Berita/Kegiatan DJPP

Jum’at (10/2) – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan memfasilitasi proses pengharmonisasian final Rancangan Perpres tentang UIN Antasari Banjarmasin. Rapat tersebut dihadiri pula oleh perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.

 

Rapat yang bertempat di Ruang Rapat Legiprudensi Gedung Ditjen PP ini dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan 1, Karjono. Substansi pokok yang dibahas dalam rapat adalah perubahan Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari. IAIN Antasari sendiri merupakan salah satu institusi pendidikan berbasis agama yang pembentukannya diatur dalam Kepres no. 9 tahun 1987 tentang Susunan Organisasi IAIN bersama beberapa IAIN lainnya.

 

Dalam Rancangan Perpres yang baru, disebutkan bahwa UIN bertanggungjawab pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Sedangkan untuk pembinaan teknis dan sebagainya dinaungi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama dan di bidang pendidikan tinggi. Menjelang akhir rapat pihak dari Menpan RB mengingatkan bahwa pengharmonisasian kali ini bukan hanya mengenai perubahan nama, tapi perubahan suatu organisasi. Sehingga segala pengaturannya mesti diperhatikan dengan seksama. Rapat ditutup dan pengharmonisasian ini dianggap selesai. Selanjutnya tinggal menunggu keluarnya nomor Perpres dan hal-hal teknis lainnya.