Berita/Kegiatan DJPP

DIREKTORAT PERANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA


I. KEGIATAN DIREKTORAT PERANCANGAN
Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan telah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, antara lain:
I. Pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) antara lain:
1. RUU tentang Narkotika.
 RUU tentang Narkotika disampaikan oleh Presiden kepada Pimpinan DPR-RI dengan Surat Nomor R.75/Pres/9/2005 tanggal 22 September 2005 dan Surat Presiden Nomor R.02/Pres/1/2007 tanggal 4 Januari 2007 dengan menunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Kesehatan untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI.
     Pada tanggal 14 September 2009 RUU tersebut telah memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
2. RUU tentang Lambang Palang Merah.
 RUU tentang Lambang Palang Merah disampaikan oleh Presiden kepada Pimpinan DPR RI dengan Surat Presiden Nomor R.79/Pres/10/2005 tanggal 12 Oktober 2005. Dalam surat tersebut, Presiden menunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR RI.
 Pembahasan RUU tersebut masih dilakukan dalam tahap Pembicaraan Tingkat I (pembahasan Tingkat Panja).
3. RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disampaikan oleh Presiden  kepada DPR dengan surat Nomor R. 49/Pres/8/2008, tanggal 11 Agustus 2008 dengan menunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Jaksa Agung untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI.
     Pada tanggal 29 September 2009 RUU tersebut telah memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).
 
 RUU YANG BERASAL DARI DPR-RI
1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan RUU usul inisiatif DPR. Pimpinan DPR telah menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden dengan surat Nomor LG.01/0017/DPR RI/2008 tanggal 4 Januari 2008. Terhadap hal tersebut Presiden telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR dengan surat Nomor R.01/Pres/02/2008 tanggal 1 Februari 2008 dan menunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI.
 Perkembangan pembahasan RUU tersebut di DPR RI saat masih dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan RUU usul inisiatif DPR. Pimpinan DPR telah menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden dengan surat Nomor LG.01/0017/DPR RI/2008 tanggal 4 Januari 2008. Terhadap hal tersebut Presiden telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR dengan surat Nomor R.01/Pres/02/2008 tanggal 1 Februari 2008 dan menunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI.
 Perkembangan pembahasan RUU tersebut di DPR RI saat ini masih dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
3. RUU tentang Kekuasaan Kehakiman.
RUU tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan RUU usul inisiatif DPR. Pimpinan DPR telah menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden dengan surat Nomor LG.01.01/4338/DPR RI/2009 tanggal 10 Juli 2009. Terhadap hal tersebut Presiden telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR dengan surat Nomor R-43/Pres/08/2009 tanggal 5 Agustus 2009 dan menunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI.
     Pada tanggal 29 September 2009 RUU tersebut telah memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
4. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum merupakan RUU usul inisiatif DPR. Pimpinan DPR telah menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden dengan surat Nomor LG.01.01/4338/DPR RI/2009 tanggal 10 Juli 2009. Terhadap hal tersebut Presiden telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR dengan surat Nomor R-43/Pres/08/2009 tanggal 5 Agustus 2009 dan menunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI.
     Pada tanggal 29 September 2009 RUU tersebut telah memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
5. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan RUU usul inisiatif DPR. Pimpinan DPR telah menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden dengan surat Nomor LG.01.01/4338/DPR RI/2009 tanggal 10 Juli 2009. Terhadap hal tersebut Presiden telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR dengan surat Nomor R-43/Pres/08/2009 tanggal 5 Agustus 2009 dan menunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI.
 Pada tanggal 29 September 2009 RUU tersebut telah memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
6. RUU tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan RUU usul inisiatif DPR. Pimpinan DPR telah menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden dengan surat Nomor LG.01.01/4338/DPR RI/2009 tanggal 10 Juli 2009. Terhadap hal tersebut Presiden telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR dengan surat Nomor R-43/Pres/08/2009 tanggal 5 Agustus 2009 dan menunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI.
     Pada tanggal 29 September 2009 RUU tersebut telah memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

II. Menyiapkan bahan Prolegnas untuk Tahun 2010-2014 (terlampir I).