Jumat, 31 Oktober 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protocol to Implement The Eight Package of Commitments Under The Asean Framework Agreement on Services (AFAS)

Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam pada Tanggal 28 Oktober 2010 telah menandatangani Protocol to Implement The Eight Package of Commitments Under The Asean Framework Agreement on Services (Protokol untuk melaksanakan Paket Komitmen kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)

Tujuan dari penandatanganan komitmen paket kedelapan adalah :

  1. sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan komitmen-komitmen yang disepakati pada AFAS Paket 8 serta
  2. untuk meningkatkan akses pasar perdagangan dan investasi di bidang jasa
  3. untuk menciptakan iklim perdagangan dan investasi di bidang jasa yang kondusif, transparan, bebas, dan fasilitatif
   

Kunjungan Konsultasi DPR Provinsi Jawa Tengah

Selasa 27 Agustus 2013, Direktorat Fasilitasi Peraturan Daerah menerima kunjungan konsultasi DPRD KAbupaten Klaten mengenai Program Legislasi Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah, dan Tugas Pokok Fungsi Badan Legislasi Daerah.

Rapat diterima dan dibuka oleh Kasi Wilayah III, Lina, S.H.,M.H., dan didampingi oleh Ketua Balegda DPRD Kabupaten Klaten. Rapat juga dihadiri oleh seluruh staf Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah III dan Anggota Balegda DPRD Kabupaten Klaten.

   

Kunjungan Konsultasi DPRD Provinsi Banten

Selasa, 27 Agusus 2013, Direktorat Fasilitasi Peraturan Daerah menerima kunjungan DPRD Provinsi Banten yang ingin mengkonsultasikan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan sesuai dengan suratnya Nomor: 162.4/DPRD/829/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 perihal konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembiayaan Pendirian Bank Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Rapat konsultasi diterima dan dibuka oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Suwandi, S.H., M.H., dan didampingi oleh Ketua Pansus Pembahasan Raperda DPRD Provinsi Banten, Budi. Rapat konsultasi ini dihadiri oleh anggota Pansus Pembahasan Raperda DPRD Provinsi Banten, Biro Hukum Provinsi Banten dan Kasubdit beserta Staf Subdit Fasilitasi Perancangan Perda Wilayah I.

   

Rapat Internal Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia

Jumat 23 Agustus 2013, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan rapat internal mengenai pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.

Rapat dibuka Bapak Nasrudin, S.H., M.M. (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dengan agenda rapat persiapan pengharmonisasian untuk rapat tanggal 27 Agustus 2013. Rapat persiapan ini diselenggarakan agar internal Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan alasan-alasan dan justifikasi mengapa dilakukan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM RI.

   

Halaman 20 dari 114 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Komentar Terbaru

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Oktober 2014
S S R K J S M
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 704 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini66359
mod_vvisit_counterKemarin104847
mod_vvisit_counterMinggu ini419640
mod_vvisit_counterMinggu Lalu493845
mod_vvisit_counterBulan ini2525487
mod_vvisit_counterBulan Lalu1380687
mod_vvisit_counterTotal118301638

Hari ini: 31 Okt 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id