Berita/Kegiatan DJPP

Ditjen Peraturan Perubdang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 menyelenggarakan Rapat Tim Kecil Harmonisasi RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Rapat Tim Kecil dipimpin oleh Hernadi SH., MH (Kasubdit Harmonisasi Pertahanan dan Keamanan), Direktorat Harmonisasi I Ditjen PP.
 
Pemrakarsa RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah Kementerian Pertahanan, rapat tim kecil dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pertahanan,  Kementerian Keuangan, dan MABES TNI.
 
Materi muatan RUU yang menjadi pembahasan dan diskusi dalam pengharmonisasian  tersebut antara lain:
1. Sifat keikutsertaan warga negara Indonesia melalui pembentukan komponen cadangan dalam usaha pertahanan negara;
2. Pengelolaan komponen cadangan yang meliputi pembentukan, pembinaan, penggunaan, pemberhentian, dan pengembalian; 
3. Usia minimum calon anggota komponen cadangan 18 tahun dan usia maksimum 35 tahun, serta batas usia masa pengabdian sebagai anggota komponen cadangan yang ditetapkan yakni 45 tahun; 
4. Hak dan kewajiban anggota, pelatihan dasar kemiliteran, pelatihan penyegaran, masa pengabdian, serta mobilisasi dan demobilisasi.