Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Selamat datang di website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Jakarta - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menghadiri Kegiatan Peningkatan Kompetensi ...
Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II (Dit HPP II) menyelenggarakan rapat ...
Direktorat Harmonjsasi II, Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Rabu ...
Setelah mengalami penundaan selama satu minggu, Panja RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...
Selama ini proses layanan pendaftaran pengundangan peraturan perundang-undangan masih dilakukan ...
Jakarta (14/6/17) – Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Bidang SDM, ...
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur ...
Jakarta (14/6/17) – Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra bersama dengan ...
Senin (12/6/17) Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Yunan Hilmi memimpin rapat ...
Yunan Hilmi Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II beserta jajarannya menerima ...
  • Prev

Publikasi Jurnal

  • Buku Panduan Perda

  • Jurnal Legislasi Indonesia

  • Perancangan Perda



Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Link Terkait

Ikuti Kami Di

 

Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Jakarta(09/10/2013), Direktorat Fasilitasi Peraturan Daerah (Ditperda) menerima kunjungan DPRD Kabupaten Sleman, dalam rangka konsultasi mengenai mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Kerjasama Desa. Kunjungan diterima dan dibuka oleh Pak Edi Subowo selaku Kepala Sub Direktorat Wilayah II di Ruang Rapat A Lt.4 Gd. Ditjen Peraturan Perundang-Undangan beserta jajarannya.

Hal penting yang menjadi pokok konsultasi adalah mengenai dasar hukum pembuatan Raperda dan muatan materi yang harus diatur. Adapun penjelasan Ditperda dalam konsultasi tersebut adalah, sebagai berikut:  Dalam pembentukan Raperda harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (UU PUU). Sebagaimana diatur pada point 28 Lampiran II UU PUU, bahwa dasar hukum harus diawali dengan kata “Mengingat” yang kemudian harus memuat dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan perda tersebut, yaitu Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang tentang pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa.

Raperda harus berdasar dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya (lex superiory derogat legi inferiory). Sehingga harus selalu diperhatikan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal muatan materi disarankan agar Raperda tersebut tidak boleh sama persis dengan muatan materi Permendagri No.38 tahun 2007, akan tetapi harus lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ruang lingkup kerjasama dalam Raperda tersebut yang terdiri dari kerjasama antar desa dalam satu kecamatan, kerjasama antar desa dalam satu kabupaten dan kerjasama desa antar Provinsi perlu diperjelas agar tidak terjadi multi tafsir. Hal lain yang perlu dimasukkan dalam Raperda tersebut adalah mengenai hal ikhwal pembatalan kerjasama serta mekanismenya. Selain itu, pengaturan batas desa yang seringkali berubah-ubah sehingga mempengaruhi hubungan kerjasama antar desa tidak perlu diatur dalam Raperda tersebut tapi disarankan untuk lebih fokus pada pengaturan pola kerjasama antar desa.

Berkenaan dengan judul Raperda tentang Tata Cara Kerjasama Desa sebaiknya lebih dipersingkat menjadi Raperda tentang Kerjasama Desa agar lebih efektif dan sesuai dengan substansi yang diatur, serta tidak terkesan berbelit-belit.

(Red: Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.)

login

Survey Masyarakat

Apakah anda Puas dengan Informasi dan layanan website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Puas - 58.3%
Tidak Puas - 41.7%

Total votes: 12
The voting for this poll has ended on: 19 Jan 2017 - 12:07

Pengaduan Masyarakat

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kebijakan Teknis

Penerjemah

Perpustakaan Digital

E-Status Harmonisasi

Kalender Kegiatan

June 2017
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Yang Online

We have 238 guests and no members online

005896020
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu Lalu
Bulan ini
Bulan Lalu
Total
4260
10477
71758
5734614
464271
2423967
5896020

Your IP: 54.80.89.146
Server Time: 2017-06-24 10:35:16