Kamis, 30 Oktober 2014
   
Text Size
Error: GD2 library is not enabled in your server!

Rancangan Undang-Undang tentang Daktiloskopi

Identifikasi seseorang yang sering digunakan dan dapat dijamin kepastian hukumnya adalah dengan cara mempelajari sidik jari yang disebut sebagai Daktiloskopi. Daktiloskopi dilaksanakan atas dasar prinsip bahwa sidik jari tidak sama pada setiap orang dan sidik jari tidak berubah selama hidup.

Sejarah perkembangan Daktiloskopi di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Koninklijk Besluit 16 Januari 1911 Nomor 27 (I.S 1911 Nomor 234) tentang penugasan kepada Kementerian Kehakiman untuk menerapkan Sistem Identifikasi Sidik jari atau Daktiloskopi

 

Pelaksanaan Sistem Daktiloskopi dimulai pada tanggal 12 November 1914 setelah dengan resmi dibuka sebuah kantor Daktiloskopi Departemen Kehakiman yang dilakukan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (besluit van den Governeur-Generaal van Nederlandsch-Indie) tanggal 30 Maret 1920 Nomor 21 (I.S. 1920 Nomor 259) tentang Pembentukan Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman.

Selain itu, dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 28 Maret 1914 Nomor IT (I.S 1914 Nomor 322) tentang Reorganisasi Kepolisian di Batavia, Semarang, Surabaya, termasuk Mester Cornelis, Kepolisian ditugasi mengambil fotografi dan Daktiloskopi di bagian reserse.

Bedasarkan kegunaan dan pemanfaatan Daktiloskopi yang menjamin kepastian hukum identitas seseorang, maka penyelenggaraan Daktiloskopi perlu lebih diefektifkan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Daktiloskopi harus diatur dalam suatu Undang-Undang.

Selasa, 7 Agustus 2012 – bertempat di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dilakukan Rapat Rancangan Undang-Undang tentang daktiloskopi. Rapat dihadiri oleh anggota Panitia Penyusunan yang berasal dari masing-masing Kementerian/LPNK.  Dalam rapat membahas substansi dari pasal demi pasal tersebut, serta masukan-masukan dari anggota tim penyusun RUU tersebut. Rapt juga dihadiri oleh Bapak Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Dr. Wahiduddins Adam, S.H., MH. yang memberikan masuka-masukan berkenaan denga Rancangan Undang-Undang tersebut.
(Muchtar - Dwi Satria)

Komentar  

 
#1 Ijin dishare 06 September 2012 11:15
Pak, artikelnya izin dishare dan dicopy yah..buat nambah-nambah info berita gitu, thanks

Sepeda Motor Bebek Injeksi Kencang dan Irit Jupiter Z1
Quote
 

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id