Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan telah menyelenggarakan rapat RPP tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Netra. Rapat yang berlangsung pada Selasa (29/08/2017) dipimpin oleh Direktur Perancangan Peraturan Perunadang-undangan Dhahana Putra. Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, dan Persatuan Tuna Netra Indonesia.

 

Rapat berfokus kepada substansi pembahasan dari RPP fasilitasi akses, diantaranya mengenai kewajiban bagi penulis dan penerbit untuk memberikan salinan ciptaan yang nantinya dapat dialih mediakan menjadi braille, buku audio maupun sarana lainnya.

 

Terdapat kekhawatiran penulis maupun penerbit untuk memberikan salinan ciptaannya karena menyangkut masalah hak cipta yang dapat disalahgunakaan, maka pada pembahasan ini peserta rapat menyetujui bahwa kewajiban tersebut juga harus dibarengi dengan persetujuan dan pengawasan antara penulis dan lembaga yang ditunjuk pemerintah.

  

Di masa yang akan datang, implementasi RPP fasilitasi akses ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca dan dapat meningkatkan gerakan literasi para penyandang disabilitas netra, karena pada dasarnya semua warga negara termasuk para penyandang disabilitas netra berhak mendapatkan Hak Asasi yang sama.