Kamis, 28 May 2015
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Konsultasi DPRD Kabupaten Banyuwangi

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah (Dit. Perda) menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 11 Juni 2014 di Ruang Rapat Legiprudensi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka konsultasi mengenai percepatan pembahasan raperda yang masuk dalam prolegda maupun diluar prolegda Tahun 2014. Kunjungan diterima oleh Subdit. Fasilitasi Perancangan Perda Wilayah I dan dipimpin Ibu Andriana Krisnawati, SH., MH selaku Kasi. Bimbingan dan Konsultasi Peraturan Daerah Wilayah I.2.

Beberapa hal yang dikonsultasikan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Bagaimana konsekuensi terhadap pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Blambangan jika Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Blambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi dicabut?

Tanggapan yang disampaikan oleh Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah terhadap beberapa hal yang dikonsultasikan tersebut adalah sebagai berikut:

   

Konsultasi DPRD Kabupaten Probolinggo

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah (Dit. Perda) menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Probolinggo pada tanggal 16 Mei 2014 di Ruang Rapat B Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undnagan dalam rangka konsultasi mengenai 4 (empat) raperda inisiatif. Kunjungan diterima oleh Subdit. Fasilitasi Perancangan Perda Wilayah I dan dipimpin Ibu Andriana Krisnawati, SH., MH selaku Kasi. Bimbingan dan Konsultasi Peraturan Daerah Wilayah I.2.

Beberapa hal yang dikonsultasikan oleh DPRD Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

  1. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu melakukan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Namun narasumber DPRD Kabupaten Probolinggo mengemukakan bahwa agar menunggu peraturan pemerintah pelaksana Undang-Undang tentang desa terlebih dahulu. Bagaimana dalam menyikapi hal ini dan berapa lama masa jabatan Kepala Desa?
  2. Raperda Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sudah dua periode selalu ditolak untuk tidak dilanjutkan oleh Bupati sehingga raperda tersebut tidak dapat diselesaikan namun raperda ini diharapkan selesai dalam periode ini. Apakah raperda tersebut dapat dilanjutkan pembahasannya?
  3. Bagaimana tanggapan Dit. Perda terhadap materi raperda tentang minuman beralkohol?
   

Konsultasi DPRD Kabupaten Madiun

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah (Dit. Perda) menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Madiun pada tanggal 4 Juni 2014 di Ruang Rapat B Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam rangka konsultasi mengenai rancangan peraturan daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Madiun. Kunjungan diterima oleh Subdit. Fasilitasi Perancangan Perda Wilayah I dan dipimpin Ibu Andriana Krisnawati, SH., MH selaku Kasi. Bimbingan dan Konsultasi Peraturan Daerah Wilayah I.2.

Beberapa hal yang dikonsultasikan oleh DPRD Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

Apakah dalam raperda yang disusun terkait pencabutan perda Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Madiun, dapat memasukkan materi dalam penjelasan yang mengatur mengenai status karyawan ataupun pegawai yang sudah ada karena dalam rancangan perda hanya mengatur 2 pasal saja?

  1. Dalam Pasal 29 Perda Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Madiun menyatakan bahwa pembubaran perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan peraturan daerah”. Apakah harus mengikuti mekanisme tersebut?
   

Konsultasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah (Dit. Perda) menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 7 Agustus 2014 di Ruang Rapat C dalam rangka konsultasi mengenai rancangan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga. Kunjungan diterima oleh Subdit. Fasilitasi Perancangan Perda Wilayah I dan dipimpin Ibu Andriana Krisnawati, SH., MH selaku Kasi. Bimbingan dan Konsultasi Peraturan Daerah Wilayah I.2.

Permasalahan yang dikonsultasikan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Adanya inisiatif dari perusahaan-perusahaan agar sumbangan pihak ketiga dapat diatur dalam peraturan daerah sehingga perusahaan dapat menyalurkan dana secara jelas. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan klarifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Nomor 188.34/2153/SJ perihal Klarifikasi Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Apakah rancangan perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga masih dapat dilakukan?

   

Halaman 20 dari 130 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Pengumuman Lelang

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

May 2015
S S R K J S M
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 2216 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini7025
mod_vvisit_counterKemarin47512
mod_vvisit_counterMinggu ini252022
mod_vvisit_counterMinggu Lalu462045
mod_vvisit_counterBulan ini2382341
mod_vvisit_counterBulan Lalu1321446
mod_vvisit_counterTotal131155870

Hari ini: 29 May 2015

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id