Kamis, 23 Oktober 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Kunjungan Konsultasi DPRD Provinsi Banten

Selasa, 27 Agusus 2013, Direktorat Fasilitasi Peraturan Daerah menerima kunjungan DPRD Provinsi Banten yang ingin mengkonsultasikan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan sesuai dengan suratnya Nomor: 162.4/DPRD/829/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 perihal konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembiayaan Pendirian Bank Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Rapat konsultasi diterima dan dibuka oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Suwandi, S.H., M.H., dan didampingi oleh Ketua Pansus Pembahasan Raperda DPRD Provinsi Banten, Budi. Rapat konsultasi ini dihadiri oleh anggota Pansus Pembahasan Raperda DPRD Provinsi Banten, Biro Hukum Provinsi Banten dan Kasubdit beserta Staf Subdit Fasilitasi Perancangan Perda Wilayah I.

   

Rapat Internal Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia

Jumat 23 Agustus 2013, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan rapat internal mengenai pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.

Rapat dibuka Bapak Nasrudin, S.H., M.M. (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dengan agenda rapat persiapan pengharmonisasian untuk rapat tanggal 27 Agustus 2013. Rapat persiapan ini diselenggarakan agar internal Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan alasan-alasan dan justifikasi mengapa dilakukan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM RI.

   

Jurnal Legislasi Indonesia Volume 10 Nomor 2 Tahun 2013

Jurnal Legislasi Indonesia mulai penerbitan Volume 10 Nomor 2 Tahun 2013, telah mencantumkan Klasifikasi Desimal Universal (Universal Decimal Classification) disingkat UDC pada setiap artikelnya. UDC merupakan suatu klasifikasi sistematis dan hirarkis yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel berupa angka-angka, pencantuman UDC ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam pencarian suatu artikel tertentu dan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan Jurnal Legislasi Indonesia sebagai Jurnal Ilmiah.
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, pada tanggal 16 Mei 2013 telah memberikan penghargaan kepada Jurnal Legislasi Indonesia atas keaktifannya dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

   

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film

Kesadaran manusia akan kebutuhan hiburan memberi peluang besar pada industri perfilman untuk mengembangkan usahanya dalam melayani masyarakat. Perkembangan industri perfilman menjadi salah satu aspek signifikan dalam pergerakan roda perekonomian negara. Pada beberapa negara industri justru menjadi salah satu ujung tombak perekonomian negaranya. Amerika misalnya, menjadikan film sebagai salah satu komoditas dagang yang menyumbang devisa luar negeri yang sangat besar. India juga menjadikan industri perfilman sebagai salah satu pelaku roda ekonomi utama di negaranya.

Indonesia memiliki perlakuan yang berbeda dengan negara-negara yang menjadi pelaku utama industri perfilman global. Kondisi Indonesia yang memiliki keterbatasan aspek produksi film nasional menjadikan negara ini lebih banyak mengakses komoditi film dari luar / mengimpor film. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh pada perkembangan dan pembangunan industri perfilman nasional. Pengaruh yang dibawa oleh film dari luar tidak hanya berupa pengaruh dalam makna sistem dan teknis semata, namun juga pengaruh dalam makna ideologis. Bentuk ideologis itu bisa berupa nilai dan norma yang berbeda dengan ketetapan hukum di Indonesia. Keberbedaan ini baik secara langsung maupun tak langsung akan berimbas pada dekonstruksi dan perubahan nilai dan norma yang belum tentu bermakna positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

   

Halaman 20 dari 114 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Oktober 2014
S S R K J S M
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 746 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini8906
mod_vvisit_counterKemarin74995
mod_vvisit_counterMinggu ini319660
mod_vvisit_counterMinggu Lalu598083
mod_vvisit_counterBulan ini1931662
mod_vvisit_counterBulan Lalu1380687
mod_vvisit_counterTotal117707813

Hari ini: 24 Okt 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id