Minggu, 21 September 2014
   
Text Size
Error: GD2 library is not enabled in your server!

Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia merupakan sumberdaya alam yang langka dan kebutuhan dasar manusia, khususnya untuk ketersediaan papan dan pangan. Oleh karena sifatnya yang demikian strategis, maka negara diberi wewenang oleh Bangsa Indonesia untuk membuat kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan pengawasan terkait dengan pemanfaatan, pemilikan, dan pemeliharaan bumi, termasuk Tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Kewenangan negara untuk menguasai itu ditujukan untuk tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengaturan bidang pertanahan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) meliputi hal-hal yang bersifat pokok, sehingga dengan perjalanan waktu, berbagai hal yang belum diantisipasi perlu dilengkapi sesuai dengan perkembangan di bidang ilmu, teknologi, sosial-ekonomi, dan budaya, untuk dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Berbagai kebijakan yang terbit pada masa itu tidak jarang telah menyimpang dari falsafah dan prinsip-prinsip yang dianut UUPA. Dampak dari penyimpangan tersebut dapat juga dilihat pada ketidakkonsistenan antara undang-undang  sumber daya alam dengan UUPA terkait bidang pertanahan. Akibat  lebih lanjut dari ketidakkonsistenan ini antara lain timbulnya berbagai konflik dan sengketa terkait akses untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya alam, di samping semakin mundurnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam.

Kondisi tersebut telah mendorong terbitnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dalam arah kebijakannya antara lain mengamanatkan untuk mengambil langkah harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dianggap perlu untuk menyusun dan merancang suatu Undang-Undang tentang Pertanahan dalam rangka melengkapi dan menjabarkan pengaturan bidang pertanahan, mempertegas penafsiran,  dan menjadi “jembatan antara” untuk meminimalkan ketidaksinkronan antara UUPA dengan peraturan perundang-undangan sumber daya alam terkait bidang pertanahan.

Undang-Undang tentang Pertanahan disusun berdasarkan falsafah UUPA yang bersumber pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip dasar UUPA yang dikembangkan dan diperkuat selaras dengan prinsip-prinsip Pembaruan Agraria sesuai dengan TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria adalah sebagai berikut:

  1. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  3. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
  4. mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
  5. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
  6. mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
  7. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetapmemperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
  8. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
  9. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antardaerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
  10. mengakui, menghormati, dan melindungi hak Masyarakat Hukum Adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
  11. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, Pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu; dan
  12. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya alam.

 

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id