Jumat, 30 Januari 2015
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Jakarta(22/1/14), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan rapat tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direktur Perancangan Ibu Pocut Eliza, S.H., M.H. yang menyampaikan RUU ini mendesak untuk diselesaikan dengan pertimbangan tujuan untuk menjamin kemudahan berusaha, yaitu menghapus persyaratan modal dasar dan modal disor serta adanya surat dari UKP4 tanggal 17 Desember 2013 yang menyebutkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM harus melaksanakan langkah yang diperlukan untuk penyelesaian RUU tersebut. Usai Ibu Pocut Eliza membuka rapat, Ibu Pocut mempersilahkan kepada peserta rapat untuk memberikan masukannya.

Sekretariat Negara meyampaikan bahwa perlu mengkaji RUU ini jangan sampai menimbulkan mudarat dari pada manfaatnya, selain itu juga menyampaikan bahwa RUU ini tidak masuk kedalam prolegnas prioritas, walaupun sudaha masuk dalam longlist tetapi menempati urutan ke 118.

   

Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mendorong Penyempurnaan Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR IX) telah mengamanatkan antara lain untuk melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan TAP MPR IX, Presiden melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2011 yang diperpanjang dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2013 mengamanatkan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan hutan alam primer dan lahan gambut. Hal mana juga tertuang dalam Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 12 Kementerian dan Lembaga untuk Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan (NKB 12 KA), Strategi Nasional REDD+, dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014.

   

Rapat tingkat Menteri pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPP tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh

Jakarta(7/1/14)- Bertempat diruang Rapat Soepomo Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsudin membuka rapat Tingkat menteri mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPP tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh yang membahas pasal perpasal dalam RPP tersebut yang masih menimbulkan persoalan

Hadir dalam rapat, Menteri Dalam Negeri, Deputi Perundang-undangan Sekretariat Negara, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Kapuskum Badan Pertanahan Nasional, Asdep Perundang-undangan bidang polkesra, Sekretariat Negara, Direktur Otda Kemendagri, Kasubdit Harmonisasi PP Bidang Polhukam. Serta undangan terkait.

Usai Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin membuka rapat tersebut, Bapak menteri persilahkan kepada Mendagri untuk menyampaikan hal-hal penting yang perlu disampaikan.

   

Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam Pasal 57 mengamanatkan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan bertujuan untuk:

   

Halaman 20 dari 118 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Komentar Terbaru

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

January 2015
S S R K J S M
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 527 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini13502
mod_vvisit_counterKemarin31207
mod_vvisit_counterMinggu ini286325
mod_vvisit_counterMinggu Lalu488264
mod_vvisit_counterBulan ini2213511
mod_vvisit_counterBulan Lalu2578846
mod_vvisit_counterTotal124626550

Hari ini: 31 Jan 2015

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id