Selasa, 23 September 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 dan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangaan dan Angka Kreditnya serta mengingat Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.73.KP.04.12 Tahun 2006 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang baru tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

   

Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas penggunaan tanda pengenak yang sah dan berlaku di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM perlu dilakukan penyeragaman dan Cap Dinas. Ketentuan mengenai pembuatan dan penggunaan Cap Dinas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-48.PL.02.03 Tahun 2010 tentang Pembuatan dan Penggunaan Cap Dinas Jabatan dan cap Dinas Instansi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu merumuskan suatu rancangan Peraturan Menteri yang mengatur Cap Dinas.

   

Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia merupakan sumberdaya alam yang langka dan kebutuhan dasar manusia, khususnya untuk ketersediaan papan dan pangan. Oleh karena sifatnya yang demikian strategis, maka negara diberi wewenang oleh Bangsa Indonesia untuk membuat kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan pengawasan terkait dengan pemanfaatan, pemilikan, dan pemeliharaan bumi, termasuk Tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Kewenangan negara untuk menguasai itu ditujukan untuk tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengaturan bidang pertanahan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) meliputi hal-hal yang bersifat pokok, sehingga dengan perjalanan waktu, berbagai hal yang belum diantisipasi perlu dilengkapi sesuai dengan perkembangan di bidang ilmu, teknologi, sosial-ekonomi, dan budaya, untuk dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

   

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Rabu, 24 Juli 2013 di Hotel Puri Denpasar berlangsung Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Kajian menghadirkan 3 orang pembicara yaitu Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. yang memaparkan Proses Penyusunan Prolegnas  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012, Refli Harun (Constitutional & Electoral Reform Centre) yang memaparkan Paradigma Baru Legislasi Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, serta I Wayan Sudirta, S.H (Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dan Koordinator Tim Litigasi DPD RI) yang memaparkan tentang Implikasi Putusan Mk Nomor 92/Puu-X/2012 Terhadap Pembentukan Undang-Undang dengan Bapak Ahmad Khumaidi, S.H., M.H. sebagai moderator.

   

Halaman 20 dari 111 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Komentar Terbaru

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

September 2014
S S R K J S M
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 557 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini40481
mod_vvisit_counterKemarin40855
mod_vvisit_counterMinggu ini81336
mod_vvisit_counterMinggu Lalu311618
mod_vvisit_counterBulan ini902134
mod_vvisit_counterBulan Lalu867083
mod_vvisit_counterTotal115297598

Hari ini: 23 Sep 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id