Berita/Kegiatan DJPP

LAPORAN KEGIATAN
DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH
YANG SEDANG DILAKSANAKAN SAMPAI TRIWULAN IV (empat)
TAHUN 2009


A. PENDAHULUAN

Direktorat Fasililitasi Perancangan Peraturan Daerah merupakan salah satu Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.

Penjabaran tugas Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menggarisbawahkan bahwa Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah  berdasarkan kebijakan teknis Direktur Jenderal.
Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a) penyiapan rancangan kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang fasilitasi perancangan peraturan daerah;
b) penyiapan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
c) pengumpulan, penyajian, dan pengolahan data Peraturan Daerah;
d) pemantauan, analisa, dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah;
e) pelaksanaan pembinaan teknik perancangan peraturan daerah;
f) penyusunan, pengolahan, penelaahan dan perumusan serta pelaporan kegiatan Direktorat;
g) penyediaan sarana mediasi dan konsultasi dalam perancangan peraturan daerah;
h) pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah merupakan sub unit yang memiliki tugas dan fungsi yang berskala nasional dan sangat strategis, mengingat penyiapan kebijakan teknis di bidang fasilitasi perancangan peraturan daerah, penyiapan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota, pengumpulan, penyajian, dan pengolahan data peraturan daerah, pembinaan teknis perancangan peraturan daerah, serta sarana mediasi dan konsultasi perancangan peraturan daerah untuk seluruh Pemerintahan Daerah.


B. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH.

Dalam upaya fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah telah melakukan berbagai kegiatan antara lain :

  1. Kegiatan Kajian dan Inventarisasi Peraturan Daerah pada 25 (dua puluh lima) Kabupaten/Kota di Indonesia.
    Dalam Kegiatan Kajian dan Inventarisasi Peraturan Daerah pada tahun 2009 telah diperoleh sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) Peraturan Daerah (daftar terlampir). Untuk selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah tersebut, baik dari segi substantif maupun teknik.
  2. Kegiatan Supervisi :
    Kegiatan Supervisi terdiri dari 11 (sebelas) kali kegiatan berupa kunjungan, memberikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah dan memberikan masukan terhadap materi muatan Peraturan Daerah serta permasalahan hukum lainnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi lain (daftar terlampir).

Adapun kegiatan supervisi tersebut meliputi:
- Pemberian tanggapan sebanyak 3 (tiga) Raperda/Perda.
- Pelaksanaan konsultasi sebanyak 8 (delapan) instansi.

Materi yang dikonsultasikan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ekonomi dan pendapatan asli daerah serta permasalahan hukum lainnya.Z

  1. pelaksanaan pemberian pelatihan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan sebagai narasumber yang diadakan oleh instansi lain (daftar terlampir).

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI :

a. kurangnya koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah atau kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Direktorat Fasilitasi perancangan Peraturan Daerah maupun Kanwil Departemen Hukum dan HAM (sebagai perpanjangan tangan dari Departemen Hukum dan HAM di daerah);
b. belum adanya payung hukum yang memberi wewenang kepada Kanwil Departemen Hukum dan HAM untuk melaksanakan mediasi dan konsultasi langsung ke pemerintah pusat;
c. kurang optimalnya pemahaman terhadap materi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga sering ditemukan Peraturan Daerah yang mempunyai materi yang sama dengan materi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau suatu daerah membuat Peraturan Daerah yang materinya sama dengan daerah lain (copy paste);
d. kurangnya pemahaman terhadap pembentukan Peraturan Daerah yang baik dan asas materi muatan;
e. Luasnya wilayah cakupan kegiatan Impelementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi wilayah provinsi, Kabupaten/Kota Indonesia terbagi menjadi 33 provinsi dan 491 Kabupaten/Kota yang terpisahkan melalui pulau-pulau dan lautan. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya untuk menjangkau peserta di daerah yang letaknya jauh dari tempat pelaksanaan kegiatan;

 

D. PENUTUP
Demikian Laporan Kegiatan Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang fasilitasi perancangan peraturan daerah yang sedang dilaksanakan pada triwulan IV (empat) tahun 2009.

 

L A M P I R A N
1. Kegiatan Sub Direktorat Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah
2. Kegiatan Sub Direktorat Bimbingan Teknik Perancangan Peraturan Daerah.
3. Kegiatan Sub Direktorat Pengumpulan dan Pengolahan Data
4. Kegiatan Sub Direktorat Perencanaan dan Pelaporan