Selasa, 28 Juli 2015
   
Text Size

Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 Nomor 1 Tahun 2014

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 Nomor 1 Tahun 2014. Pada penerbitan ini redaksi telah berusaha untuk memilih artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan bagi suatu Jurnal Ilmiah.

Pada penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 Nomor 1 Tahun 2014 ini memuat artikel mengenai: Pendidikan Politik Menyongsong Pemilu Legislatif Tahun 2014 dalam Ranah Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Deliberatif, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang, Politik Agraria Di Yogyakarta: Identitas Patrimonial dan Dualisme Hukum Agraria, Optimalisasi Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai Instrumen Perencanaan Penyusunan Undang-Undang, Mendorong Lahirnya Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kota Medan, Kriteria Unsur Kegentingan yang Memaksa dalam Penerbitan Perppu, Permasalahan Kedaulatan Wilayah Ruang Udara di Indonesia, Tanggung Jawab Hukum dalam Kecelakaan Pesawat Terbang Sukhoi Superjet 100, Kerjasama Internasional Perpindahan Narapidana  antara Warga Negara Asing  dan Warga Negara Indonesia, dan Transparansi dan Akuntabilitas Penggalangan Dana Publik untuk Korban Banjir Jakarta 2013.

   

Kunjungan Delegasi Pemerintah Jepang dan Japan International Cooperation Agency (JICA)

Jakarta(23/10/2014), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menerima kunjungan dari delegasi Pemerintah Jepang dan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang diterima langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. yang didampingi oleh Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan  Mien Usihen, S.H., M.H., Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Pocut Eliza, S.Sos, S.H., M.H., serta perwakilan dari masing-masing Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan kunjungan delegasi Pemerintah Jepang dan JICA adalah untuk mendiskusikan usulan program kerja sama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM  terkait dengan penguatan kerja sama di bidang hukum. Pemerintah Jepang saat ini telah melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, kerja sama tersebut akan berakhir pada bulan April 2015.

   

Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan

Direktur Jenderal Peraturan perundang-undangan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. membuka rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, selanjutnya beliau menginformasikan mengenai pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan yang akan segera diselesaikan mengingat menjelang masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir.

Dalam hal ini Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan berpendapat apakah hal tersebut masih dimungkinkan atau tidak karena berdasarkan informasi dari Sekretariat Negara bahwa Presiden menerima dokumen untuk ditandatangani paling lambat pada tanggal 15 Oktober 2014, selain itu terkait dengan ‘kelembagaan’ dalam proses pengajuan dari pemrakarsa bahwa RPP tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan telah menerima permintaan pengharmonisasian dari kementerian teknis atau yang menangani secara langsung, apakah RPP ini kementerian teknisnya adalah Kementerian Koordinator?, kemudian apakah RPP ini sudah tidak ada masalah lagi terkait dengan peraturan RT/RWN, Pemrov dan Pemerintah Kabupaten/kota mendukung atau tidak, bahwa Maloy Batuta Trans Kalimantan berdekatan dengan jalur pelayaran Indonesia, dan mempunyai batas yang jelas, hal tersebut seharusnya didiskusikan terlebih dahulu.

   

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran dan Pendataan Organisasi Masyarakat

Jakarta(15/10/2014), Bertempat di ruang Rapat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, berlangsung rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendaftaran dan Pendataan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait diantaranya Sekretariat Negara, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta Kementerian Dalam Negeri sebagai pemrakarsa.

Rapat dibuka oleh Bapak Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. yang menyampaikan bahwa RPP ini jangan mengharapkan untuk mengejar tanda tangan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menurut informasi hanya sampai tanggal 17 Oktober 2014, serta diharapkan agar Kementerian Luar Negeri juga ikut dilibatkan untuk pembahasan RPP ini

   

Halaman 20 dari 133 halaman

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Pengumuman Lelang

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Juli 2015
S S R K J S M
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 726 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini54514
mod_vvisit_counterKemarin60398
mod_vvisit_counterMinggu ini114912
mod_vvisit_counterMinggu Lalu256390
mod_vvisit_counterBulan ini727042
mod_vvisit_counterBulan Lalu874045
mod_vvisit_counterTotal133050686

Hari ini: 28 Jul 2015

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id