Selasa, 03 Maret 2015
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian

Selasa (25/2/2014), Berlangsung rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua Dan Jaminan Kematian. RPP ini sendiri dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 34 ayat (4), Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat (3), PAsal 45 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

   

Rancangan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

Kamis(13/2/2014), Berlangsung rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

Rapat membahas substansi dari masing-masing pasal diantaranya Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 18. Materi-materi muatan dari PPerpres ini mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan mengenai pelaksanaan penggunaan tenaga kerja asing,  dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping.

   

Rancangan Peraturan Presiden Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan

Rabu(12/2/2014), Direktorat Harmonisasi bertempat diruang rapat Legiprudensi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan

Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan kementerian terkait diantaranya Sekretariat Kabinet, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuanga, Kementerian Hukum, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pemrakarsa RPerpres ini. Tidak lupa para perancang peraturan perundang-undangan dilingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Rancangan PPerpres ini dirancang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

Lampiran
Download this file (RPerpres.doc)RPerpres.doc[ ]78 Kb
   

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Air

Senin (10/2/2014), Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Hak Guna Air yang dihadiri oleh perwakilan kementerian terkait diantaranya Sekretariat Negara, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelauatan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, serta perancang di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

RPP ini sendiri merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Lampiran
Download this file (rpphga100214.doc)rpphga100214.doc[ ]427 Kb
   

Halaman 20 dari 121 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Pengumuman Lelang

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Maret 2015
S S R K J S M
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 187 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini81059
mod_vvisit_counterKemarin89036
mod_vvisit_counterMinggu ini170095
mod_vvisit_counterMinggu Lalu534107
mod_vvisit_counterBulan ini257472
mod_vvisit_counterBulan Lalu1822433
mod_vvisit_counterTotal126747099

Hari ini: 03 Mar 2015

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id