Sabtu, 25 Oktober 2014
   
Text Size

Prolegnas 2010-2014

NO

JUDUL RUU

KETERANGAN

1.

RUU tentang Administrasi Pemerintahan

DPR/PEMERINTAH

2.

RUU tentang Akuntan Publik

DPR/PEMERINTAH

3.

RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi

DPR/PEMERINTAH

4.

RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah

DPR/PEMERINTAH

5.

RUU tentang Bantuan Hukum

DPR/PEMERINTAH

6.

RUU tentang Bela Negara

DPR/PEMERINTAH

7.

RUU tentang Desa

DPR/PEMERINTAH

8.

RUU tentang Etika Penyelenggara Negara

DPR/PEMERINTAH

9.

RUU tentang Gerakan Pramuka

DPR/PEMERINTAH

10.

RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah

DPR/PEMERINTAH

11.

RUU tentang Hukum Disiplin Militer

DPR/PEMERINTAH

12.

RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan

DPR/PEMERINTAH

13.

RUU tentang Informasi Geospasial

DPR/PEMERINTAH

14.

RUU tentang Intelijen

DPR/PEMERINTAH

15.

RUU tentang Jaminan Pemegang Polis

DPR/PEMERINTAH

16.

RUU tentang Jaminan Produk Halal

DPR/PEMERINTAH

17.

RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

DPR/PEMERINTAH

18.

RUU tentang Karantina Kesehatan

DPR/PEMERINTAH

19.

RUU tentang Keamanan Negara/Keamanan Nasional

DPR/PEMERINTAH

20.

RUU tentang Keantariksaan

DPR/PEMERINTAH

21.

RUU tentang Kebudayaan

DPR/PEMERINTAH

22.

RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

DPR/PEMERINTAH

23.

RUU tentang Kelautan

DPR/PEMERINTAH

24.

RUU tentang Keuangan Mikro/Pembiayaan Usaha Mikro/Lembaga Keuangan Mikro

DPR/PEMERINTAH

25.

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

DPR/PEMERINTAH

26.

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DPR/PEMERINTAH

27.

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer

DPR/PEMERINTAH

28.

RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara

DPR/PEMERINTAH

29.

RUU tentang Konvergensi Telematika

DPR/PEMERINTAH

30.

RUU tentang Lambang Palang Merah

DPR/PEMERINTAH

31.

RUU tentang Lelang

DPR/PEMERINTAH

32.

RUU tentang Lembaga Pembiayaan

DPR/PEMERINTAH

33.

RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan

DPR/PEMERINTAH

34.

RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik

DPR/PEMERINTAH

35.

RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

DPR/PEMERINTAH

36.

RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah

DPR/PEMERINTAH

37.

RUU tentang Pencarian dan Pertolongan

DPR/PEMERINTAH

38.

RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar

DPR/PEMERINTAH

39.

RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa

DPR/PEMERINTAH

40.

RUU tentang Pengelolaan Kekayaan dan Hutang Negara

DPR/PEMERINTAH

41.

RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji

DPR/PEMERINTAH

42.

RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam

DPR/PEMERINTAH

43.

RUU tentang Penilaian

DPR/PEMERINTAH

44.

RUU tentang Perampasan Aset

DPR/PEMERINTAH

45.

RUU tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Republik Indonesia

DPR/PEMERINTAH

46.

RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

DPR/PEMERINTAH

47.

RUU tentang Perdagangan

DPR/PEMERINTAH

48.

RUU tentang Pergadaian

DPR/PEMERINTAH

49.

RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

DPR/PEMERINTAH

50.

RUU tentang Pertanahan

DPR/PEMERINTAH

51.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

DPR/PEMERINTAH

52.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

DPR/PEMERINTAH

53.

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPR/PEMERINTAH

54.

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

DPR/PEMERINTAH

55.

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

DPR/PEMERINTAH

56.

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

DPR/PEMERINTAH

57.

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

DPR/PEMERINTAH

58.

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

DPR/PEMERINTAH

59.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

DPR/PEMERINTAH

60.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

DPR/PEMERINTAH

61.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

DPR/PEMERINTAH

62.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

DPR/PEMERINTAH

63.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

DPR/PEMERINTAH

64.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

DPR/PEMERINTAH

65.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

DPR/PEMERINTAH

66.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

DPR/PEMERINTAH

67.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian

DPR/PEMERINTAH

68.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

DPR/PEMERINTAH

69.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

DPR/PEMERINTAH

70.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DPR/PEMERINTAH

71.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya

DPR/PEMERINTAH

72.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

DPR/PEMERINTAH

73.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

DPR/PEMERINTAH

74.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

DPR/PEMERINTAH

75.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

DPR/PEMERINTAH

76.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPR/PEMERINTAH

77.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

DPR/PEMERINTAH

78.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

DPR/PEMERINTAH

79.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

DPR/PEMERINTAH

80.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

DPR/PEMERINTAH

81.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

DPR/PEMERINTAH

82.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

DPR/PEMERINTAH

83.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

DPR/PEMERINTAH

84.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

DPR/PEMERINTAH

85.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

DPR/PEMERINTAH

86.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

DPR/PEMERINTAH

87.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

DPR/PEMERINTAH

88.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

DPR/PEMERINTAH

89.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008  tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

DPR/PEMERINTAH

90.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

DPR/PEMERINTAH

91.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

DPR/PEMERINTAH

92.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

DPR/PEMERINTAH

93.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

DPR/PEMERINTAH

94.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

DPR/PEMERINTAH

95.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang

DPR/PEMERINTAH

96.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

DPR/PEMERINTAH

97.

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang Perbankan

DPR/PEMERINTAH

98.

RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

DPR/PEMERINTAH

99.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

DPR/PEMERINTAH

100.

RUU tentang Rahasia Negara

DPR/PEMERINTAH

101.

RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

DPR/PEMERINTAH

102.

RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional

DPR/PEMERINTAH

103.

RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

DPR/PEMERINTAH

104.

RUU tentang Tenaga Kesehatan

DPR/PEMERINTAH

105.

RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

DPR/PEMERINTAH

106.

RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi

DPR/PEMERINTAH

107.

RUU tentang Transfer Dana

DPR/PEMERINTAH

108.

RUU tentang Kesetaraan Jender

DPR/PEMERINTAH

109.

RUU tentang Arsitek

DPR

110.

RUU tentang Asuransi Syari'ah

DPR

111.

RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional

DPR

112.

RUU tentang Daerah Perbatasan

DPR

113.

RUU tentang Geologi

DPR

114.

RUU tentang Hak-Hak atas Tanah

DPR

115.

RUU tentang Hak-Hak Keuangan dan Administratif Lembaga Negara (Mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara)

DPR

116.

RUU tentang Hortikultura

DPR

117.

RUU tentang Hubungan Antar Lembaga Negara

DPR

118.

RUU tentang Jasa Konsultansi

DPR

119.

RUU tentang Keanekaragaman Hayati

DPR

120.

RUU tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPR

121.

RUU tentang Kepemilikan Properti

DPR

122.

RUU tentang Keperawatan

DPR

123.

RUU tentang Kerukunan Umat Beragama

DPR

124.

RUU tentang Kesehatan Jiwa

DPR

125.

RUU tentang Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan

DPR

126.

RUU tentang Konservasi Tanah dan Air

DPR

127.

RUU tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa

DPR

128.

RUU tentang Lembaga Swadaya Masyarakat

DPR

129.

RUU tentang Mata Uang

DPR

130.

RUU tentang Modal Ventura

DPR

131.

RUU tentang Otonomi Khusus Bali

DPR

132.

RUU tentang Pemberdayaan Masyarakat

DPR

133.

RUU tentang Penanganan Fakir Miskin

DPR

134.

RUU tentang Penanganan Konflik Sosial

DPR

135.

RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

DPR

136.

RUU tentang Pendidikan Kedokteran

DPR

137.

RUU tentang Pengadilan Keagrariaan

DPR

138.

RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

DPR

139.

RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan

DPR

140.

RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia

DPR

141.

RUU tentang Pengelolaan dan Pembiayaan Sektor Pertanian dan Perikanan

DPR

142.

RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional

DPR

143.

RUU tentang Pengelolaan Sanitasi

DPR

144.

RUU tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur)

DPR

145.

RUU tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan

DPR

146.

RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan

DPR

147.

RUU tentang Penggunaan Frekwensi

DPR

148.

RUU tentang Pemberantasan Perdagangan Anak

DPR

149.

RUU tentang Perekonomian Nasional

DPR

150.

RUU tentang Perencanaan Anggaran Negara

DPR

151.

RUU tentang Perjanjian Kredit

DPR

152.

RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan

DPR

153.

RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

DPR

154.

RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

DPR

155.

RUU tentang Perlindungan Pasien

DPR

156.

RUU tentang Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia

DPR

157.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

DPR

158.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Indonesia

DPR

159.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

DPR

160.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

DPR

161.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

DPR

162.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

DPR

163.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

PEMERINTAH

164.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji

DPR

165.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

DPR

166.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

DPR

167.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

DPR

168.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

DPR

169.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

DPR

170.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

DPR

171.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

DPR

172.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

DPR

173.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

PEMERINTAH

174.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22Tahun  2004 tentang Komisi Yudisial

DPR

175.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

DPR

176.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

DPR

177.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

DPR

178.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

DPR

179.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

DPR

180.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

DPR

181.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

DPR

182.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

DPR

183.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

DPR

184.

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi

DPR

185.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

DPR

186.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

DPR

187.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

DPR

188.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Berserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

DPR

189.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

DPR

190.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40Tahun  2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

DPR

191.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

DPR

192.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

DPR

193.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

DPR

194.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

DPR

195.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol

DPR

196.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

DPR

197.

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

DPR

198.

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

DPR

199.

RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

DPR

200.

RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

DPR

201.

RUU tentang Praktik Bidan

DPR

202.

RUU tentang Praktik Kefarmasian

DPR

203.

RUU tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

DPR

204.

RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi

DPR

205.

RUU tentang Sistem Pengupahan Nasional

DPR

206.

RUU tentang Sistem Transportasi Nasional

DPR

207.

RUU tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

DPR

208.

RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

DPR

209.

RUU tentang Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara

PEMERINTAH

210.

RUU tentang Badan Layanan Umum

PEMERINTAH

211.

RUU tentang Bahan Berbahaya

PEMERINTAH

212.

RUU tentang Bahan Kimia

PEMERINTAH

213.

RUU tentang Balai Harta Peninggalan

PEMERINTAH

214.

RUU tentang Bioteknologi di Bidang Kesehatan

PEMERINTAH

215.

RUU tentang Daktiloskopi

PEMERINTAH

216.

RUU tentang Hipotik Kapal

PEMERINTAH

217.

RUU tentang Kitab Hukum Acara Perdata

PEMERINTAH

218.

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

PEMERINTAH

219.

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PEMERINTAH

220.

RUU tentang Komponen Pendukung Pertahanan Negara

PEMERINTAH

221.

RUU tentang Lembaga Pemasyarakatan Militer

PEMERINTAH

222.

RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia Zona Tambahan

PEMERINTAH

223.

RUU tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme

PEMERINTAH

224.

RUU tentang Pengaktifan Kembali Purnawirawan Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib dalam Keadaan Darurat Militer dan Darurat Perang

PEMERINTAH

225.

RUU tentang Pengendalian Lintas Batas Teknologi Antariksa

PEMERINTAH

226.

RUU tentang Penggunaan Bahan Biologis dan Larangan Bahan Biologis Sebagai Senjata

PEMERINTAH

227.

RUU tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

PEMERINTAH

228.

RUU tentang Perkumpulan

PEMERINTAH

229.

RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

PEMERINTAH

230.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

PEMERINTAH

231.

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

PEMERINTAH

232.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

PEMERINTAH

233.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

PEMERINTAH

234.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

PEMERINTAH

235.

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

PEMERINTAH

236.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

PEMERINTAH

237.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

PEMERINTAH

238.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

PEMERINTAH

239.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

PEMERINTAH

240.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

PEMERINTAH

241.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

PEMERINTAH

242.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

PEMERINTAH

243.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordinantie 1930, Stb No.225 Tahun 1930)

PEMERINTAH

244.

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

PEMERINTAH

245.

RUU tentang Prajurit Wajib

PEMERINTAH

246.

RUU tentang Publikasi Luar Ruang

PEMERINTAH

247.

RUU tentang Veteran Republik Indonesia

PEMERINTAH


RUU Yang Terbuka untuk Dibahas

RUU KUMULATIF TERBUKA

1

RUU tentang Pengesahan Perjanjian Internasional

2

RUU akibat Putusan Mahkamah Konstitusi

3

RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4

RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5

RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Komentar  

 
#30 RE: Prolegnas 2010-2014Budiman 29 September 2014 02:54
Dari sekian banyaknya RUU, tidak ada RUU Pedagang Kaki Lima dan RUU Ketertiban Umum, ini sangat di perlukan oleh negara, karena permasalahan di Indonesia yang bikin suatu daerah menjadi semrawut, berisik, berantakan, adalah Pedagang Kaki Lima yang harus di larang jualan. seseorang dilarang berjualan di jalanan, trotoar, mesjid, taman, monumen, jembatan, dan di fasilitas lainnya.

ini harus wajib ada UU Ketertiban Umum yang harus diperjelas dan diperkuat bersamaan dengan Perda Ketertiban umum.

Mohon DPRD harus cepat membuat RUU Pedagang Kaki Lima, Pedagang Asongan dan diperjelas dipertegas oleh RUU Ketertiban Umum.
Quote
 
 
#29 mana PP/kepres ganti rugi dan ajudikasi? 20 April 2014 07:42
Semangat dooong....

Sebagai tindak lanjut dari UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik, UU No.37/2008 tentang Ombudsman RI seharusnya dalam 5 tahun sejak UU ditetapkan, ada PERPRES, PP, Peraturan Ombudsman mengenai ganti rugi dan ajudikasi...

nanti pemerintah dianggap telah INKONSTITUSIONA L lho..

Mohon segera diproses, rakyat menanti kepastian hukum
Quote
 
 
#28 RUU KUHP DAN KUHAP 09 Maret 2014 01:33
dalam RUU KUHP DAN KUHAP DPR dan PEMERINTAH dalam merumuskan RUU tersebut jangan hanya melihat aspek kepastian dan keadilan hukum semata tetapi juga harus melihat aspek manfaatnya.
12 item dalam RUU tersebut dapat melemahkan kerja KPK. tentunya DPR dan PEMERINTAH dalam perumusan tersebut tidak melihat aspek manfaatnya dalam perumusan undang-undang tersebut sehingga membuka ruang unruk terjadinya prilaku menyimpang dan membuka ruang untuk para koruptor beraksi. :-?
Quote
 
 
#27 hak asasi manusia 11 Januari 2014 18:54
UUD di RI bagaikan bengkel,bongkar pasang trus.dan selalu pake jam karet,kapan rakyat sejahtera,yg kaya tetap kaya yg miskin tetap miskin.batasi tabungan kekayaan di bank,biar org smua tau pejabat ini punya harta sekian gitu,apakah itu di bawah ke kubur klu mat?
Quote
 
 
#26 RUU akibat Putusan Mahkamah Konstitusi 06 November 2013 16:05
mhn ditampilkan draf RUU akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.
Quote
 
 
#25 drafnya 15 April 2013 08:18
iya pak ,, drafnya kalau bisa d tmpilkan .makasih by : Berita Terkini
Quote
 
 
#24 Lengkap Sekali 15 April 2013 08:15
Benar2 lengkap, tapi saya sbg rakyat msh blm faham fungsi 2 nya ... Mohon pencerahannya y.
Quote
 
 
#23 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdatasofyan widodo 21 Maret 2013 08:41
unduhnya dimana pa/bu
Quote
 
 
#22 RUU tentang Kitab Unsofyan widodo 21 Maret 2013 08:35
dimana aku unduh drafnya
Quote
 
 
#21 RUU tentang Kitab Unsofyan widodo 21 Maret 2013 08:34
mohon drafnya ditampilkan
Quote
 
 
#20 aldiZian 10 Maret 2013 21:50
makasih ats infonya
Quote
 
 
#19 RE: Prolegnas 2010-2014 10 Maret 2013 01:04
Kapan dikeluarkannnya UU Agama ? dan UU Beragama ? karena UU Penodaan Agama sudah ada, namun UU Agama dan UU Beragam itu sendiri belum ada.
Quote
 
 
#18 perda provinsi balidendy 29 November 2012 17:15
Selamat malam teman2 semua,

ada yang tahu tentang perda provinsi bali terbaru tentang investasi bali tol di pt jasa marga bali tol????

terima kasih
Quote
 
 
#17 UU dan PP hasil prolegnas 2010-2014 02 November 2012 07:14
mohon semua UU beserta PP hasil prolegnas 2010-2014 yang telah dibahas dan disahkan tolong dipublikasikan secara online melalui situs depkumham agar kami dapat mendownload. trimakas
Quote
 
 
#16 penaikan gajih bagi buruh 30 Oktober 2012 09:49
tolong naikan gaji buruh
Quote
 
 
#15 penaikan gajih bagi buruh 30 Oktober 2012 09:48
naikan gajih para buruh ,tolong di dengarkan suara rakyat
Quote
 
 
#14 RUU telekomunikaimini 06 Agustus 2012 18:55
kok saya cari RUU telekomunikasi tdk ada ya????
Quote
 
 
#13 Harmonisasi peraturan Pembatasan CPNSD 22 Maret 2012 11:17
meninjau kembali peraturan pemerintah tentang,pembtas an calon CPNSD,,,jgn menggunakan literatur Kota Jakarta sebagai Acuan....agar jangan terkecok Daerah yang mesti masih butuhkan tenaga PNS Justru dibatasi,,ini tidak adil...Demi keadilan dan pemerataan maka....harus ada perbandingan jumlah penduduk dengan jumlahPNS Yang akan melayani Masyarakat tersebut.
Quote
 
 
#12 Berubah sebelum diketahui masyarakat 12 Januari 2012 21:19
Umumnya Peraturan berubah sebelum dipahami masyarakat......luas akhirnya peraturan hanya menjadi milik DPR dan Pemerintah serta Komentator...Seyogyanya ada indikator terukur untuk mengetahui efektifitas regulasi.
Quote
 
 
#11 RE: Prolegnas 2010-2014 30 November 2011 19:33
rpp honorer kok blm ada gimana nie
Quote
 

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id