Selasa, 21 Oktober 2014
   
Text Size

Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang dibentuk yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Badan ini dibentuk oleh peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Pengawas Notaris, yang mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi sekaligus membina notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris

Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 bagian secara hirarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif ( Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat ) yaitu : Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Pengawas Notaris dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hokum dan kebutuhan masyarakat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Pengawas Notaris, maka perlu dibuat rancangan peraturan menteri tentang tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Pengawas Notaris yang baru.

Pada saat rancangan peraturan menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Pengawas Notaris Bagian Ketentuan Umum, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris dinyatakan tidak berlaku.

Komentar  

 
#1 irendilasyah 23 April 2013 14:03
makasih banget ats infonya
Quote
 

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id