Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi harus mencabut seluruh pasal dalam Undang Undang (UU) No. 22/2001 tentang minyak dan gas bumi atau migas, kata Direktur Eksekutif Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES), Kurtubi.

"Pasal dalam UU migas harus dicabut karena jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi dan merugikan negara secara finansial," kata Kurtubi saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam pengujian UU migas di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu.

Dia mencontohkan salah satu pasal dalam undang-undang itu menyebutkan bahwa pengelolaan migas diserahkan ke Badan Pelaksana Migas (BP Migas) sebagai wakil pemerintah untuk menandatangani kontrak dengan kontraktor minyak.

"Disini pemerintah ditempatkan sebagai pihak yang berkontrak, status pemerintah diturunkan, mengakibatkan kedaulatan kita hilang dan sangat merugikan negara, ini melanggar konstitusi," kata Kurtubi.

Selain itu, menurut dia, ada pasal dalam UU migas yang menyatakan perusahaan migas harus dikelola secara terpisah antara bidang usaha hulu dan hilir padahal undang-undang dasar mengamanatkan penguasaan pengelolaan migas oleh negara.

"Ini berarti konstitusi menyatakan pengelolaan migas harus dikelola secara terintegrasi antara hulu dan hilir," katanya.

Ia menjelaskan pula bahwa sistem cost recovery dalam pengelolaan migas oleh BP Migas tidak jelas karena lembaga itu bukan lembaga bisnis/perusahaan minyak sehingga tidak tahu persis kisaran biaya yang harus dikembalikan untuk mengganti biaya produksi.

"Jadi ini didesain agar pengelolaan cost recovery tidak sejalan dengan good corporate governance, ini berpotensi terjadi mark up biaya yang luar biasa besar di situ," katanya.

Pengujian UU migas ini diajukan10 organisasi keagamaan dan 32 tokoh termasuk Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua MUI Amidhan, mantan Ketua PB NU Achmad Hasyim Muzadi, dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof Komaruddin Hidayat.

Para pemohon menilai UU migas berdampak sistemik terhadap kehidupan rakyat dan dapat merugikan keuangan negara karena membuka liberalisasi pengelolaan migas yang memungkinkan pengelolaan komoditas itu didominasi perusahaan asing.

 

 

 

 

 

sumber: antaranews