Rabu, 17 Desember 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Rapat tingkat Menteri pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPP tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh

Jakarta(7/1/14)- Bertempat diruang Rapat Soepomo Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsudin membuka rapat Tingkat menteri mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPP tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh yang membahas pasal perpasal dalam RPP tersebut yang masih menimbulkan persoalan

Hadir dalam rapat, Menteri Dalam Negeri, Deputi Perundang-undangan Sekretariat Negara, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Kapuskum Badan Pertanahan Nasional, Asdep Perundang-undangan bidang polkesra, Sekretariat Negara, Direktur Otda Kemendagri, Kasubdit Harmonisasi PP Bidang Polhukam. Serta undangan terkait.

Usai Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin membuka rapat tersebut, Bapak menteri persilahkan kepada Mendagri untuk menyampaikan hal-hal penting yang perlu disampaikan.

   

Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam Pasal 57 mengamanatkan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan bertujuan untuk:

   

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Selasa 24 Desember 2013, Bertempat di gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Bapak Dr. Wahiduddins Adams, S.H., MA. melantik Sebanyak empat belas orang pejabat yang terdiri dari Eselon III dan IV dilantik oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Bapak Dr. Wahiduddins Adams, S.H., MA. Empat belas orang pejabat tersebut antara lain :

   

Rapat Koordinasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2013

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan acara Rapat Koordinasi (Rakor) Peraturan Perundang-undangan Tahun 2013 di Grand Sahid Jaya Hotel tanggal 2-5 Desember 2013 yang dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Adapun tema yang diusung pada Rapat Koordinasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2013 "Pemantapan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan"

Rapat Koordinasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2013 diselenggarakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman kita terhadap substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan (Rancangan) Peraturan Pelaksanaannya yang mudah­mudahan dalam waktu dekat ini akan ditetapkam dan diundangkan. Selain itu juga Rakor ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam upaya peningkatan peran pembinaan bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan baik di Pusat maupun di Daerah.

   

Halaman 20 dari 117 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Desember 2014
S S R K J S M
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 1104 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini12409
mod_vvisit_counterKemarin106160
mod_vvisit_counterMinggu ini308124
mod_vvisit_counterMinggu Lalu725451
mod_vvisit_counterBulan ini1511892
mod_vvisit_counterBulan Lalu1523168
mod_vvisit_counterTotal121346085

Hari ini: 18 Des 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id