Minggu, 01 May 2016
   
Text Size

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Syarat Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pidana

Jakarta(4/5/2015) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan rapat mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Syarat Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pidana pada hari Kamis, 30 April 2015. Rapat yang bertempat di Ruang Rapat A Lantai 4 Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan tersebut merupakan kelanjutan dari Rapat Penyusunan RPP tentang Syarat Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Pidana pada 18 Februari 2015 lalu.

Rapat dipimpin oleh Bapak Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan dihadiri oleh Bapak Radita Ajie, S.H., M.H. Kasi. Penyiapan Bahan dan Data Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta  perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Selanjutnya: Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Syarat Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pidana

   

Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Jakarta(28/4/2105), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menggelar rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.Rapat ini dihadiri oleh Kepala badan Pembinaan Hukum Nasional Dr. Enni Nurbaningsih, S.H., M.Hum., mantan Sekjen Mahkamah Konstitusi AA Okk Mahendra, S.H., M.H. , Staf Ahli Bidang Kebijakan dan regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Isa Rachmatarwata , serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait dengan pengharmonisasian ini.

Rapat pengharmonisasian RUU ini merupakan pertemuan yang pertama sekaligus juga membahas mengenai pencabutan Perppu Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Bapak Wicipto Setiadi bertindak sebagai pimpinan rapat menyampaikan bahwa pada diskusi-diskusi yang lalu RUU ini dan draft RUU  sebelumnya mengenai pencabutan Perppu Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan itu sendiri sudah dimasukkan dalam RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan, tetapi karena diskusinya panjang dan muatan politisnya berat, oleh karena itu disepakati yang akan dilakukan  pertama adalah mengenai RUU pencabutan Perppu Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Baca Selanjutnya: Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

   

Halaman 39 dari 295 halaman

Move
-

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Berita Terbaru
Keterangan Presiden PUU/20-XIV/2016

Jakarta, 11/4/2016, Berlangsung sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 mengenai "Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b] dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang...

Selengkapnya ...
RUU Pilkada Berpacu dengan Waktu

KOMITMEN partai politik (parpol) melalui fraksi-fraksi di lembaga legislatif sangat dibutuhkan dalam merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu penting...

Selengkapnya ...
Pembahasan RUU Tax Amnesty Rawan Politik Transaksional

LAMBANNYA pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty dapat mengganggu agenda kerja DPR dan pemerintah dalam membahas APBN-P 2016. Alotnya pembahasan RUU itu mengindikasikan tarik menarik kepentingan antara fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah....

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Kewenangan Kepala Daerah Terhadap Badan Usaha Milik Daerah
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai Negara hukum, pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara harus dilakukan ...

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan  Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara
PENDAHULUAN Pembangunan Hukum Administrasi Negara merupakan prasyarat dalam pembangunan administrasi negara untuk ...

Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)
A. PENDAHULUAN Perbandingan adalah salah satu sumber pengetahuan penting. Perbandingan merupakan teknik, disiplin, ...

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Tata Nilai

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

May 2016
S S R K J S M
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 645 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini60226
mod_vvisit_counterKemarin42210
mod_vvisit_counterMinggu ini359174
mod_vvisit_counterMinggu Lalu696075
mod_vvisit_counterBulan ini60226
mod_vvisit_counterBulan Lalu3802007
mod_vvisit_counterTotal154700353

Hari ini: 01 May 2016

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: humas.djpp@gmail.com
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id