Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi diminta mencabut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Permintaan pencabutan UU Nomor 2 tahun 2011 diajukan oleh 18 partai politik.

"Memohon kepada majelis untuk menyatakan UU 2/2011 bertentangan dengan pasal 22A UUD 1945. UU dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum tidak mengikat," kata salah satu kuasa hukum pemohon Suhardi Somomoeljono dalam persidangan uji materiil di gedung MK, Jakarta, Kamis 24 Februari 2011.

Ada beberapa alasan kenapa pemohon menggugat UU ini ke MK. Salah satu alasan perlu dilakukan uji formil adalah karena dalam proses pembuatan UU itu, tidak dilakukan sosialisasi yang melibatkan pihak-pihak terkait. "Sosialisasinya tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan," tegas dia.

Selain masalah sosialisasi, pemohon juga menyampaikan alasan-alasan lainnya perlu dicabutnya UU ini. Antara lain, telah terjadi pelanggaran hak konstitusi terhadap partai peserta pemilu 2009. Karena para peserta pemilu 2009 yang tak lolos parliamentary treshold ini, harus kembali melakukan verifikasi untuk mengikuti pemilu 2014 mendatang.

"Parpol ini juga sudah sah berdasarkan UU 10/2008. Akan tetapi di dalam UU 2/2011, ada frasa kewajiban melakukan penyesuaian UU, untuk mengikuti verifikasi. Padahal pemohon sudah sah berbadan hukum dan sudah mengikuti pemilu sebelumnya," jelasnya.

Terutama dalam pasal 51 ayat 1 yang mengatur perihal verifikasi. Tentu ini, kata Suhardi, menyebabkan pemohon terampas hak demokrasinya. "Artinya besar kemungkinan parpol non parlement ini tidak bisa ikut, karena syaratnya sangat memberatkan," imbuh pengacara yang pernah mendampingi pilot Garuda yang tersandung kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Pollycarpus, ini.

Dia menuturkan, salah satu proses verifikasi yang dianggap berat pemohon adalah perihal perlunya dibuka kantor perwakilan parpol di 50 persen kecamatan di seluruh Indonesia. Proses ini dianggap terlalu berat, karena akan menghabiskan biaya yang sangat mahal dan membebankan parpol.

"Harus dibentuk pengurusan sebanyak 50 persen di wilayah kecamatan. Sementara kecamatan kita ada 6.000. Kalau 50 persen, berarti 3.000 kecamatan harus ada pengurus partai. Itu berapa miliar uang yang harus dikeluarkan. Ini tidak ada penjelasan," paparnya.

Dia juga mempertanyakan ketentuan verifikasi 2,5 tahun sebelum pemilu bagi partai calon peserta pemilu 2014 dan mempertanyakan alasan perlu dilakukannya verifikasi dalam kurun waktu tersebut.

Karena menurutnya, secara yuridis, parpol peserta pemilu 2009 tidak perlu lagi diverifikasi, termasuk juga yang tidak lolos PT. "Karena UU parpol 10/2008 masih berlaku," tegasnya.

Sementara, hakim konstitusi Muhammad Alim yang memimpin sidang pleno, meminta pemohon untuk memperbaiki berkas-berkas yang diajukan. Sedangkan hakim konstitusi lainnya, Maria Farida Indrati dan Harjono menegaskan, uji formil bisa dilakukan setelah 30 hari UU diundangkan. Akan tetapi, setelah itu tidak bisa dilakukan uji formil.

Usai sidang, salah satu kuasa hukum pemohon, Didi Supriyanto menyatakan, pihaknya sudah meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk menunda pelaksanaan verifikasi parpol sebelum ada putusan dari MK. Selain parpol non parlemen, parpol yang berada di parlemen pun kata Didi, sudah mengajukan hal yang sama.

"Sampai sekarang, mereka (parpol parlemen) semuanya menunggu keputusan MK. Karena mereka juga masih menunggu. Jangankan parpol kecil, parpol besar pun yang ada di DPR, belum tentu bisa memenuhi persyaratan ketentuan yang ada di UU," ucapnya.

Uji materi UU 2/2011 ini diajukan 18 parpol peserta pemilu 2009 lalu. Parpol tersebut yakni, Partai Persatuan Daerah (PPD), PBB, PDS, PKPI, PDP, PPPI, Patriot, PNBKI, PPI, PMB, Pelopor, PKDI, PIB, PPDI, PKPB, PDK, Merdeka, dan PSI.

 

 

 

Sumber: vivanews