Sabtu, 10 Desember 2016
   
Text Size

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

www.djpp.Kemenkumham.go.id-Direktorat peraturan Perundang-Undangan menggelar acara rapat persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Rabu, 6 April 2016. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan), Mr. Cameron Gifford (Assistant Secretary, Counter-Terorism Unit, Attorny-General’s Departement, Australia Government), Mr. Michael McKenzia (Resident Legal Advisor, Australia Embassy in Jakarta ), serta para undangan lainnya.

Baca Selanjutnya: Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

   

Oknum Petugas Sipir Terindikasi Narkoba

Kunjungan dadakan yang dilakukan Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkumham RI, Prof Dr Widodo Ekatjahjana SH, MHum dan Kakanwil Kemenkumham Jambi, Dwi Prasteyo Santoso ke Lapas Narkotika Klas III Muarasabak, untuk melakukan tes urine kepada seluruh petugas lapas membuahkan hasil.

Dari hasil tes urine yang dilakukan petugas BNN Provinsi Jambi, didapat satu hasil urine petugas terindikasi narkoba.

Kepala Kakemenkumham Jambi, Dwi Prasteyo Santoso dikonfirmasi sejumlah media usai pelaksanaan tes urine Selasa (5/4) mengungkapkan, dalam sidak dilakukan tes urine kepada 23 petugas lapas.

Baca Selanjutnya: Oknum Petugas Sipir Terindikasi Narkoba

   

Halaman 39 dari 333 halaman

Move
-

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Berita Terbaru
Tanpa Interupsi di Paripurna, DPR Sahkan Revisi UU ITE

Seluruh Fraksi di DPR RI menyetujui revisi Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengesahan ini turut dihadiri Menkominfo Rudiantara. Hal tersebut terungkap dalam sidang Paripurna...

Selengkapnya ...
Sempat Ditunda, DPR Akan Sahkan Perppu Kebiri Jadi UU

DPR akan menggelar rapat paripurna, Rabu (12/10/2016) pukul 10.00 WIB. Salah satu agenda paripurna adalah pengambilan keputusan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut...

Selengkapnya ...
Bamus Setujui Usulan Penambahan Waktu Pembahasan RUU PPILN

Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI menyetujui pengajuan penambahan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN)‎. Kesepakatan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna pada Rabu, 12 Oktober...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Koruptor yang Merampas Hak Rakyat harus di Hukum Sesuai dengan Perbuatannya ?
KASUS hak atas tanah rakyat menjadi polemik. Tarik ulur apalagi warga di hadapkan  dengan rencana pembangunan ...

Keadilan Buat Ahli Waris H.Yusuf Asal Kabupaten Fakfak Papua Barat Tak Ada
Nasib Ahli Waris H.Yusuf Bay Asal Kab. Fakfak, Papua Barat KASUS  ahli waris H. Yususf asal Kabupaten Fakfak, ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa
Kriteria “Kegentingan yang Memaksa” dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ...

Sterilisasi Jalur Transjakarta  (Narasi Moralitas Bisnis dan Hukum Sebagai Agen Perubahan)
    ---“Die philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, eskommt darauf an, sie zu verandern”---[1] Karl ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Survey Masyarakat

Apakah anda Puas dengan Informasi dan layanan website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Tata Nilai

HUT RI ke- 71

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Desember 2016
S S R K J S M
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 410 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini21334
mod_vvisit_counterKemarin27604
mod_vvisit_counterMinggu ini173679
mod_vvisit_counterMinggu Lalu170205
mod_vvisit_counterBulan ini270338
mod_vvisit_counterBulan Lalu526433
mod_vvisit_counterTotal163279974

Hari ini: 10 Des 2016

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: humas.djpp@gmail.com
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id