keuangan BNN membuat daftar perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja untuk diajukan ke KPPN dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
c.  Tunjangan Kinerja diterima dari KPPN langsung ke rekening masing-masing pegawai BNN;
d.  dalam hal terdapat sisa dana Tunjangan Kinerja maka Biro Keuangan BNN menyetorkan ke kas negara;
e. Biro Keuangan BNN mengungkapkan pembayaran Tunjangan Kinerja pada laporan keuangan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yaitu pada poin catatan penting lainnya; dan
f.  Biro Keuangan BNN wajib menyusun laporan keuangan dana pembayaran Tunjangan Kinerja BNN yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama BNN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNN ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2012
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

GORIES MERE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN