Minggu, 31 Agustus 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Pelantikan Pejabat Eselon IV Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Senin, 8 Juli 2013, Sebanyak dua orang pejabat yang terdiri dari Eselon IV dilantik oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Bapak Dr. Wahiduddins Adams, S.H., MA. Dua orang pejabat tersebut antara lain Rafdi Akmaldi, S.H. menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Rumah, serta Sunadi, S.H., M.H. fungsional umum pada BPSDM yang dipromosikan untuk  menduduki jabatan Kepala Seksi Dokumentasi  Direktorat Perancangan.

Dalam pelantikan tersebut di hadiri oleh para pejabat dari jajaran eselon II, III dan IV direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

   

Rancangan Peraturan Presiden tentang Jabatan Struktural yang dapat dirangkap oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan diutamakan untuk dapat menduduki jabatan structural pada unit organisasi yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tugas dan tanggung jawab jabatan fungsionalnya

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Jabatan Rangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Noor 47 Tahun 2005, perlu untuk merumuskan suatu Peraturan Presiden tentang jabatan struktural yang dapat dirangkap oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan

   

Sosialisasi RUU tentang Hukum Acara Perdata dengan Topik Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Singkat dan Dengan Acara Cepat Dalam RUU tentang Hukum Acara Perdata

Senin, 1 Juli 20113, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan acara Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata dengan Topik Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Singkat dan Dengan Acara Cepat Dalam RUU tentang Hukum Acara Perdata di Hotel Santika Jakarta. Sebagai  Pembicara Elijana Tanzah, S.H., M.Hum dan sebagai Pembahas I DR. Humphrey Djemat, S.H. LL.M dan Pembahas II Ricardo Simanjuntak, S.H. LL.M, ANZIIF, CIP  Sedangkan Narasumber I DR. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H. serta Moderator Erwin Fauzi, S.H., M.H. Hadir dalam acara sosialisasi dari berbagai kalangan, antara lain: perwakilan dari beberapa Kementerian dan Lembaga Non Kementerian, Praktisi Hukum, Notaris,  Akademisi, dan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Acara Sosialisasi Sosialisasi RUU tentang Hukum Acara Perdata dengan Topik Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Singkat dan Dengan Acara Cepat Dalam RUU tentang Hukum Acara Perdata  dimulai dengan sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan,  DR. Wahiduddin Adams, S.H., M.A dan sekaligus membuka acara Sosialisasi. Hal penting yang ditegaskan dalam sambutan Bapak Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

   

Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

Kawasan Taman nasional Gurung Merapi merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian lingkungan Taman Nasional Gunung Merapi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan sekitar Taman Nasional Gunung Merapi yang rawan bencana alam geologi.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (2) Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi perlu untuk merumuskan suatu rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

   

Halaman 20 dari 108 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Agustus 2014
S S R K J S M
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 290 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini17666
mod_vvisit_counterKemarin36128
mod_vvisit_counterMinggu ini157700
mod_vvisit_counterMinggu Lalu168073
mod_vvisit_counterBulan ini858254
mod_vvisit_counterBulan Lalu1266745
mod_vvisit_counterTotal114386635

Hari ini: 31 Agu 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id