Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Harmonisasi II Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM telah menyelenggarakan rapat pleno harmonisasi RPP tentang Pengurangan Penyertaan Modal pada PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) untuk dijadikan penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

 

Rapat pleno yang dipimpin oleh Dr. Nasrudin Staf Khusus Ditjen PP ini, bertujuan untuk mengkonfirmasi kembali substansi RPP, Lampiran RPP, serta Kajian RPP dimaksud berdasarkan hasil kesepakatan yang telah dihasilkan dalam rapat PAK. Rapat pada siang ini pun menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya RPP yang merupakan amanat Pasal 2 ayat (2) huruf b PP Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perum LPPNPI mengamanatkan bahwa kekayaan PT AP I dan PT AP II yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan navigasi dialihkan kepada Perum LPPNPI.

 

Dalam rangka pengalihan aset tersebut, dilakukan pengurangan PMN pada PT AP I dan PT AP II dan penambahan pada Perum LPPNPI. Pengurangan PMN dilakukan melalui pengalihan kekayaan berupa aset berdasarkan nilai buku PT AP I sebesar Rp.232.133.499.141,50 dan kekayaan PT AP II sebesar Rp.317.188.226.333,23. Penambahan PMN berupa aset kepada Perum LPPNPI dilakukan berdasarkan nilai wajar sebesar Rp.1.067.885.016.810,45. Lampiran RPP berupa rincian jenis dan nilai aset untuk dicek dan dikonfirmasi kembali.

 

Peserta rapat yang terdiri dari perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, PT. AP I, PT AP II dan Perum LPPNPI, menyepakati bahwa rapat harmonisasi akan ditindaklanjuti dengan rapat tim kecil untuk membahas lebih mendalam terhadap Lampiran RPP dan Kajian RPP dimaksud.