Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (18/4/2017) – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menggelar acara Forum Grup Diskusi (FGD) Perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Hotel Swiss-Bell Asmbon, Maluku. FGD ini dihadiri oleh Priyadi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Maluku, MJ. Mataheru Kepala Divisi Pelayanan Hukum Maluku, Dhahana Putra Direktur Perancangan, Nuryanti Widyastuti Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Yokomaku beserta Delegasi JICA, serta para perancang Kanwil Maluku.

“Dalam rangka pelaksanaan UU 12 Tahun 2011 khususnya Bab 10 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang perlu disebarluaskan untuk memberikan informasi sekaligus mendapatkan masukan masyarakat dari berbagai macam kelompok, salah satu caranya adalah melalui FGD ini,” ujar Priyadi dalam sambutannya. Lebih lanjut Priyadi berharap dengan adanya FGD ini dapat memberikan pemahaman dan informasi baru terhadap rekan-rekan perancang yang ada di wilayah Maluku.

Yokomaku, salah satu delegasi JICA berujar, “kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi maka perlu diadakan training dan diskusi. FGD ini membantu dalam mencari masukan untuk revisi UU 12 Tahun 2011, perwakilan Indonesia juga telah mengunjungi Jepang dalam rangka tukar pikiran konstitusi, UUD dan Peraturan Daerah di Jepang, melalui pemaparan hari ini kita harapkan ada masukan dari daerah.”

Beberapa poin penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam perubahan UU No 12 tahun 2011 ini disampaikan dalam sambutan Nuryanti Widyastuti, yaitu kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak adanya politik pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang jelas dan tegas, hirarki Peraturan Perundang-Undangan, analisa dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan, konsultasi publik khususnya pertisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.