Kamis, 31 Juli 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata

Kamis, 13 Juni 2013 bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan rapat mengenai Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata. Rapat mengagendakan menyisir Pasal 90A, Pasal 90B, dan Pasal 90C (small claim court) serta membahas Peninjauan Kembali.

Ada perbaikan redaksional kalimat Penjelasan Pasal 90B ayat (2) huruf d pembatalan perjanjian, pada kalimat “bertentangan dengan ketentuan wanprestasi” diubah menjadi “berdasarkan cedera janji”, sehingga rumusan penjelasan menjadi sebagai berikut : “ Yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian adalah pembatalan perjanjian secara sepihak yang bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian atau berdasarkan cidera janji.

   

Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi bahwa dalam pelaksanaan Pelelangan Wilayah Kerja, penentuan pemenang pelelangan didasarkan pada penawaran harga pembelian tenaga uap atau listrik serta evaluasi kualitas teknis, keuangan dan harga uap yang paling rendah diantara penawaran harga.

Namun kenyataannya, dalam proses Pelelangan Wilayah Kerja, banyak dijumpai peserta lelang yang menyampaikan penawaran harga tenaga listrik yang sangat rendah yang secara kebisnisan dalam pengusahaan panas bumi belum memenuhi aspek keekonomian. Selain itu, penawaran tenaga listrik yang disampaikan juga belum dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pengembalian investasi yang wajar.

Untuk  itu, dalam rangka memberikan kepastian harga tenaga listrik yang menarik investasi, perlu adanya kebijakan baru terkait dengan harga patokan tertinggi pembelian tenaga listrik panas bumi yang digunakan proses pelaksanaan Pelelangan Wilayah Kerja.

   

Pembahasan dan Pertukaran Pengetahuan tentang Pengendalian Perdagangan Strategis antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Perwakilan Delegasi Amerika Serikat

Senin, 10 Juni 2013 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang menerima kunjungan dari delegasi Amerika untuk membahas mengenai pengendalian perdagangan strategis. Pertemuan dibuka oleh Direktur Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama selaku pimpinan rapat dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perdagangan, perwakilan pejabat dari Direktorat Harmonisasi dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan, serta perancang peraturan perundang-undangan.

Direktur Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama menyampaikan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, harus dicermati bentuk peraturan apa yang dapat dibuat, yang dilakukan melalui kajian dan penelitian terhadap pengendalian perdagangan strategis. Namun demikian, hal tersebut merupakan masalah yang menarik dan perlu dipikirkan bersama.

Direktur Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama juga menginformasikan beberapa rancangan peraturan perundang-undangan (Prolegnas 2010-2014) yang berkaitan dengan bahan-bahan strategis, antara lain, Rancangan Undang-Undang (RUU) Bahan Berbahaya, RUU Bahan Kimia, RUU Bioteknologi, RUU Komponen Pendukung Pertahanan Negara, RUU Lintas Batas Teknologi Antariksa, RUU Penggunaan Bahan Biologi, dan RUU Larangan Bahan Biologi sebagai Senjata, RUU Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan, serta RUU Senjata Api dan Bahan-Bahan Peledak, di samping yang masih dalam proses pembahasan, yaitu RUU Perdagangan.

   

Rancangan Peraturan Presiden Tentang Koordinasi Intelijen Negara

Koordinasi Intelijen Negara merupakan proses harmonisasi hubungan fungsional dan upaya sinkronisasi serta sinergi penyelenggaraan aktivitas Intelijen dalam rangka tercapainya tugas dan fungsi Intelijen Negara

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, perlu  merumuskan suatu Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Intelijen Negara;

Penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara dalam rancangan peraturan presiden ini, di pusat perlu dibentuk Komite Intelejen Negara (KIN) yang dikoordinasikan oleh Kepala BIN dan di daerah dibentuk Komite Intelejen Daerah (KID ) yang dikoordinasikan oleh Kepala BIN di daerah (Kabinda) yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan

Lampiran
Download this file (RPerpres KIN.doc)RPerpres KIN.doc[ ]92 Kb
   

Halaman 20 dari 107 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...
RUU Keinsinyuran segera disahkan

RUU Keinsinyuran segera dibawa ke pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU Keinsinyuran. RUU ini sangat penting dan strategis untuk penguasaan IPTEK oleh para tenaga insinyur Indonesia. Penguatan daya saing dan standardisasi...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Agustus 2014
S S R K J S M
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 501 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini1029
mod_vvisit_counterKemarin43210
mod_vvisit_counterMinggu ini168114
mod_vvisit_counterMinggu Lalu243353
mod_vvisit_counterBulan ini1029
mod_vvisit_counterBulan Lalu1209626
mod_vvisit_counterTotal113529410

Hari ini: 01 Agu 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id