Artikel Hukum Administrasi Negara

Pendahuluan

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas Hotasi Nababan yang sebelumnya divonis bebas oleh majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta. Hotasi divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. Putusan ini dijatuhkan pada 7 Mei 2014 oleh majelis kasasi dengan suara bulat tanpa dissenting opinion.

Kasus ini berawal saat adanya perjanjian salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Merpati Nusantara Airlines (MNA) dengan perusahaan penyewaan pesawat dari Amerika Serikat, Thirdstone Aircaft Leassing Group (TALG) pada Desember 2006. Dalam perjanjian itu, TALG menyatakan kesiapannya untuk memenuhi permintaan penyewaan pesawat jenis Boeing 737-400 dan 737-500. Atas perjanjian tersebut, MNA mengirimkan uang sebesar 1 Juta USD sebagai jaminan atau security deposit. Sampai Januari 2007, TALG belum memenuhi permintaan Merpati untuk menyediakan pesawat tersebut, dimana disisi lain, faktanya uang security deposit tersebut telah digunakan oleh TALG sehingga tidak dapat ditarik kembali.[1]

Guna mendapatkan gambaran utuh kasus tersebut, berikut adalah resume kronologis singkat kasus tersebut yang dikutip dari laporan bedah kasus tindak pidana korupsiOleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

1. Untuk mengatasi krisis yang terjadi di PT. MNA, Terdakwa selaku Direktur Utama bersama dengan para Direksi lainnya pada bulan Mei 2006 telah berencana untuk melakukan penambahan dua unit pesawat Boeing 737 Family;

2. Rencana tersebut dilanjutkan oleh Tony Sudjiarto, General Manager Perencanaan (Terdakwa dalam perkara yang sama namun disidangkan secara splitsing) dengan melakukan pemasangan iklan di internet (www.speednews.com);

3. Pada 11 Oktober 2006, RUPS PT. MNA menetapkan RKAP tahun 2006, yang mana dalam RKAP tersebut memuat hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan rencana pengadaan pesawat dan menjabarkan armada yang sedang dioperasikan;

4. Terdakwa tidak menjelaskan rencana pengadaan dua unit pesawat Boeing 737 Family tersebut dalam RUPS tahunan, dan rencana pengadaan dua unit pesawat Boeing 737 Family tersebut juga tidak masuk kedalam RKAP;

5. Atas iklan yang dipublikasikan oleh Tony Sudjiarto, pada tanggal 6 desember 2012 TALG mengajukan proposal atas dua unit pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500;

6. Pesawat yang ditawarkan oleh TALG, Tony Sudjiarto telah melakukan pengcekan fisik dan harga berdasarkan informasi dari Naveed;

7. Pesawat Boeing 737-500 MSN 24898 tahun pembuatan 1991dengan nilai US$ 10.750.000,- yang berada di Guang Zhou China, dan pesawat Boeing 737-400 MSN 23869 dengan nilai US$ 11.500.000,- yang berada di Jakarta;

8. Kedua pesawat tersebut merupakan milik Lehman Brothers yang akan dijual melalui agen dan juga anak perusahaannya, East Dover;

9. Kesepakatan yang dibuat antara PT. MNA dengan TALG ialah dengan kesepakatan back to back, yang maksudnya adalah TALG bersedia membeli kedua pesawat tersebut dari Lehman Brothers dengan syarat PT. MNA akan melakukan penyewaan terhadap pesawat tersebut;

10. Atas kesepakatan tersebut pada tanggal 18 Desember 2006, Tony Sudjiarto berdasarkan Surat Kuasa No: MNA/001/3/5/ADM-460/DZ dari terdakwa, menandatangani Lease Agreement Summary of Term (LASOT) dengan Jon Cooper selaku CEO dari TALG;

11. LASOT dibuat dua buah untuk masing-masing pesawat;

12. Penandatanganan LASOT dilakukan tidak melalui tatap muka, melainkan dengan proses scan dan email, Tony Sudjiarto dari Jakarta dan Jon Cooper dari Washington DC;

13. Pokok-pokok kesepakatan dalam LASOT antara lain:

ü  Kesepakatan untuk menempatkan Security Deposite sebesar US$ 500.000,- untuk masing-masing pesawat;

ü  Kesepakatan untuk menempatkan dana Security Deposite sebesar US$ 1.000.000,- secara langsung pada rekening kantor pengacara Hume Associates;

ü  Penempatan Security Deposite harus dilakukan satu hari setelah Purchasing Agreement antara TALG dengan Lehman Brothers.

14. Setelah menandatangani LASOT, Tony Sudjiarto membuat Nota Dinas No: OV/ND/148/XII/2006 kepada Terdakwa untuk penempatan security deposite tersebut;

15. Nota dinas tersebut diteruskan Terdakwa keseluruh direksi;

16. Atas disposisi tersebut Coorporate Finance Division menyiapkan form Instruksi Direksi (Circular Board) untuk melakukan transfer sebesar US$ 1.000.000,- dan ditandatangani seluruh direksi;

17. Pada tanggal 19 Desember 2006, pihak TALG yang diwakiliki Alan Mesner menandatangani Summary of Term for The Sale of One Boeing 737-400 dan Summary of Term for The Sale of One Boeing 737-500 dengan pihak East Dover;

18. Pada tanggal 20 Desember 2006, sebagai tindak lanjut dari LASOT, terdakwa dan Harry Pardjaman (Direktur Operasional PT. MNA) menandatangani Lease Agreement untuk pesawat Boeing 737-500 dengan pihak TALG yang diwakili Alan Mesner, proses penandatangani dilakukan melalui scan dan email, sedangkan Lease Agreement untuk pesawat Boeing 737-400 belum dibuat;

19. Pada tanggal 21 Desember 2006 terdakwa menandatangani surat Nomor: MNA/DZ/2006/I/3/KU-531 yang ditujukan pada Bank Mandiri perihal transfer kerekening Hume Associaties senilai US$ 1.000.000,-;

20. TALG sebagai Lessor gagal mendatangkan/memberikan pesawat yang dijanjikan ke pihak PT. MNA;

21. Atas kegagalan tersebut, PT. MNA meminta Security Deposit dikembalikan dan membatalkan perjanjian sewa menyewa dengan TALG;

22. Diketahui kemudian bahwa security deposit yang disetorkan PT. MNA telah dicairkan dan digunakan secara pribadi oleh Alan Messner dan John Cooper;

23. Atas hal tersebut, PT. MNA dibantu oleh Jaksa Pengacara Negara yang diwakili oleh Yosep Suardi Sabda mengajukan gugata secara perdata ke US District Court for The District of Columbia kepada Alan messner dan John Cooper, dan dimenangkan oleh PT. MNA;

24. Alan Messner dan John Cooper diputus telah melakukan wanprestasi dan wajib mengembalikan security deposit PT. MNA berserta bunganya;

25. Sampai saat ini PT. MNA masih mengusahakan pengembalian security deposit tersebut termasuk dengan mempidanakan Alan Messner dan John Cooper;

26. Dalam laporan keuangan, security deposit tersebut tercatat sebagai piutang yang dimiliki oleh PT. MNA.

Dakwaan JPU

Dari gambaran kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan adanya kerugian negara dengan melakukan dakwaan berlapis terhadap terdakwa Hotasi D.P. Nababan, sebagai berikut;[2]

  1. Primer

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang_undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Subsider

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Keuangan Negara dalam Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara didefinisikan sebagai; semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 butir 1). Pengertian tersebut secara historis konseptual sebenarnya mengikuti rumusan pengertian keuangan negara yang pernah dihasilkan dalam seminar Indonesische Comptabiliteit Wet (ICW) tanggal 30 Agustus – 5 September 1970 di Jakarta yang sebelumnya dalam teori hukum keuangan negara pernah pula dikemukakan oleh van der Kemp.[3]

Mengacu pada penjelasan dalam Undang-undang ini tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang menyatakan :

“Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan Negara/Daerah, san badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkain kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.”

 

Nafas Neo Konservatisme

Defenisi Undang-Undang Keuangan Negara tersebut di atas, menjelaskan arti yang luas. Sehingga dapat dipahami adanya nafas teori neo konservatisme dalam penjelasan tersebut. Dimana, Teori neo konservatisme memahami keuangan negara dalam tiga hal:[4]

  1. Negara sebagai faktor kekuasaan tertinggi dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.
  2. Campur tangan organ negara terhadap mekanisme pemeriksaan keuangan publik.
  3. Menguatnya pengaruh birokrasi negara dalam pengelolaan dan pengawasan sektor privat.

Neo Konservatisme melacak keuangan negara sebagai seluruh kekayaan negara dimanapun, sehingga menumbuhkan kesadaran yang bersifat kongkret dan subtantif bahwa keuangan negara ada dimana-mana. Hal ini berarti keuangan negara bersumber, berasal dan berkembang dari negara, yang akhirnya berujung pada kepemilikan negara.

Definisi dan ruang lingkup keuangan negara yang dirumuskan secara luas/komprehensif tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya loopholes(penulis: celah)dalam regulasi yang bisa berimplikasi terhadap terjadinya kerugian negara dalam hal pengelolaan keuangan negara. Jika dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi, penjelasan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 juga terlihat menganut sistem definisi yang luas/komprehensif terhadap pemaknaan keuangan negara dengan menyatakan bahwa :[5]

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

  1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
  2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

 

Hal tersebut dimaksudkan untuk memperjelas rumusan keuangan negara yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu miyar rupiah).

 

Keuangan Negara yang Dipisahkan

Dikaitkan dengan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan di BUMN, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menegaskan bahwa uang negara yang dipisahkan pada BUMN secara yuridis normatif termasuk dalam keuangan negara sebagaimana diatur pada pasal 2 huruf g yang menyatakan bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelolah sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Pasal 1 butir 10 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendefinisikan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yangberasal dari Anggaran Pendapatan dan Belana Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Dari penjelasan ini, posisi BUMN dalam perspektif hukum positif adalah melakukan pengelolaan keuangan negara. Artinya, pengelolaan keuangan negara oleh BUMN tidak menghilangkan sifat dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagai uang negara, tidak berubah sifatnya menjadi uang privat.[6]

Dalam kasusnya, Hotasi Nababan bertindak sebagai Dirut PT. MNA yang merupakan BUMN. Pengelolaan keuangan pada MNA, tidak terlepas dari ruang lingkup keuangan negara dan kekayaan negara. Karena sekalipun masuk kedalam kategori yang dipisahkan, pada sisi sifat, statusnya tetap sebagai uang dan kekayaan negara. Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Keuangan publik (public finance) memiliki keterkaitan dengan aspek publik secara umum dan aspek publik secara khusus yang memiliki keterkaitan dengan negara. Di beberapa negara pemaknaan keuangan publik secara sempit sebagai keuangan negara atau lebih sempit sebagai anggaran negara.[7]

Keuangan publik merupakan aktifitas finansial pemerintah. Yang termasuk pemerintah disini adalah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik yang dikendalikan dan didanai pemerintah. Fokus keuangan publik adalah mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah dan menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi.[8]

Keuangan publik hakikatnya menunjuk pada dua hal yaitu sektor keuangan yang digunakan untuk kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam lingkungan kuasanya. Atau keuangan yang ditunjukkan pada fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan umum dan pelayanan publik. Bagi negara berkembang, keberadaan keuangan publik sama halnya dengan administrasi publik merupakan keharusan sebagaimana dikemukakan Irving Swerdlow yang mengemukakan, “the importance of adequate publik administrastion for economic growth was quickly recognized and emphasized.”[9]

Dalam perkembangan hukum dewasa ini, keuangan publik tidak hanya dimaksudkan pada fungsi negara untuk melaksanakan dan menyelenggrakan kehendak-kehendakserta keputusan pemerintah secara nyata dan menyelenggarakan undang-undang yang ditetapkan pemerintah dalam sektor keuangan, tetapi juga meluas pada kegiatan yang teratur dan terus menerus melayani kebutuhan dan kepentingan umum yang menciptakan dan memperoleh pendapatan. Pengertian keuangan terakhir inilah yang menyebabkan keuangan publik dimaknai sebagai suatu bangunan arsitektur yang terdiri dari keuangan negara, keuangan daerah, keuangan badan hukum, dan keuangan subjek hukum pribadi, yang masing-masing karakter hukum (rechtkarakter) dan status hukum (rechtsstatues) yang berbeda yaitu semakin bersifat publik, akan semakin luas wewenang (autority, gezag) negara, sedangkan semakin privat akan semakin mengecil wewenang negara.[10]

Dengan demikian, dalam konteks putusan kasus Hotasi Nababan, keuangan negara dan keuangan publik bukan sesuatu yang terpisah. Keuangan publik dalam kasus ini adalah aktifitas belanja yang dilahirkan oleh keputusan untuk melakukan penyewaan pesawat boeing, yaitu penyertaan uang negara sebesar 1 Juta USD sebagai security deposit kepada TALG. Ini adalah aktifitas belanja, karena itulah sehingga menjadi domain keuangan publik. Meskipun sekali lagi, status sifat dari uang yang dipakai beraktifitas tersebut tetap merupakan uang negara yang dipisahkan.

Meski UUD 1945 baik pra maupun pasca perubahan, istilah “Keuangan Negara” resmi digunakan dalam konstitusi, namun istilah tersebut masih menimbulkan masalah penafsiran, karena dalam realitasnya disamping keuangan negara masih terdapat keuangan daerah maupun keuangan badan hukum lainnya yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih dikategorikan sebagai keuangan negara.[11]

Dalam sistematika hukum yang berlaku umum, pada saat ini dikenal adanya dua jenis badan hukum, yakni : ”Badan Hukum Publik” dan “Badan Hukum Perdata”, dimana perbedaan antara kedua badan hukum tersebut terletak pada “tugas dan kewajiban” (taak en bevoegheid) bagi badan hukum publik sebagai dasar pelaksanaan fungsinya, dan “hak dan kewajiban” bagi badan hukum perdata sebagai akibat perbuatan hukum dari suatu perjanjian perdata.[12]

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, yang tergolong badan hukum publik adalah “Negara” dan “Daerah”, atau badan-badan hukum lain yang ditetapkan “dengan” undang-undang atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, suatu badan hukum publik mempunyai “tugas dan kewenangan” dalam menetapkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang dapat mengikat semua anggota masyarakat. Negara dan daerah atau badan hukum lain yang ditetapkan sebagai badan hukum publik mempunyai imunitas publikyang tidak dimiliki oleh badan hukum perdata, dimana hubungan hukumnya dibangun bersifat “vertikal”.[13]

Dengan demikian, dalam konteks keuangan, keuangan negara dan keuangan daerah memiliki persamaan, bahwa keduanya merupakan keuangan publik. Begitu juga dengan keuangan negara yang dipisahkan ke badan hukum lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti BUMN juga merupakan keuangan publik. Transformasi hukum dari uang negara ke uang negara yang dipisahkan ke BUMN sebagai penyertaan modal, negara tidak lagi berstatus subyek hukum publik. Akan tetapi negara bertindak dalam lingkungan hukum privat.

Persoalannya menjadi rumit dalam konteks peraturan perundang-undangan kita, hukum keuangan publik tidak lagi menyisahkan ruang untuk hukum keuangan private. Sehingga batasnya menjadi kabur. Hal inilah yang terjadi dalam kasus Hotasi, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan dengan mendasarkan dakwaan pada undang-undang keuangan negara yang cakupannya teramat luas dan multi tafsir, yang kemudian disempurnakan majelis PK dengan memvonis Hotasi bersalah.

 

DAFTAR  PUSTAKA


Amartya Sen, Kekerasan dan Ilusi Tentang Identita, Tangerang : Marjin Kiri, 2007

Arifin P. Soeria Atmadja, Aktualisasi Hukum Keuangan Publik, Bandung: Mujahid Press, November 2014

 

Dian Puji N. Simatupang. Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Jakarta: badan Penerbit FHUI, 2011

E. Utrecht dan Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cet. 9, Jakarta:PT Ichtiar Baru, 1990

H. Witdarmono, Amartya Sen dengan Konsep Pembangunannya, Kompas 28 Juni 2010

____________, Indonesia Abad XXI di Tengah Kepungan Perubahan Global, Jakarta: Kompas, 2000

Irene S Rubin, The Politics of Public Budgeting; Getting and Spending, Borrowing and Balancing, New Jersey: hatam, 1990

W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta, 2013.

Charisma Kuriata Ginting S., Irsad Lubis, Kasyful Mahali, Pembangunan Manusia Di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Wahana Hijau, Jurnal Perencanaan dan Pembangunan Wilayah, Vol. 4., No. 1, Agustus 2008

Josef H. Wenas., Artidjo Alkostar vs Hotasi Nababan, kompasiana.com, 28 Juli 2014

Agus Muhammad, Melihat Krisis Indonesia Lewat Analisa Amartya Sen, 13 Desember 2010 dalam situs http://www.unisosdem.org/humanitarian.php, diakses pada tanggal 10 Desember 2014 pukul 20.23 WIB.

Hanvitra Dananjaya, Amartya Sen dan Pembangunan, Kompasiana 29 Januari 2014, diakses pada tanggal 10 Desember 2014 pukul 21.05 WIB.

www.djpp.kemenkumham.go.id

www.perustakaan.depkeu.go.id

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

 


[1]Josef H. Wenas., Artidjo Alkostar vs Hotasi Nababan, kompasiana.com, 28 Juli 2014

[2]Baca Laporan Bedah Kasus Tindak Pidana Korupsi Nomor Registrasi Perkara: 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst atas Nama Terdakwa Hotasi D.P. Nababan Oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

[3]Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta, 2013. Hal 6

[4]Dian Puji N. Simatupang. Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Jakarta: badan Penerbit FHUI, 2011. hlm.34.

[5]Ibid, Hal. 9

[6] Ibid, Hal. 11

 

[7]Dian Puji N. Simatupang. Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Jakarta: badan Penerbit FHUI, 2011. hlm.210.

[8]perustakaan.depkeu.go.id, diakses 21 Oktober 2014

 

[9]Dian Puji N. Simatupang. Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Jakarta: badan Penerbit FHUI, 2011. hlm.213

 

[10]Ibid Hal.215

[11]Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, Aktualisasi Hukum Keuangan Publik, (Bandung: Mujahid Press, 2014), hlm. 10

[12]Ibid, hlm 11

[13]Ibid, hlm 11-12