Berita/Kegiatan DJPP

Pemerintah melangsungkan rapat lanjutan internal RUU KUHP dengan mengagendakan pembahasan mengenai Pola Pemidanaan, Perumusan Tindak Pidana Khusus dan Perumusan Ketentuan Peralihan yang disempurnakan dari hasil Rapat Konsinyering Internal Pemerintah RUU KUHP di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Senin - Selasa (18-19/12/17) lalu.

 

Selain itu dibahas pula penilaian bobot pidana pada RUU KUHP dengan metode Delphi system, dimana satu per satu anggota Tim Pemerintah menyampaikan penilaian terhadap bobot delik pidana sebagaimana telah diarahkan dan ditugaskan Harkristuti dengan tetap mengacu pada KUHP dan Undang-Undang lain yang terkait.

 

Usul tim Pemerintah, pasal 540 RUU KUHP perlu dilakukan perubahan redaksional dan ditambah satu ayat, sehingga ayat 3 diubah menjadi ayat 4 dengan catatan frasa "kepentingan umum". Agenda rapat terakhir adalah penjelasan rumusan Pasal Ketentuan peralihan yang dibuat oleh Suhariyono bersama TA Komisi III DPR RI.

 

Rapat Internal RUU KUHP tersebut dilangsungkan pada Kamis (4/1/2018) di Ruang Rapat 553 Lt. 5 Gedung Setjen Kemenkumham dengan dipimpin Enny Nurbaningsih Kepala BPHN. Serta dihadiri Ambeg Paramarta dan Agus Hariadi Staf Ahli Menkumham, Nurdin Staf Khusus Menkumham, Suhadi dari Mahkamah Agung, Perwakilan dari Mabes POLRI, Perwakilan dari Kejaksaan, dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI. Selain itu dihadirkan pula tenaga ahli seperti Harkristuti Harkrisnowo dan Surastini.