Artikel Hukum Administrasi Negara

Pembangunan Manusia

Membincangkan pemikiran Amartya Sen maka tidak terlepas dari fokus kajiannya, yaitu kemiskinan (poverty) yang dituangkan ke dalam karyanya dengan judul Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, disini Sen mengemukakan beberapa temuannya mengenai penyebab-penyebab utama bencana kelaparan. Tidak ada bencana kelaparan yang muncul di negara-negara yang demokratis dan memiliki pers bebas, katanya. Sebuah situasi kelaparan baru menjadi sebuah bencana ketika di negara-negara itu tidak ada demokrasi.[1]

Sen membuktikan dengan data empiris, bahwa hampir semua bencana kelaparan terjadi karena untuk waktu yang cukup lama kebijakan pemerintah tidak ada yang mengkritik. Satu hal lagi yang Sen tekankan dalam gagasan ini, yaitu bencana kelaparan terjadi bukan karena tidak adanya makanan. Sen melakukan penelitian secara intensif terhadap kasus bencana kelaparan di berbagai negara seperti Bengali (tahun 1974), Ethiopia (tahun 1973 dan 1974), Banglades (tahun 1974), dan negara-negara Sahara (tahun 1968-1973) yang pada akhirnya ia menemukan bahwa bencana kelaparan lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi, macam sistem administrasi dan pengelolaan distribusi pangan, ketimbang karena kelangkaan persediaan pangan atau kegagalan panen.[2]

Fokus pembangunan yang terpenting menurut Sen adalah manusia itu sendiri. Manusia bukan sekedar buruh semata. Manusia bukan sekedar homo economicus. Pembangunan yang terpenting adalah membangun kapasitas dan kapabilitas manusia. Manusia harus dibangun kemampuannya. Seorang ekonom haruslah memberi saran kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang manusiawi.[3]

Menurut Sen, pembangunan ekonomi bukanlah proses yang dingin dan menakutkan dengan mengorbankan darah, keringat serta air mata, at all cost. Pembangunan, ujar Sen, adalah sesuatu yang bersahabat. Pembangunan, seharusnya merupakan proses yang memfasilitasi manusia mengembangkan hidup sesuai dengan pilihannya (development as a process of expanding the real freedoms that people enjoy). Bila manusia mampu mengoptimalkan potensinya, maka akan bisa maksimal pula kontribusinya untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kemakmuran sebuah bangsa dicapai berbasiskan kekuatan rakyat yang berdaya dan menghidupinya. Menurut Sen, penyebab dari langgengnya kemiskinan, ketidakberdayaan, maupun keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Karena itu, Sen menekankan demokrasi yang menjamin kebebasan, itu penting karena tiga hal. Pertama, ia dapat membuat hidup ini lebih berarti karena kita bisa bertindak lebih bebas dan lebih efektif. Kedua, demokrasi memberi insentif politik bagi pemerintah untuk memperhatikan kelompok yang melarat. Dan ketiga, demokrasi memberi kesempatan bagi masyarakat untuk saling mempelajari dan membangun nilai-nilai serta prioritas bersama. Pada tataran inilah, demokrasi mempunyai nilai konstruktif.[4]

Pertumbuhan dan perkembangan sering berjalan bersama. Tetapi seperti yang diilustrasikan oleh pengalaman negara-negara seperti China, Sri Lanka, dan Costa Rica, kebijakan publik yang tepat dapat meningkatkan kemampuan dan peluang meskipun angka pertumbuhan ekonominya rendah. Ketika negara sedang berkembang harus memutuskan apakah harus memfokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi ataukah pengembangan kemampuan, Sen berpendapat negara seharusnya memfokuskan pada tujuan yang nyata, yaitu pengembangan potensi manusia. Lagi pula, kesuksesan perkembangan ekonomi seharusnya dinilai berdasarkan meingkatnya tingkat warga yang bebas buta huruf dan harapan hidup ketimbang berdasarkan pertumbuhan dalam produksi atau tingkat pendapatan.

Sejalan dengan itu, Darmin Nasution, mantan Gubernur Bank Indonesia, menyatakan pembangunan ekonomi bukanlah pertumbuhan ekonomi semata, tetapi peningkatan kesejahteraan manusia. Pada tahun 1990 United Nation Development Program (UNDP) memperkenalkan ”Human Development Index” (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Drapper dalam kata pengantarnya pada Human Development Report 1990, munculnya HDI bukan berarti mengenyampingkan peran GDP, tetapi bagaimana menerjemahkan GDP tersebut ke dalam pembangunan manusia. Pembangunan manusia, menurut definisi UNDP, adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (people’s choice). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu: panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan standar hidup yang layak. Pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan di atas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia, dan penghormatan hak pribadi. Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: pertama, banyak negara berkembang – termasuk Indonesia – yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. Kedua, banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti: penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia.[5]

Kemiskinan menjadi masalah yang terus-menerus menjadi agenda dan sasaran kebijakan pembangunan yang disusun pemerintah. Namun sejarah mencatat bahwa pemerintah sering kali gagal bahkan memperburuk keadaan. Sebagai contoh, pemerintah pada masa orde baru memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan mengandalkan “trikle down effect” sebagai strategi mencapai pemerataan. Pada akhirnya waktu juga yang menjawab bahwa strategi tersebut tidak efektif.[6]

Politik Anggaran

Politik anggaran merupakan instrument paling penting dalam kebijakan ekonomi yang dimiliki pemerintah Indonesia dan hal ini menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas Negara. Sebagai warga negara, kita juga sangat bergantung pada negara untuk menyediakan pelayanan yang krusial dan infrastruktur. Anggaran publik merupakan bentuk hubungan antara warga negara pembayar pajak dan aparat. Irene Rubbin, seorang ahli politik anggaran, menegaskan anggaran publik tidak berbeda dengan anggaran lainnya. Yakni bagaimana membuat pilihan antara kemungkinan-kemungkinan pengeluaran, keseimbangan dan proses memutuskannya. Akan tetapi, anggaran publik memiliki tipikal yang berbeda, seperti bersifat terbuka, melibatkan berbagai aktor dalam penyusunannya yang memiliki tujuan berbeda‐beda, mempergunakan dokumen anggaran sebagai bentuk akuntabilitas publik, dan keterbatasan yang harus diperhatikan (budget constraint).[7]

Terlibatnya beragam aktor sepanjang proses penganggaran, mulai dari perencanaan dan penyusunan di lingkungan birokrasi, sampai pengesahaanya di DPR RI, menjadikan anggaran sebagai arena kontestasi politik penting setelah Pemilu. Tidak mengherankan, banyak pihak menilai anggaran sebagai proses politik arena perebutan sumber daya publik antara berbagai kepentingan, baik aktor‐aktor di dalam lingkaran sistem politik yang berlaku maupun kelompok kepentingan lain yang memiliki pengaruh terhadap keputusan politik anggaran.[8]

Secara prosedural kerangka hukum yang tersedia mengakui politik anggaran sebagai salah satu pendekatan dalam penyusunan anggaran. Pendekatan politik anggaran pertama adalah keberadaan fungsi anggaran DPR dalam proses pembahasan anggaran. Kedua, penjabaran visi misi presiden terpilih sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 23 dinyatakan bahwa:

  1. Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  2. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbaan Dewan Perwakilan Daerah.
  3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Melihat dari hasil amandemen dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan negara, tidak banyak memberikan peluang untuk terciptanya sebuah kepekaan tuntutan kemandirian badan hukum dimana hukum tersebut masih bersifat egaliter, padahal semestinya diperlukan sebuah perubahan kebijakan keuangan negara yang berorientasi pada kemajuan dalam sistem keuangan negara sehingga dapat mencapai cita-cita bersama yaitu untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

 

Keuangan Publik

Meskipun UUD 1945 baik pra maupun pasca perubahan, istilah “keuangan negara” resmi digunakan dalam konstitusi, namun istilah tersebut masih menimbulkan masalah penafsiran, karena dalam realitasnya disamping keuangan negara masih terdapat keuangan daerah maupun keuangan badan hukum lainnya yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih dikategorikan keuangan negara.[9]

Teori mengenai badan hukum ini beragam, namun sudah merupakan kesepakatan para ahli hukum (communis opinium doctorum) dan masyarakat luas, bahwa badan hukum merupakan realitas hukum yang dapat diterima oleh semua pihak, tetapi yang jelas ialah bahwa badan hukum merupakan suatu konstruksi hukum yang memungkinkan ia bertindak dalam lalu lintas hukum dalam batas-batas tertentu sebagaimana layaknya manusia.[10]

Seperti subjek hukum lainnya, badan-badan pemerintahan dapat memiliki kekayaan (Vermogen) seperti tanah, gedung, mobil dinas, kapal, jembatan, perlabuhan dan sebagainya. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya memerlukan barang miliknya sendiri agar lebih efisien (bermanfaat) daripada menyewa dari swasta.[11]

E. Utrect beranggapan sama seperti Prof.Vegting yang dianggap termodern dalam hukum administrasi negara tentang kedudukan hukum kepunyaan publik, dimana badan-badan pemerintah adalah pemilik kepunyaan publik dan mempunyai segala kekuasaan yang oleh hukum diberi kepada suatu pemilik berhubung dengan hak kepunyaan atas benda pada umumnya. Badan-badan pemerintah ini dapat mengubah tujuan benda-benda yang termasuk kepunyaan publik, mengasingkannya atau membebaninya dengan suatu hak kebendaan yang lebih terbatas secara menyeluruh atau tidak mengubah tujuannya.[12]

Menurut Soepomo kata publik tidaklah memiliki keterkaitan hanya dengan negara, tetapi pada segala pertanggungjawaban yang bersifat publik. Akan tetapi, publik mempunyai karakteristik negara menguasai benda tersebut sebagai suatu sifat mengatur, dan bukan memiliki. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan keuangan publik berarti keuangan yang dikuasai negara, tetapi dimiliki tidak harus negara, tetapi dapat badan hukum perdata atau publik.[13]

David N. Hymann menyebutkan istilah keuangan publik (public finance) sebagai, “the field economics that studies government activities and alternative means of financing government expenditures”. Ini berarti keuanagan publik mempunyai relevansi dengan anggaran negara dibandingkan sebagai keuangan publik secara menyeluruh. Keuangan publik hakikatnya bertujuan untuk menganalisis peranan keuangan negara (pemerintah) melalui anggaran negara dan menggunakan alokasi dana dan manfaat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan negaranya.[14]

Keuangan publik hakikatnya menunjuk pada dua hal yaitu sektor keuangan yang digunakan untuk kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam lingkungan kuasanya. Atau keuangan yang ditunjukkan pada fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan umum dan pelayanan publik. Bagi negara berkembang, keberadaan keuangan publik sama halnya dengan administrasi publik merupakan keharusan sebagaimana dikemukakan Irving Swerdlow yang mengemukakan, “the importance of adequate publik administrastion for economic growth was quickly recognized and emphasized.”[15]

Dalam perkembangan hukum dewasa ini, keuangan publik tidak hanya dimaksudkan pada fungsi negara untuk melaksanakan dan menyelenggrakan kehendak-kehendak serta keputusan pemerintah secara nyata dan menyelenggarakan undang-undang yang ditetapkan pemerintah dalam sektor keuangan, tetapi juga meluas pada kegiatan yang teratur dan terus menerus melayani kebutuhan dan kepentingan umum yang menciptakan dan memperoleh pendapatan. Pengertian keuangan terakhir inilah yang menyebabkan keuangan publik dimaknai sebagai suatu bangunan arsitektur yang terdiri dari keuangan negara, keuangan daerah, keuangan badan hukum, dan keuangan subjek hukum pribadi, yang masing-masing karakter hukum (rechtkarakter) dan status hukum (rechtsstatues) yang berbeda yaitu semakin bersifat publik, akan semakin luas wewenang (autority, gezag) negara, sedangkan semakin privat akan semakin mengecil wewenang negara.[16]

Dengan demikian, tanpa mereduksi peran dan hakekat negara, gagasan Sen sejatinyadirefleksikan dalam bangunan hukum keuangan publik kita. Sebagai payung  hukum dan ruang bermanufer selayaknyamengatur nilai paling dominan dalam pembangunan ekonomi menurut Sen, yaitu kebebasan. Negara mesti memberikan ruang terhadap masyarakat dan badan hukum yang kita punya untuk lebih mandiri dengan akses yang luas, baik BUMN maupun BUMD, diberikanakses untuk lebih produktif dan berdaya saing. Mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa melupakan peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksudkan Darmin Nasution dengan skema kelembagaan yang menghadirkan negara sebagai jaminan, bukan ancaman.[17]

Bagi Sen, dunia ini spektakuler kayanya sekaligus memprihatinkan miskinnya. Tingkat kesejahteraan dunia saat ini belum ada presedennya. Penguasaan besar-besaran atas sumber daya, pengetahuan dan teknologi yang kini kita anggap biasa akan suliit dibayangkan oleh leluhur kita. Tapi dunia kita adalah juga dunia yang diwarnai oleh kepapaan yang mengenaskan dan perampasan hak yang menyesakkan. Anak-anak dalam jumlah mencengangkan kini didera kurang pangan, kurang sandang, kurang kasih sayang, serta buta huruf dan sakit yang tak semestinya mereka derita. Jutaan orang meninggal setiap minggunya terjangkit penyakit yang sesungguhnya bisa dibasmi sama sekali, atau setidaknya bisa dicegah agar tidak membawa kematian yang sia-sia. Anak dapat memperoleh sarana dan fasilitas kesejahteraan, atau dapat pula meghadapi kemungkinan hidup yang amat mengenaskan, bergantung dimana mereka lahir.[18]

Musuh negara ini bukanlah anak bangsa yang lahir dari rahim ibu pertiwi. Musuh bangsa ini adalah kemiskinan, kebodohan dan semangat hidup yang rendah. Karena itu negara harus hadir membuka ruang. Kata Sen, pembangunan adalah kebebasan.[19] Sebuah tesis atas ihtiar cita respublica.

 

 

DAFTAR  PUSTAKA

Amartya Sen, Kekerasan dan Ilusi Tentang Identita, Tangerang : Marjin Kiri, 2007

Arifin P. Soeria Atmadja, Aktualisasi Hukum Keuangan Publik, Bandung: Mujahid Press, November 2014

Dian Puji N. Simatupang. Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Jakarta: badan Penerbit FHUI, 2011

E. Utrecht dan Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cet. 9, Jakarta:PT Ichtiar Baru, 1990

H. Witdarmono, Amartya Sen dengan Konsep Pembangunannya, Kompas 28 Juni 2010

____________, Indonesia Abad XXI di Tengah Kepungan Perubahan Global, Jakarta: Kompas, 2000

Irene S Rubin, The Politics of Public Budgeting; Getting and Spending, Borrowing and Balancing, New Jersey: hatam, 1990

Charisma Kuriata Ginting S., Irsad Lubis, Kasyful Mahali, Pembangunan Manusia Di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Wahana Hijau, Jurnal Perencanaan dan Pembangunan Wilayah, Vol. 4., No. 1, Agustus 2008

Agus Muhammad, Melihat Krisis Indonesia Lewat Analisa Amartya Sen, 13 Desember 2010 dalam situs http://www.unisosdem.org/humanitarian.php, diakses pada tanggal 10 Desember 2014 pukul 20.23 WIB.

Hanvitra Dananjaya, Amartya Sen dan Pembangunan, Kompasyana 29 Januari 2014, diakses pada tanggal 10 Desember 2014 pukul 21.05 WIB.

http://www.djpp.kemenkumham.go.id

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

 


[1] H.Witdarmono, Indonesia Abad XXI di Tengah Kepungan Perubahan Global (Jakarta: Kompas, 2000), hlm.520

[2]Agus Muhammad,Melihat Krisis Indonesia Lewat Analisa Amartya Sen, 13 Desember 2010 dalam situs http://www.unisosdem.org/humanitarian.php, diakses pada tanggal 10 Desember 2014 pukul 20.23 WIB.

[3] Hanvitra Dananjaya, Amartya Sen dan Pembangunan, (Kompasyana 29 Januari 2014), diakses pada tanggal 10 Desember 2014 pukul 21.05 WIB.

[4] H. Witdarmono, Amartya Sen dengan Konsep Pembangunannya, (Kompas 28 Juni 2010)

 

[5] Charisma Kuriata Ginting S., Irsad Lubis, Kasyful Mahali, Pembangunan Manusia Di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Wahana Hijau, Jurnal Perencanaan dan Pembangunan Wilayah, Vol. 4., No. 1, Agustus 2008), hlm. 17-18

[6] Ibid, hlm. 22

[7] Baca Irene S Rubin, The Politics of Public Budgeting; Getting and Spending, Borrowing and Balancing,(New Jersey: hatam, 1990)

 

[8]Untuk ungkapan “Politik Anggaran” Aaron Wildavsky bahkan memberikan pernyataan mengenai ini, ”All budgeting is about politics; most politics is about budgeting; and budgeting must therefore be understood as part of political game”. Yang jika kita terjemahkan berarti ” Penganggaran Semua tentang politik, politik yang paling adalah tentang penganggaran; dan penganggaran karena itu harus dipahami sebagai bagian daripermainan politik”. Jadi Secara harafiah Politik Anggaran adalah bias diartikan sebagai sebuah proses politik dua atau lebih orang atau lembaga yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari anggaran, dimana mereka memiliki kuasa untuk mengendalikannya.

 

[9] Arifin P. Soeria Atmadja, Aktualisasi Hukum Keuangan Publik, (Bandung: Mujahid Press, November 2014), hlm. 10

[10] Ibid, hlm. 11

[11]E. Utrecht dan Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cet. 9, (Jakarta:PT Ichtiar Baru, 1990), hlm. 189

[12]Ibid., hlm. 194.

 

[13] Ibid., hlm. 197.

[14]Dian Puji N. Simatupang. Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. (Jakarta: badan Penerbit FHUI, 2011). hlm. 213

[15] Ibid, hlm. 214.

[16]Ibid, hlm. 215.

[17] Direksi BUMN dan BUMD banyak berakhir di pengadilan Tipikor akibat Undang-Undang Keuangan Negara memiliki cakupan yang luas dan  multi tafsir. Hal ini bisa dilihat dalam kontroversi putusan hakim dalam kasus Dirut PT. Merpati Nusantara Airlines

[18]Amartya Sen, Kekerasan dan Ilusi Tentang Identita, (Tangerang : Marjin Kiri, 2007), hlm. 155

[19]H. Witdarmono, Amartya Sen dengan Konsep Pembangunannya, (Kompas 28 Juni 2010)