Senin, 22 Desember 2014
   
Text Size

Konsultasi DPRD Kabupaten Sleman

Jakarta(09/10/2013), Direktorat Fasilitasi Peraturan Daerah (Ditperda) menerima kunjungan DPRD Kabupaten Sleman, dalam rangka konsultasi mengenai mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Kerjasama Desa. Kunjungan diterima dan dibuka oleh Pak Edi Subowo selaku Kepala Sub Direktorat Wilayah II di Ruang Rapat A Lt.4 Gd. Ditjen Peraturan Perundang-Undangan beserta jajarannya.

Hal penting yang menjadi pokok konsultasi adalah mengenai dasar hukum pembuatan Raperda dan muatan materi yang harus diatur. Adapun penjelasan Ditperda dalam konsultasi tersebut adalah, sebagai berikut:  Dalam pembentukan Raperda harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (UU PUU). Sebagaimana diatur pada point 28 Lampiran II UU PUU, bahwa dasar hukum harus diawali dengan kata “Mengingat” yang kemudian harus memuat dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan perda tersebut, yaitu Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang tentang pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa.

Raperda harus berdasar dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya (lex superiory derogat legi inferiory). Sehingga harus selalu diperhatikan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal muatan materi disarankan agar Raperda tersebut tidak boleh sama persis dengan muatan materi Permendagri No.38 tahun 2007, akan tetapi harus lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ruang lingkup kerjasama dalam Raperda tersebut yang terdiri dari kerjasama antar desa dalam satu kecamatan, kerjasama antar desa dalam satu kabupaten dan kerjasama desa antar Provinsi perlu diperjelas agar tidak terjadi multi tafsir. Hal lain yang perlu dimasukkan dalam Raperda tersebut adalah mengenai hal ikhwal pembatalan kerjasama serta mekanismenya. Selain itu, pengaturan batas desa yang seringkali berubah-ubah sehingga mempengaruhi hubungan kerjasama antar desa tidak perlu diatur dalam Raperda tersebut tapi disarankan untuk lebih fokus pada pengaturan pola kerjasama antar desa.

Berkenaan dengan judul Raperda tentang Tata Cara Kerjasama Desa sebaiknya lebih dipersingkat menjadi Raperda tentang Kerjasama Desa agar lebih efektif dan sesuai dengan substansi yang diatur, serta tidak terkesan berbelit-belit.

(Red: Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.)

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id