Rabu, 01 Oktober 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film

Kesadaran manusia akan kebutuhan hiburan memberi peluang besar pada industri perfilman untuk mengembangkan usahanya dalam melayani masyarakat. Perkembangan industri perfilman menjadi salah satu aspek signifikan dalam pergerakan roda perekonomian negara. Pada beberapa negara industri justru menjadi salah satu ujung tombak perekonomian negaranya. Amerika misalnya, menjadikan film sebagai salah satu komoditas dagang yang menyumbang devisa luar negeri yang sangat besar. India juga menjadikan industri perfilman sebagai salah satu pelaku roda ekonomi utama di negaranya.

Indonesia memiliki perlakuan yang berbeda dengan negara-negara yang menjadi pelaku utama industri perfilman global. Kondisi Indonesia yang memiliki keterbatasan aspek produksi film nasional menjadikan negara ini lebih banyak mengakses komoditi film dari luar / mengimpor film. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh pada perkembangan dan pembangunan industri perfilman nasional. Pengaruh yang dibawa oleh film dari luar tidak hanya berupa pengaruh dalam makna sistem dan teknis semata, namun juga pengaruh dalam makna ideologis. Bentuk ideologis itu bisa berupa nilai dan norma yang berbeda dengan ketetapan hukum di Indonesia. Keberbedaan ini baik secara langsung maupun tak langsung akan berimbas pada dekonstruksi dan perubahan nilai dan norma yang belum tentu bermakna positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

   

Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-68 :"Mari Kita Jaga Stabilitas Politik Dan Pertumbuhan Ekonomi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan upacara memperingati HUT kemerdekaan RI ke-68. Upacara diikuti seluruh pegawai dilingkungan Unit Utama Eselon 1 Kementerian Hukum dan HAM. Bertindak sebagai pembinaa upacara, Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin..

Menteri Hukum dan HAM dalam amanatnya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1434 H, mohon maaf lahir dan bathin kepada seluruh unit Kementerian Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM juga menyampaikan bahwa tahun ini merupakan tahun yang strategis sekaligus memiliki tantangan yang cukup kompleks, karena merupakan tahun optimalisasi pencapaian target-target, yang telah digariskan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional oleh pemerintah Kabinet Indonesia bersatu II, yang akan berakhir pada tahun 2014 mendatang.

   

Kunjungan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Lemhanas Angkatan XLIX

Jumat 16 Agustus 2013, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menerima kunjungan peserta Diklat Lemhanas Angkatan 49. Peserta Diklat Disambut oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Wahiduddins Adams, MA. di ruang Legiprudensi.  Tujuan kedatangan peserta Diklat Lemhanas adalah untuk mempelajari proses pembentukan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas kelompok dalam Diklat Lemhanas. Dalam rombongan peserta Diklat terdapat Bapak. Priyanto, S.H., M.H. yang juga sebagai Sekretaris Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

   

Kunjungan Konsultasi DPRD Kabupaten Lamongan

Jakarta-13 Agusus 2013, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah (Direktorat Perda) menerima Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Lamongan dalam rangka penyusunan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lamongan. Konsultasi tersebut diterima oleh Kasubdit Fasilitasi Perancangan Perda Wilayah I (Erwin Fauzi, S.H., M.M.) Direktorat  Fasiltasi Perancangan Peraturan Daerah di ruang Legiprudensi Gd. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dalam kunjungan kerja tersebut, DPRD Kabupaten lamongan mengkonsultasikan mengenai mekanisme dan tata cara dalam penyusunan dan pembentukan peraturan daerah yang baik dan tidak bertentangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara teknis pembentukan Peraturan Daerah harus dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan daerahnya dalam hal ini adalah Kabupaten Lamongan, dan substansi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang telah dibuat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang.

   

Halaman 20 dari 113 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Komentar Terbaru

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Oktober 2014
S S R K J S M
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 813 pengunjung dan 3 pengurus yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini46235
mod_vvisit_counterKemarin73681
mod_vvisit_counterMinggu ini196777
mod_vvisit_counterMinggu Lalu409347
mod_vvisit_counterBulan ini46235
mod_vvisit_counterBulan Lalu1380687
mod_vvisit_counterTotal115822386

Hari ini: 01 Okt 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id