Jumat, 01 Juli 2016
   
Text Size

Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan acara Sosialisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Kamis 15 Oktober 2015 bertempat di Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Lantai 4. Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum yang didampingi oleh Kasubdit Kerja Sama Budijono, S.H.

Acara Sosialisasi Rancangan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperoleh masukan-masukan dari berbagai kalangan guna menyempurnakan isi rancangan undang-undang tersebut sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas menjadi Undang-Undang (UU).

Baca Selanjutnya: Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana

   

Aturan Penyidik KPK dibawa ke MK

Jakarta, persoalan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi diuji konstitusionalitasnya oleh pemohon yang juga tersangka KPK, Otto Cornelius Kaligis. Dalam sidang lanjutan di MK (13/10) pemohon menyampaikan keberatannya atas tindakan penyidik KPK yang dimuat dalam Pasal 45 ayat (1) dan hak tersangka pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Ketidakpastian Penyidik dalam UU KPK merugikan hak setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

Lebih lanjut OC Kaligis mempersoalkan penetapan penyidik KPK karena tidak sesuai Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Penyidik KPK dianggap tidak memenuhi kualifikasi dalam KUHAP sehingga hasil penyidikan tidak sah, cacat hukum dan dilakukan secara melawan hukum. Seharusnya UU KPK yang bersifat lex spesialis tidak mengurangi landasan hukum formil dari KUHAP.

Baca Selanjutnya: Aturan Penyidik KPK dibawa ke MK

   

Halaman 39 dari 318 halaman

Move
-

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Berita Terbaru
UU PENGAMPUNAN PAJAK: Restitusi & Sengketa Harus Dicabut

Bagi wajib pajak (WP) yang ingin pengampunan pajak wajib mencabut permohonan restitusi dan sengketa pajak. Dalam pasal 8 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak disebutkan selain memiliki nomor pokok wajib pajak, WP yang ingin memperoleh pengampunan...

Selengkapnya ...
Jokowi: UU Tax Amnesty Jadi Payung Hukum Uang di Luar Negeri Masuk

DPR telah mengesahkan UU Tax Amnesty (pengampunan pajak) yang diusulkan pemerintah. Presiden Joko Widodo menyambut baik putusan tersebut. "Alhamdullilah, tadi sudah selesai diberikan persetujuan oleh DPR dan pemerintah sekarang tinggal mensosialisasikan...

Selengkapnya ...
RUU PERTEMBAKAUAN: Wakil Ketua Baleg DPR: Kampanye Antitembakau, Propaganda Yang Berlebihan

Lembaga Legislatif menyatakan kampanye penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang saat ini tengah digodok oleh Parlemen sebagai propaganda yang berlebihan. Ketua Panitia Kerja RUU Pertembakauan Firman Subagyo mengatakan pembahasan...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa
Kriteria “Kegentingan yang Memaksa” dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ...

Sterilisasi Jalur Transjakarta  (Narasi Moralitas Bisnis dan Hukum Sebagai Agen Perubahan)
    ---“Die philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, eskommt darauf an, sie zu verandern”---[1] Karl ...

Hak Konstitusional Warga Negara
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. ...

Keuangan Negara dan Keuangan Publik
Pendahuluan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas Hotasi Nababan yang sebelumnya ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Tata Nilai

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Juli 2016
S S R K J S M
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 133 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini2605
mod_vvisit_counterKemarin13156
mod_vvisit_counterMinggu ini188705
mod_vvisit_counterMinggu Lalu507579
mod_vvisit_counterBulan ini15761
mod_vvisit_counterBulan Lalu1493847
mod_vvisit_counterTotal158252725

Hari ini: 02 Jul 2016

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: humas.djpp@gmail.com
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id