Kamis, 29 September 2016
   
Text Size

Finalisasi Buku Panduan Pengujian Undang-Undang

Jakarta (29 Oktober 2015), Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan mengadakan acara finalisasi buku panduan Pengujian Undang-Undang kerja sama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Hans Seidel Foundation di ruang rapat A Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. yang didampingi oleh Direktur Litigasi Dr. Nasrudin, S.H., M.H.

Acara finalisasi buku panduan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan dari berbagai kalangan guna menyempurnakan buku panduan penanganan pengujian undang-undang tersebut.

Baca Selanjutnya: Finalisasi Buku Panduan Pengujian Undang-Undang

   

Rapat Kerja Komis III DPR-RI dengan Menteri Hukum dan HAM dalam Rangka Pembahasan RUUTentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jakarta, 26 Oktober 2015, DPR RI telah menyelenggarakan Rapat Kerja Komisi III dalam rangka pembahasan RUU tentang KUHP. Pihak Pemerintah dalam rapat ini dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, serta dari akademisi seperti Prof. Muladi dan Dr. Chairul huda, S.H., M.H.

Acara Rapat Kerja mengagendakan penyerahan DIM Fraksi-Fraksi kepada Pemerintah, pembentukan Panja,  dan pembahasan DIM.

Baca Selanjutnya: Rapat Kerja Komis III DPR-RI dengan Menteri Hukum dan HAM dalam Rangka Pembahasan RUUTentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

   

Halaman 39 dari 320 halaman

Move
-

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Berita Terbaru
UU PENGAMPUNAN PAJAK: Restitusi & Sengketa Harus Dicabut

Bagi wajib pajak (WP) yang ingin pengampunan pajak wajib mencabut permohonan restitusi dan sengketa pajak. Dalam pasal 8 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak disebutkan selain memiliki nomor pokok wajib pajak, WP yang ingin memperoleh pengampunan...

Selengkapnya ...
Jokowi: UU Tax Amnesty Jadi Payung Hukum Uang di Luar Negeri Masuk

DPR telah mengesahkan UU Tax Amnesty (pengampunan pajak) yang diusulkan pemerintah. Presiden Joko Widodo menyambut baik putusan tersebut. "Alhamdullilah, tadi sudah selesai diberikan persetujuan oleh DPR dan pemerintah sekarang tinggal mensosialisasikan...

Selengkapnya ...
RUU PERTEMBAKAUAN: Wakil Ketua Baleg DPR: Kampanye Antitembakau, Propaganda Yang Berlebihan

Lembaga Legislatif menyatakan kampanye penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang saat ini tengah digodok oleh Parlemen sebagai propaganda yang berlebihan. Ketua Panitia Kerja RUU Pertembakauan Firman Subagyo mengatakan pembahasan...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Koruptor yang Merampas Hak Rakyat harus di Hukum Sesuai dengan Perbuatannya ?
KASUS hak atas tanah rakyat menjadi polemik. Tarik ulur apalagi warga di hadapkan  dengan rencana pembangunan ...

Keadilan Buat Ahli Waris H.Yusuf Asal Kabupaten Fakfak Papua Barat Tak Ada
Nasib Ahli Waris H.Yusuf Bay Asal Kab. Fakfak, Papua Barat KASUS  ahli waris H. Yususf asal Kabupaten Fakfak, ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa
Kriteria “Kegentingan yang Memaksa” dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ...

Sterilisasi Jalur Transjakarta  (Narasi Moralitas Bisnis dan Hukum Sebagai Agen Perubahan)
    ---“Die philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, eskommt darauf an, sie zu verandern”---[1] Karl ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Survey Masyarakat

Apakah anda Puas dengan Informasi dan layanan website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Tata Nilai

HUT RI ke- 71

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

September 2016
S S R K J S M
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 249 pengunjung dan 2 pengurus yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini8919
mod_vvisit_counterKemarin23180
mod_vvisit_counterMinggu ini61420
mod_vvisit_counterMinggu Lalu133468
mod_vvisit_counterBulan ini706485
mod_vvisit_counterBulan Lalu1567884
mod_vvisit_counterTotal162042553

Hari ini: 29 Sep 2016

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: humas.djpp@gmail.com
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id