Kamis, 17 April 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Pembentukkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari bersatunya komunitas adat yang ada di seantero wilayah Nusantara. Komunitas tersebut telah melahirkan Masyarakat Hukum Adat dengan hak yang dimilikinya. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan pada era Pemerintah Kolonial Belanda.

Dalam perkembangannya, pasca terbentuknya NKRI, pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak Masyarakat Hukum Adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hakpMasyarakat Hukum Adat.   Kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan izin hak pengelolaan hutan kepada swasta telah mengakibatkan penebangan hutan tanpa perencanaan matang dan tanpa memikirkan dampaknya untuk generasi berikutnya. Masyarakat Hukum Adat dengan berbagai keterbatasannya tersingkir dari hutan dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan mereka.

Lampiran
Download this file (Draft RUU PPHMA.doc)Draft RUU PPHMA.doc[ ]176 Kb
   

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan perusahaan jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang. Fungsi utama perseroan adalah menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan serta menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan guna mempercepat pembangunan (penyeberangan perintis).

Untuk memperbaiki struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry, Pemerintah perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry yang berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011.

Lampiran
Download this file (rpp asdp.doc)rpp asdp.doc[ ]106 Kb
   

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Misi utama pendidikan tinggi adalah mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut dapat diwujudkan, maka perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi, sehingga  Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Lampiran
Download this file (rpppt.doc)rpppt.doc[ ]174 Kb
   

Penghargaan Untuk Jurnal Legislasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Hari Kamis, 16 Mei 2013, Jurnal Legislasi Indonesia menerima penghargaan sebagai penerbit yang aktif dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada Direktur Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama di Gedung Perpustakaan Nasional RI

Lampiran
Download this file (sk.pdf)sk.pdf[ ]1384 Kb
   

Halaman 20 dari 105 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
RUU Keinsinyuran segera disahkan

RUU Keinsinyuran segera dibawa ke pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU Keinsinyuran. RUU ini sangat penting dan strategis untuk penguasaan IPTEK oleh para tenaga insinyur Indonesia. Penguatan daya saing dan standardisasi...

Selengkapnya ...
Legislator desak pemerintah revisi Perpres 15/2012

Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani, mendesak Pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu karena merugikan nelayan. "Kami mendesak Pemerintah...

Selengkapnya ...
Ini 12 Poin RUU KUHAP yang Berpotensi Lemahkan KPK

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Reformasi Hukum mengindentifikasi 12 isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi polemik dan berpotensi melemahkan atau memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi....

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

April 2014
S S R K J S M
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 506 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini24368
mod_vvisit_counterKemarin55992
mod_vvisit_counterMinggu ini181231
mod_vvisit_counterMinggu Lalu418919
mod_vvisit_counterBulan ini1025117
mod_vvisit_counterBulan Lalu1712550
mod_vvisit_counterTotal108216212

Hari ini: 17 Apr 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id