Minggu, 23 November 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Rancangan Peraturan Presiden tentang Batas Sempadan Pantai

Sempadan Pantai merupakan dearah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. Kawasan Sempadan pantai berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dari kegiatan yang dapat menggangu/merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai.

Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamantkan kepada Pemerintah daerah untuk menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya.

   

Konsultasi Tiga Raperda DPRD Kota Mataram

Jakarta (10/10/2013), sekitar delapan orang anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Mataram melakukan kunjungan konsultasi ke Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah (Dit. Perda) dan diterima oleh Lina Widyastuti, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Wilayah III.

Dalam konsultasi tersebut membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang semuanya merupakan inisiatif dari DPRD Kota Mataram. Tiga Raperda tersebut yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame, Raperda tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Raperda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

   

Sosialisasi Draft Cetak Biru Kementerian Hukum dan HAM RI

Jakarta(8/10/2013), Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan bersama-sama dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal  kementerian Hukum dan HAM mengadakan sosialisasi mengenai Rancangan Outline Cetak Biru Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dihadiri oleh pejabat Eselon II, III, d  an IV, bertempatan di Ruang Legiprudensi Gd. Ditjen PP Lt. Dasar.

Sosialisasi ini selain sebagai sarana untuk memperkenalkan draft Cetak Biru pemantapan peran Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga untuk mendapatkan masukan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan serta mengikut sertakan para perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pencapaian tujuannya.

   

Konsultasi DPRD Kabupaten Sleman

Jakarta(09/10/2013), Direktorat Fasilitasi Peraturan Daerah (Ditperda) menerima kunjungan DPRD Kabupaten Sleman, dalam rangka konsultasi mengenai mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Kerjasama Desa. Kunjungan diterima dan dibuka oleh Pak Edi Subowo selaku Kepala Sub Direktorat Wilayah II di Ruang Rapat A Lt.4 Gd. Ditjen Peraturan Perundang-Undangan beserta jajarannya.

Hal penting yang menjadi pokok konsultasi adalah mengenai dasar hukum pembuatan Raperda dan muatan materi yang harus diatur. Adapun penjelasan Ditperda dalam konsultasi tersebut adalah, sebagai berikut:  Dalam pembentukan Raperda harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (UU PUU). Sebagaimana diatur pada point 28 Lampiran II UU PUU, bahwa dasar hukum harus diawali dengan kata “Mengingat” yang kemudian harus memuat dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan perda tersebut, yaitu Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang tentang pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa.

   

Halaman 20 dari 115 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Komentar Terbaru

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

November 2014
S S R K J S M
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 157 pengunjung dan 1 pengurus yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini23027
mod_vvisit_counterKemarin40267
mod_vvisit_counterMinggu ini322487
mod_vvisit_counterMinggu Lalu295789
mod_vvisit_counterBulan ini1189969
mod_vvisit_counterBulan Lalu2534874
mod_vvisit_counterTotal119500994

Hari ini: 23 Nov 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id