Sabtu, 27 Agustus 2016
   
Text Size

Rapat Kerja Komis III DPR-RI dengan Menteri Hukum dan HAM dalam Rangka Pembahasan RUUTentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jakarta, 26 Oktober 2015, DPR RI telah menyelenggarakan Rapat Kerja Komisi III dalam rangka pembahasan RUU tentang KUHP. Pihak Pemerintah dalam rapat ini dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, serta dari akademisi seperti Prof. Muladi dan Dr. Chairul huda, S.H., M.H.

Acara Rapat Kerja mengagendakan penyerahan DIM Fraksi-Fraksi kepada Pemerintah, pembentukan Panja,  dan pembahasan DIM.

Baca Selanjutnya: Rapat Kerja Komis III DPR-RI dengan Menteri Hukum dan HAM dalam Rangka Pembahasan RUUTentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

   

Kementerian Hukum dan HAM RI Menjadi Tuan Rumah Dalam Acara Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI Dan JICA

Jakarta, 21 Oktober 2015, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menjadi tuan rumah dalam acara “Pembahasan Implementasi Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan JICA” pada hari Rabu, 21 Oktober 2015. Acara yang dimulai pukul 11.00 WIB tepat ini dihadiri oleh Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kasubdit kerja sama, delegasi dari pihak Kementerian Hukum Jepang serta delegasi dari pihak JICA. Acara yang berformat courtesy call ini diadakan sebagai langkah awal pembahasan kerja sama antara lembaga resmi hukum dan HAM Indonesia dengan lembaga resmi Hukum dan HAM Jepang.

Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk mempererat hubungan kerjasama diplomatik diantara kedua negara, terutama didalam bidang Hukum dan HAM. Pada kesempatan ini, perwakilan utama dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Jepang, masing-masing berkesempatan untuk membuka acara dengan kata sambutan. Baik keduanya mengatakan bahwa mereka sangat senang dengan kesempatan kerja sama yang akan dijalin dalam waktu dekat ini. Perwakilan utama dari Indonesia mengatakan bahwa akan ada 3 fokus utama dalam hubungan kerja sama ini, terutama dalam bidang kekayaan intelektual.

Baca Selanjutnya: Kementerian Hukum dan HAM RI Menjadi Tuan Rumah Dalam Acara Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI Dan JICA

   

Halaman 39 dari 320 halaman

Move
-

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Berita Terbaru
UU PENGAMPUNAN PAJAK: Restitusi & Sengketa Harus Dicabut

Bagi wajib pajak (WP) yang ingin pengampunan pajak wajib mencabut permohonan restitusi dan sengketa pajak. Dalam pasal 8 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak disebutkan selain memiliki nomor pokok wajib pajak, WP yang ingin memperoleh pengampunan...

Selengkapnya ...
Jokowi: UU Tax Amnesty Jadi Payung Hukum Uang di Luar Negeri Masuk

DPR telah mengesahkan UU Tax Amnesty (pengampunan pajak) yang diusulkan pemerintah. Presiden Joko Widodo menyambut baik putusan tersebut. "Alhamdullilah, tadi sudah selesai diberikan persetujuan oleh DPR dan pemerintah sekarang tinggal mensosialisasikan...

Selengkapnya ...
RUU PERTEMBAKAUAN: Wakil Ketua Baleg DPR: Kampanye Antitembakau, Propaganda Yang Berlebihan

Lembaga Legislatif menyatakan kampanye penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang saat ini tengah digodok oleh Parlemen sebagai propaganda yang berlebihan. Ketua Panitia Kerja RUU Pertembakauan Firman Subagyo mengatakan pembahasan...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa
Kriteria “Kegentingan yang Memaksa” dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ...

Sterilisasi Jalur Transjakarta  (Narasi Moralitas Bisnis dan Hukum Sebagai Agen Perubahan)
    ---“Die philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, eskommt darauf an, sie zu verandern”---[1] Karl ...

Hak Konstitusional Warga Negara
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. ...

Keuangan Negara dan Keuangan Publik
Pendahuluan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas Hotasi Nababan yang sebelumnya ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Survey Masyarakat

Apakah anda Puas dengan Informasi dan layanan website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Tata Nilai

HUT RI ke- 71

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Agustus 2016
S S R K J S M
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 1402 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini8695
mod_vvisit_counterKemarin44420
mod_vvisit_counterMinggu ini360151
mod_vvisit_counterMinggu Lalu320876
mod_vvisit_counterBulan ini1385570
mod_vvisit_counterBulan Lalu1531220
mod_vvisit_counterTotal161153754

Hari ini: 28 Agu 2016

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: humas.djpp@gmail.com
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id