Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (05/09/17) bertempat di lantai 5 Ruang Rapat Ali Said 553 Gedung Setjen. Kemenkumham, Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan kembali menyelenggarakan rapat pembahasan RUU tentang Terorisme. Pertemuan yang dipimpin oleh Dhahana Putra Direktur Perancangan, dihadiri oleh Staf Ahli Menkumham Bidang Politik dan Keamanan Y. Ambeg Paramarta, Kepala BPHN Enny Nurbaningsih, Tenaga Ahli Kemenkumham Prof.Muladi dan Dr.Suhariyono, serta perwakilan dari Mahkamah Agung, TNI, Polri, Kemenkopolhukam, LPSK, BNPT, dan Kejaksaan.

 

Sebagai penyempurnaan pada bab yang mengatur kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban, perwakilan dari LPSK menerangkan bahwa di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lembaganya memfasilitasi bantuan medis psikologis dan psikososial terhadap saksi, korban, pelapor, saksi ahli dan saksi pelaku, bahkan korban yang meninggal juga diberikan santunan.

 

Namun pada praktiknya, hal itu belum terealisasi. Kompensasi atau pembayaran untuk kerugian korban oleh negara hanya ada dalam putusan perkara pengemboman JW Marriott, masih diperlukan upaya hukum lainnya, seperti penetapan dari pengadilan. Perwakilan dari Mahkamah Agung menambahkan terkait pemberian kompensansi itu perlu dibuatkan peraturan pelaksana yang mengatur dan memperjelas mekanisme pendelegasian pemberian kompensasi terhadap korban dari terorisme, agar negara dapat memberikan bantuan secara tepat.

 

Dalam memperoleh keadilan/access to justice, Prof Muladi menyampaikan hak-hak korban agar diperhatikan karena sudah diatur di beberapa konvensi internasional, seperti informasi, kepastian, perkembangan dan kedudukan korban dalam kasusnya sebelum mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Mendukung pernyataan dari Prof Muladi, Dr Suhariyono menyampaikan dalam memperoleh keadilan sudah dirumuskan dalam RUU ini, kedepan LPSK berperan menghantarkan korban atau saksi memperoleh akses keadilan, hal ini akan diperkuat dalam pengaturan di UU 31 Tahun 2014 dan peraturan pelaksana.