Senin, 31 Agustus 2015
   
Text Size

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga negara terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Disamping memiliki fungsi untuk melakukan pengujian produk hukum, MK juga memiliki fungsi untuk memutus sengketa antarlembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilu.

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih detail dapat diketahui/diperoleh masyarakat dengan cara datang langsung ke Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, untuk mendapatkan salinan putusan secara cuma-cuma. Putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat diunduh (download) dari laman www.mahkamah konstitusi.go.id

Berikut ringkasan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 yang dapat dipublikasikan :

NO
PUTUSAN
FILE
WORD PDF
1.
Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012 atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.
Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 tanggal 8 Februari 2012 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

3.
Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012 atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

4.
Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Januari 2012 atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

5.
Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-IX/2011 tanggal 4 Januari 2012 atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

6.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 tanggal 4 Januari 2012 atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id