Jumat, 24 Oktober 2014
   
Text Size
Error: GD2 library is not enabled in your server!

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas kementerian Hukum dan HAM RI

Kementerian Hukum dan HAM RI berkomitmen untuk mewujudkan Zona Integritas dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK). Hal ini ditandai dengan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Hukum dan HAM RI di Graha Pengayoman Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI pada hari Kamis 21 Juni 2012.

Pembentukan dan pemberdayaan Zona Integritas dalam Pelaksanaan Program Anti Korupsi merupakan upaya pengendalian dan pencegahan di lingkungan unit kerja Kemenkumham terhadap pelaksanaan tugas yang mempunyai resiko adanya praktek korupsi. Implementasi Pembangunan Zona Integritas merupakan tujuan dan tekad kami untuk merubah pandangan negatif yang ada dan berkembang dalam masyarakat terhadap Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk masuk dalam kandidat instansi yang dapat mendeklarasikan pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Kemenkumham dinilai telah memenuhi persyaratan diantaranya :

  1. Hasil Laporan Keuangan Kemenkumham dua tahun berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tahun ini mendapatkan opini WTP tanpa paragraf penjelas.
  2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenkumham mendapat nilai dengan "predikat B" dari Kementerian PAN dan RB
  3. Sebanyak 42.339 pegawai pada 758 satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM yang tersebar di 33 provinsi telah menandatangani dokumen pakta integritas.

Dalam kegiatan Pencanangan tersebut, dilakukan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar, Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana, serta Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto.

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id