Jumat, 04 September 2015
   
Text Size

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal

Rabu 11 Februari 2015, berlangsung rapat pembahasan mengenai rancangan undang-undang tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal yang dihadiri oleh bebrapa instansi terkait diantaranya BPHN, PPATK, Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Rancangan Undang-undang ini disusun sebagai dampai dari perkembangan transaksi keuangan saat ini yang dituntut serba cepat, mudah dan aman, serta sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diharapkan dapat mendorong upaya pemerintah melaksanakan kebijakan lesh cash society.

Disamping itu penggunaan transaksi keuangan nontunai melalui lembaga keuangan bermanfaat untuk membatasi penggunaan transaksi keuangan tunai untuk tujuan melakukan tindak pidana atau menjadikannya sebagai sarana terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Baca Selanjutnya: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal

   

Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanganan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi.

Rabu 11 Februari 2015, berlangsung rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang tentang Penanganan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi yang dihadiri oleh beberapa kementerian/lembaga terkait antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, Polri, BNPP, Setkab, dan Kementerian Hukum dan HAM.

RPerpres ini merupakan amanat Pasal 27 undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Meskipun amanat Undang-Undang tersebut dibentuk dengan Keputusan Presiden, namun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Keputusan Presiden yang bersifat mengatur (regeling) maka dimaknai sebagai Peraturan Presiden.

Baca Selanjutnya: Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanganan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi.

   

Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Senin 9 Februari 2015 berlangsung rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dihadiri oleh beberapa kementerian/lembaga terkait.

RPerpres ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pokok-pokok substansi dalam RPerpes ini menjelaskan mengenai persyaratan peserta, ujian sertifikasi, sertifikat, tunjangan, serta konversi sertifikat pendidikan dan pelatihan bendahara.

Baca Selanjutnya: Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara

   

Penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan

Kamis 5 Februari 2015, berlangsung rapat penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan. Adapun Rancangan Peraturan Menteri ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rancangan Peraturan Menteri ini disusun atas usulan dan masukan dari tugas dan fungsi yang terkait sehingga perlu diselaraskan bersama, serta merupakan prioritas UKP4 sehingga perlu diprioritaskan pembahasannya.

Bapak Suwandi, S.H., M.H. selaku Plt. Direktur Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama dalam rapat tersebut,menyampaikan beberapa hal diantaranya menggarisbawahi kata “Autentifikasi” di dalam pasal 167 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, apakah perlu substansi tersebut diatur Dalam Peraturan Menteri tersebut?

Baca Selanjutnya: Penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan

   

Halaman 20 dari 138 halaman

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Pengumuman Lelang

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

September 2015
S S R K J S M
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 174 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini10453
mod_vvisit_counterKemarin12989
mod_vvisit_counterMinggu ini99852
mod_vvisit_counterMinggu Lalu266546
mod_vvisit_counterBulan ini75926
mod_vvisit_counterBulan Lalu2749115
mod_vvisit_counterTotal136076957

Hari ini: 04 Sep 2015

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id